3 Orang Hakim PN Klas I A Kupang Dilaporkan Ke KY

Media Group : Zonalinenews,erende –Kupang, – Sedikitnya tiga (3) orang hakim di Pengadilan Negeri (PN) Klas I A Kupang akhirnya dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) wilayah Kupang. Ke- 3 hakim itu dilaporkan karena dinilai tidak bijaksana dalam memimpin jalannya sidang di PN Klas I A Kupang.

rudy soik

rudy soik

 

Ferdy Tahu Martaen, SH selaku kuasa hukum dari Brigpol Rudy Soik anggota Satgas Traficing Polda NTT terdakwa dalam kasus penganiayaan terhadap Ismail Paty Sanga beberapa waktu lalu melaporkan 3 orang hakim di PN Klas I A Kupang karena dianggap tidak bijaksana dalam memimpin sidang.

Ferdy kepada wartawan, Jumat (19/12) menjelaskan 3 orang hakim itu diantaranya, I Ketut Sudira, SH. MH selaku ketua mahelis hakim dalam sidang, Ida Ayu N Adnya, SH. MH selaku anggota hakim, dan Jamser Simanjuntak, SH. MH yang juga anggota majelis hakim.

Dikatakannya dirinya melaporkan 3 orang hakim PN Klas I A Kupang itu dengan alasan, dirinya tidak diijinkan atau tidak diperbolehkan oleh majelis hakim untuk mendampingi terdakwa pada sidang tertanggal 15 Desember 2014 lalu.

Dirinya tidak diijinkan oleh hakim, lanjutnya, untuk mendampingi Rudy Soik dengan alasan bahwa dirinya tidak memiliki Berita Acara Sumpah (BAS) sebagai seorang advokat dari Pengadilan Tinggi (PT) Kupang.

Menurut Ferdy sesuai laporannya kepada KY wilayah hukum Kupang mengatakan bahwa modus pelanggaran yang dilakukan oleh majelis hakim adalah membuat penolakan terhadap advokat yang tidak memiliki BAS oleh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Kupang.

Disisi lain, terangnya, dalam posisi yang sama, banyak advokat yang bersidang di PN Klas I A Kupang memiliki status yang sama dengan dirinya yakni tidak memiliki BAS. Namun diberikan kesempatan untuk bersidang meskipun tidak menyertakan BAS dari KPT Kupang.

“Hal ini tidak sesuai denbgan dengan ungkapan ketua majelis hakim, I Ketut Sudira, SH. MH yang dalam sidang mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki BAS sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi terdakwa, “ kata Ferdy.

Bukan saja itu, menurut Ferdy, penolakan advokat dalam sidang merupakan suatu tindakan yang tidak berlandaskan hukum. Sehingga pelanggaran advokat tanpa BAS KPT Kupang adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 jo UU Nomor 39 Tahun tentang HAM.

Ditegaskan Ferdy bahwa semestinya hakim itu pasif bukan aktfi dan harus netral dan tidak berpihak dan jika sikap tersebut dipaksakan maka bertentangan dengan pasal 24A ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, professional, dan berpengalaman dalam hiding hukum jo UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1945 tentang MA RI.

Sehingga sebagai kuasa hukum dari Rudy Soik terdakwa dalam kasus penganiayaanb terhadap Ismail Paty Sanga dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat disimpulkan seperti bahwa hakim berperilaku tidak adil, hakim berperilaku tidak arif, dan tidak bijaksana, hakim bersikap tidak mandiri, hakimberperilaku tidak rendah hati dan hakim tidak professional. (che)