It Is Estimated that the Head of PPO was Reported to KPK


Zonalinenews-Jakarta. The Head of Institution of Sports and youth (PPO) of East Flores Regency (Flotim),East Nusa Tenggara Province (NTT) Mr,Bernad Beda Keda,was reported by Law Devision of Anti  Corruption Movement (GERTAK) to Commission of Corruption Watch (KPK) for allegedly corruption funds Teacher Certification. The complainet under article 3 and article 8 Act No 20 of 2001 on amandemen of the ACT No. 1 of 1999 regarding the eradication of criminal acts of corription.It is expressed by Chairman Law devision of Anti Corruption Movement (GERTAK)of East Flores, Mr.Hendrikus Ara in Corruption Watch Commision office (KPK) in jakarta at 1 pm

KPK

 

 

“The delivery of files to Corruption Watch Commision (KPK ) as a report from GERTAK and State Prosecutor of East Flores,where we can find proof . As well as the attached material allowance a teachers certification “said Hendrikus

 

These reports are submitted in Corruption Watch Commision (KPK) at 1 o,clok with letters received file number 500/KPK. According to Hendrikus Ara,file are delivered based on the analysis of the management of allowance a teachers certfication of 2012 of East flores Regency.

 

report submitted by Anti Corruption Movement (GERTAK) to Corruption Watch Commision (KPK) that respond to an answer clarification of Head of Institution of Sport and youth of east Flores  Regency,it was send to Kompas Newspaper, on 10 october 2013,which stating,Head of Institution Sport and youth,was admitted has not paid teachear allowance as much as 9 miliar rupiah  to 970 teacher of 2012 in East Flores, he was reasoned the funds allocated amounting to 30,72 miliar rupiah was used by 28, 62 miliar rupiah, for the payment of allowances from January to september 2010.

 

While the fourth quarter ,according to Head of Institutions of sport and youth,these funds has not been sufficient to payment allowance teacher certification amounted to 9 miliar Rupiah. Funds remaining 2.9 milliar rupiah. For the fourth quarter have not been paid when those funds are transferred by the Central Government to the regions.

 

According to Hendrikus Ara,from the result of our analysis results turned out quarterly launched a budget of 7,68 milliar Rupiah, while to first quarter 7,68 milliar in realization of inflating the allegations occurred reached 8,45 milliar Rupiah. So the difference between budget and realization is 0, 77 milliar. Second quarter these budget that same, while the difference in the time of realization as much as 10,63 milliar, so realization of difference as much 10,63 milliar. The third quarter this budget as much 7, 68 milliar rupiah and realization 9,53 milliar,so difference as much 1.85 milliar rupiah. The Fourth Quarter the budget of 7,68 and its realization is still zero because unpaid

 

In a report was delivered to the Commision Watch Corroption (KPK), we questioned why budget as much 7,68  budget difference between realization ,then inflanting happening and that’s why inflated  into 8,45 milliar, we are estimated Head of Institutions of sport and youth, embezzlement of funds, for the benefit of individual and cooperative, because the fourth quarter certification funds is transferred, but it is realization does not exist.

 

Meanwhile,Head of public complaints Commision of Corruption,mr Suyadi, when meet Anti Corruption Movement (GERTAK) Of East Flores Regency,says with his authority,the Commision Watch Corruption (KPK) will trace this problem to Regents and Representatives of East Flores Regency. “KPK worked with the procedure that governed itself, because it will find out where the flow of these funds, these funds are inflating the reasons for what, and why this funds has not been paid to teacher since fourth quarter,when funds are trasferred from the Center,” said Suyadi. (*team)

Indonesian Version

Diduga  Korupsi  Kadis PPO Flotim  dilaporkan ke KPK

Zonalinenews-Jakarta. Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur (Flotim), Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)  Bernad beda keda ,dilaporkan Devisi Hukum Gerakan Anti Korupsi (Gertak) Flotim ke Direktorat pengaduan masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)   karena diduga korupsi dana sertifikasi Guru. Pengaduan tersebut berdasarkan  pasal 3 junto pasal 8 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan  atas UU nomor 1 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini diungkapkan Ketua  Devisi Hukum Gertak Flotim Hendrikus Ara  jam 13.00 Wita di gedung KPK jakarta.

“ Penyerahan berkas ke KPK  berupa laporan Gertak Flotim dan Kejari Flotim, yang didalamnya terdapat  bukti-bukti. Serta dilampirkan materi sosialisasi tunjangan sertifikasi guru, “ kata Hendrikus

laporan tersebut diserahkan di gedung KPK jam 13.00 Wita dengan surat terima berkas nomor 500/ KPK .  menurut Hendrikus Ara berkas yang disampaikan Berdasarkan  pada analisa pengelolaan tunjangan guru tahun 2012 kabupaten  flores Timur .

laporan diajukan  Gertak  ke KPK menanggapi jawaban klarifikasi dari Kadis PPO Flotim  yang dikirim ke Kompas, tanggal 10 Oktober 2013  yang menyatakan Kadis PPO mengakui belum bayar tunjangan profesi guru tahun 2012 sebanyak 9 miliar bagi 970 guru di Flores Timur, dengan alasan dana yang dialokasikan sebesar 30,72 milliar rupiah sudah terpakai sebesar 28, 62 miliar Rupiah, untuk pembayaran tunjangan dari januari sampai bulan septemebr 2012.

Sedangkan  triwulan ke empat menurut Kadis PPO Flotim dana belum mencukupi untuk membayar sebesar 9 miliar Rupiah . Dana tersisa 2,9 miliar rupiah . Untuk triwulan keempat belum dibayar padahal dana tersebut sudah ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah.

Menurut Hendrikus Ara, darai hasil analisis kami Ternyata setiap triwulan pagu anggaran sebesar  7,68 Miliar Rupiah , sedangkan triwulan pertama 7,68 miliar dalam realisasi terjadi dugaan penggelembungan mencapai 8,45 milliar Rupiah . Sehingga selisih pagu dan relaissasi 0, 77 miliar. Triwulan  kedua pagu yang sama, sedangkan selisih saat realsissi sebanyak 10,63 sehingga selisihnya 2,95 miliar.  Triwulan Ketiga  Sama Pagunya  7, 68 realisasi  9,53 milliar  selisihnya 1,85 miliar.  Dan Triwulan keempat 7,68 realisasinya masih nol belum dibayar.

Dalam laporan disampaikan  ke  KPK , kami mempertanyakan kenapa pagu anggaran 7,68 relaisisnya lain maka terjadi penggelembungan, dan itu kenapa digelembungkan menjadi 8,45 miliar, kami menduga Kadis PPO melakukan penggelapan dana, untuk kepentingan individu kepentingan individu maupun koperasi, karena triwulan keempat dana sertifikasi sudah ditransfer, tapi realisainya tidak ada.

Sementara itu Direktorat pengaduan masyarakat KPK, Suyadi,  saat menemui  Gertak Flotim mengatakan  dalam kewenangan KPK akan menelusuri masalah ini ke Bupati dan DPRD Flotim. “KPK bekerja dengan tata prosedur yang diatur sendiri, karena pihaknya akan mencari tahu  kemana aliran dana ini , alasan pengelembungan dana tersebut untuk apa , dan dimana sehingga pembayaran triwulan keempat belum dibayar ke guru padahal dana sudah ditrasfer dari pusat,” Kata Suyadi. (*Tim)