Fraksi Golkar dan Gabungan Minta Pemkot Jelaskan KUA PPS


Media Group – Kupang,- Fraksi Golkar dan Fraksi Gabungan Kebangkitan Indonesia (GKI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan pandangan terhadap pengantar nota keuagan atas rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kota kupang tentang APBD Kota Kupang tahun anggaran 2015, dalam rapat paripurna dipimpin oleh ketua DPRD Kota Kupang Yeskial Loedoe yang juga dihadiri oleh Walikota Kupang Jonas Salean serta para SKPD lingkup Pemerintah Kota Kupang, Selasa 9 Desember 2014, 10.30 wita, di ruang sidang utama  DPRD Kota Kupang.

Paripurna ke 4 DPRD kota Kupang

Pemandangan umum fraksi Golkar yang dibacakan oleh sekertaris fraksi Jemari Yosep Dogon, mencermati penjelasan Walikota Kupang yang disampaikan dalam paripurna ke 3 DPRD Kota Kupang, maka fraksi golkar perlu menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Kupang. “Dari data yang ada dalam KUA-PPAS yang telah dibahas dan telah di tetapkan serta di tanda tangani oleh pimpinan DPRD dan Pemerintah Kota Kupang pada bulan Agustus 2014 lalu, yang menjadi pedoman penyusunan RAPBD tahun 2015, target pendapatan asli daerah sebesar Rp. 102 milyar lebih, terdapat perbedaan data pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp. 109 milyar lebih yang disampaikan oleh Pemerintah dalam rapat paripurna ke 3, seharusnya mengikuti penetapan KUA-PPAS yang telah ditetapkan. Mohon penjelasan dari Pemerintah, “Tegasnya.

Menurutnya, Fraksi Golkar, mengusulkan agar Pemerintah dalam mengusulkan program dan kegiatan yang termuat dalam rancangan penyusunan APBD sebaiknya mengacu pada hasil musrembang di tinggkat Kelurahan, Kecamatan  dan di tinggkat Kota Kupang dan juga mengacu pada hasil kegiatan yang di lakukan oleh anggota DPRD Kota Kupang. “Fraksi Golkar sangat memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Kota Kupang yang telah bekerja keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), “Katanya.

Sementara itu pada situasi yang sama Fraksi Gabungan Kebangkita Indonesia (GKI) yang dibacakan oleh Theodora Ewalda Taek, S.PD memohon kepada Pemerintah Kota Kupang untuk menjadi perhatian dari beberapa fakta yang menjadi temuan disejumlah dokumen media masa, pengamatan reses dan pengaduan lansung anggota Fraksi GKI. “Potensi pajak daerah terutama PBB dan BPHTB yang menurut Fraksi GKI baru terdapat 60 persen indikasinya antara lain harga jual tanah Rp. 1.000.000.00 namun pajak yang dihitung Rp. 500.000.000 hal ini petugas pajak pasif tapi tidak menjemput bola, “Katanya.

Menurut Fraksi GKI, belanja langsung untuk bidang pendidikan baru 3,65 persen dari yang seharusnya 20 persen, akibatnya Pemerintah mencanangkan sekolah gratis tetapi pungutan liar terjadi hampir disemua sekolah negeri baik SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di kota ini. Fraksi mengharapkan Pemerintah tidak boleh bertindak Ambivalen dalam hal ini peryataan politik gratis praktek mencekik rakyat. Masih menurut Fraksi GKI, belanja langsung di bidang kesehatan hanya 4,69 persen dari seharusnya 10 persen, akibatnya perlakuan diskriminatif dan tidak adil terjadi merata di semua tempat pelayanan kesehatan, walaupun jasa pelayanan melalui jasa program BPJS telah tersedia. Tetapi sikapdasar sebagai pelayanan belum menjadi bagian dari tenaga pelayanan kesehatan. “Pelayanan diskriminatif terjadi di semua unit pelayanan publik dan sangat terasa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selembar kertas yang disebut Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) amat sulit didapatkan oleh rakyat yang datang dengan berjalan kaki, sebaliknya rakyat yang datang dengan bermobil sangat mudah memperoleh KTP atau KK, “Ungkapnya . (*hayer)



TAG