Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 mendapat Perhatian DPRD Rote Ndao

Media : Zonalinenews,Erende Pos –Kupang,- Penghentian Kurikulum 2013 oleh Kementerian Pendidikan tak hanya ditanggapi oleh para elit di Pusat namun hingga ke daerah. Salah satunya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rote Ndao, Mikael Manu.

Kurikulum 2013

 

Ia mengaku  kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, yang menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 dan memberlakukan kembali Kurikulum 2006.

Menurutnya, langkah itu sebagai tindakan gegabah karena selain kurikulum sudah berjalan , juga banyaknya anggaran yang dikeluarkan.

“Jika ada kekurangan, harusnya diperbaiki, bukan dibatalkan. Soal ada atau tidaknya nuansa politis,hanya Tuhan yang mengetahuinya,” kata Ketua Ketua Fraksi PDIP  DPRD Rote Ndao, Rabu 10 Desember 2014 .

Politikus PDIP  itu berkomentar, pembatalan Kurikulum 2013 berimplikasi pemborosan anggaran negara. Dewan akan mempertanyakan dampak tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk melakukan kajian terkait baik dan buruk Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006.

“Kalau Kurikulum 2013 tenyata dianggap lebih baik, tentunya kami akan mendukung sebagai metode pengajaran siswa di Rote . Hasil kajian yang terbaik, pasti kami dukung,” ujarnya.

Dirinya juga mengangap  langkah Menteri Anies Baswedan membatalkan Kurikulum 2013 terlalu gegabah. Menurutnya, justru Kurikulum 2013 yang digagas Muhammad Nuh lebih baik daripada Kurikulum 2006.

“Sebab, dalam kurikulum 2013, faktor Ujian Nasional tidak menjadi faktor penentu kelulusan. Faktor prestasi dan perilaku keseharian juga ikut dinilai, sehingga sekolah tak hanya mengejar nilai atau prestasi akademik namun juga sarana pembentukan karakter siswa,” kata Manu .

Dia juga mengatakan, Kurikulum 2013 sejalan dengan visi dan misi pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni revolusi mental. Ia mengingatkan agar semua persoalan bangsa tidak dipolitisasi sehingga membuat kacau. Apalagi tiap berganti menteri juga berganti kebijakan.

“Republik ini tidak akan bisa maju karena tidak pernah ada program yang berkesinambungan,” katanya.

Ditemui secara terpisah sebelumnya, Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) provinsi NTT, Minhajul Ngabidin mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan kebudayaan serta mutu pendidikan dan dari Dirjen Persekolahan Mutu terkait penghentian pemberlakuan K13.

Penghentian pelaksanaan K13 kata dia, akan menimbulkan masalah teknis pada sekolah-sekolah yang baru laksanakan satu semester.

“K13 yang berjalan kelas satu ada peminatan/jurusan saat kembali ke KTSP apakah peminatan dihilangkan atau tidak. Permasalahan juga nanti pada penilaian di rapor saat kembali pada KTSP. Permasalahan berikutnya mengenai buku-buku yang sudah dicetak dan sudah di distribusikan ke sekolah-sekolah dan ketika di semester kedua harus kembali ke KTSP tentu mereka harus mencari buku-buku yang berbasis KTSP,”ujarnya.

Kebijakan kemendikbud yang melaksanakan K13 hanya pada sekolah tertentu lanjutnya, semestinya merata di setiap Kabupaten dan Kota .

“Kebijakan pusat yang memberlakukan K13 pada sekolah contoh saja masih menyimpang semestinya merata untuk setiap kabupaten dan kota yang ada di NTT. Di NTT dari 22 Kabupaten/Kota hanya ada 50 sekolah percontohan K13 yang ada di 4 Kabupaten/Kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS dan Kabupaten TTU,”katanya.

Ia berharap agar kebijakan pusat yang menerapkan sekolah percontohan harus merata dan mewakili seluruh kabupaten dan kota yang ada di tanah air.

“Kita berharap agar jumlah sekolah percontohan ditambah dan mewakili seluruh kabupaten dan kota,”katanya.

Ia menambahkan penerapan K13 memiliki beberapa kendala teknis yakni buku atau sumber belajarnya yang sebagian besar belum sampai sehingga menyulitkan guru.

“Penilaian yang sekarang ini betul-betul holistik jadi mulai dari kognitifnya, afektifnya dan pisikomotoriknya penilaian menyangkut ke tiga aspek inilah yang menyulitkan guru dalam menerapkan kurikulum ini,”ujarnya.(*eno)