Kejati NTT Didesak Awasi Alokasi Anggaran ke Media Masa

KUPANG, MEDIA GROUP – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur didesak mengawasi anggaran kerja sama media massa senilai Rp1,2 miliar yang dianggarka Pemprov NTT melalui Biro Humas ke Metro TV salah satu stasiun televisi nasional berlogo kepala burung dalam bulatan.

Desakan ini disampaikan wartawan senior NTT, Wens John Rumung kepada wartawan di Kupang, Jumat (12/12) siang.

“Penetapan nomenklatur kerja sama dengan stasiun televisi itu dalam dokumen rancangan anggaran daerah 2015 dengan alokasi Rp1,2 miliar pada Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi NTT, adalah pelanggaran. Karena tidak melalui prosedur tender,” kata Wens.

Kejaksaan Tinggi NTT harus segera mengawasi dan mencegah tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu.

Hal ini penting, kata Rumung, agar tidak terjadi pemanfaatan anggaran daerah yang menyimpang apalagi dilakukan secara sengaja dan terbuka seperti ini. “Kami tidak mau anggaran masyarakat dimanfaatkan secara menyimpang oleh pemerintah dan DPRD. Kita harap Kejaksaan Tinggi NTT bisa mengawasinya,” katanya.

Dia menjelaskan, regulasi mengisyaratkan proses tender terbuka, terhadap setiap penggunaan anggaran negara maupun daerah di atas nilai tertentu, dengan mengumumkan itu secara terbuka melalui media.

Atau kini dengan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik, sehingga memampukan semua perusahaan yang sama untuk ikut serta.

“Ini  konyol, apalagi anggaran yang disediakan sangat fantastis senilai Rp1,2 miliar. Memangnya tidak ada stasiun televisi yang lain,” katanya.

Pemilik tabloid terbitan Kota Kupang itu mengatakan, ada nuansa politis dalam penetapan anggaran itu.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, secara terpisah mengatakan, segera meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah segera menghapus alokasi anggaran kerja sama media senilai Rp1,2 miliar dengan stasiun televisi nasional yang awaknya berseragam biru indigo milik politisi pendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

Menurut dia, jika memang pemerintah memandang penting untuk melakukan promosi wisata dan potensi NTT, maka nomenklatur kerja sama media televisi nasional, haruslah bersifat umum dan ditempuh dengan pola tender.

“Saya akan bicara dan meminta pemerintah untuk lakukan sesuai aturan. Jika memang harus dengan televisi nasional, maka harus melalui tender terbuka sesuai prosedur,” kata politisi Partai Golkar itu.(rfl)