Marthen Dira Tome

DIRA TOME Bantah menyalahgunakan Wewenang

Terkait Dugaan Korupsi PLS NTT 2007

Medeia Group : Zonalinenews, Erende Pos – Menia,- Pasca ditetapkannya Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun 2007 yang dinilai merugikan Negara sebesar 77 Milyar Rupiah beberapa pekan lalu , Mantan Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT tersebut akhirnya angkat bicara.

Marthen Dira Tome

Marthen Dira Tome

 

Menurutnya, jika masyarakat sering mendengar melalui pemberitaan di media massa bahwa KPK selalu melakukan penangkapan dimana-mana terhadap tersangka kasus korupsi, maka kali ini khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur mungkin KPK tidak dapat melakukan hal tersebut karena dirinya sangat yakin bahwa sama sekali tidak bersalah dalam kasus yang menyeret namanya tersebut bahkan dia menilai KPK telah keliru dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka.

Dikatakan Marthen, tuduhan KPK kepada dirinya bahwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga terjadi penyelewengan ditingkat bawah sangatlah tidak benar, karena menurutnya selama menjalankan program tersebut, dirinya tidak pernah menyalahgunakan wewenang apalagi keputusan serta setiap kebijakan yang diambil saat itu merupakan kebijakan kepala dinas dan terkait hal itu, dia mengaku bahwa mempunyai bukti-bukti bahwa kebijakan itu bukanlah kebijakannya sebagai kepala bidang, melainkan kebijakan kepala dinas kala itu yakni Thobias Uly.

Marthen menambahkan, seharusnya masalah tersebut sudah selesai sejak lama jika saja, Thobias Uly sebagai kepala dinas yang mempunyai kebijakan, mampu menjelaskan secara baik tentang duduk persoalan yang ada. hanya saja menurut marthen , Thobias Uly sama sekali tidak mampu menjelaskan duduk persoalan tersebut bahwa kebijakan itu sudah merupakan kebijakan yang baik, sehingga ketika thobias dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi , selalu mengatakan tidak tahu menahu tentang hal tersebut dan dia nilai, pernyataan thoby sebagai kepala dinas , sangat naif dan menggambarkan bahwa thoby tidak pernah mengerti akan tugas dan kewenangannya sebagai kepala dinas.

Pembentukan forum untuk menangani pendidikan luar sekolah kala itu menurut marthen ,sebenarnya bukan kemauan dirinya sebagai kepala bidang, melainkan petunjuk teknis (juknis) dalam anggaran dasar rumah tangga (ADRT) serta Juknis dari pemerintah pusat yang kemudian dikukuhkan oleh kepala dinas. sedangkan penyaluran uang melalui forum menurutnya merupakan satu tindakan untuk menyelamatkan program yang ada di tingkat bawah yang dibuktikan dengan program PLS sudah menyebar di seluruh pelosok di provinsi Nusa Tenggara Timur.

sementara itu untuk mekanisme pencairan uang yang langsung diberikan kepada forum juga merupakan hasil kesepakatan semua ketua forum dan seluruh kepala bidang PLS dari kabupaten/kota yang kemudian dikukuhkan dengan surat keputusan (SK) kepala dinas karena apabila mengikuti juknis yang ada, maka ketua forum harus mempunyai rekening di lembaga perbankan serta harus mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) sedangkan di beberapa tempat saat itu sama sekali belum ada BANK, dan untuk mengurus NPWP maka harus di kabupaten kupang seperti halnya yang dialami Rafael Huru Ludji, ketua forum dari kecamatan Raijua yang kala itu masih merupakan bagian dari kabupaten kupang.

“Bagaimana orang ini untuk doi (Uang-Red) Rp. 5,8 juta harus berangkat ke kupang untuk urus ini (NPWP-Red), dan tidak ada pula dana operasionalnya” ungkap Marthen

dikatakan marthen , kondisi itu lah yang kemudian disikapi oleh semua ketua forum serta semua kepala bidang PLS dari kabupaten/kota agar pencairan dana tersebut dapat dipermudah yang akhirnya disetujui dan disahkan oleh kepala dinas. sehingga jika prosedur itu yang dianggap salah , maka menurut marthen yang paling bertanggungjawab dalam masalah itu adalah kepala dinas dan bukan dirinya sebagai kepala bidang maka dari itulah dirinya mengaku kaget ketika dia diseret dalam persoalan tersebut bahkan ditetapkan sebagai tersangka.

untuk itu, lanjut marthen, hingga saat ini dirinya masih yakin bahwa ada kesalahan dalam penetapan dirinya sebagai tersangka seperti halnya penetapan Jhon Manulangga yang kemudian di umumkan oleh Johan Budi bahwa telah terjadi kesalahan dalam penetapan Jhon sebagai tersangka karena yang bersangkutan telah meninggal dunia sejak tiga tahun yang lalu.

dia juga menduga, dalam penanganan kasus tersebut, ada tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak kejasaan negeri (kajari) kupang dengan cara tidak menyerahkan semua dokumen yang pihaknya telah berikan kepada kajari yang akhirnya KPK melihat bahwa tidak ada bukti kuat dalam persoalan tersebut sehingga KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka. akan tetapi dikatakan marthen , dalam menghadapi persoalan tersebut dirinya sama sekali tidak gentar bahkan menganggap hal itu sebagai salah satu kampanye gratis yang akan memuluskan langkah politiknya kedepan karena dirinya sangat yakin bahwa sama sekali tidak bersalah dalam kasus tersebut. bahkan dia mengaku pihaknya saat ini sedang mempersiapkan gugatan serta pernyataan keberatan kepada pihak KPK karena telah menetapkan dirinya sebagai tersangka.

Dia juga menghimbau agar masyarakat sabu raijua tetap tenang dan tidak terpancing dengan isu tersebut dan menganggap bahwa kabar tersebut merupakan kabar celaka yang akan segera berakhir dengan baik. karena baginya kasus tersebut bukan merupakan kasus yang sangat luar biasa apalagi kata marthen, dirinya sangat yakin tidak bersalah dalam kasus tersebut.

“Ini bukan masalah yang luar biasa, dan anggap saja ini kabar-kabar celaka untuk masyarakat berdoa lebih kuat lagi mendukung penyelesaian kasus ini” Imbau Marthen. (*grace )