Pelayanan Kesehatan di NTT Masih Amburadul

Media group : Zonalinenews, erende Pos –Kupang ,- Keungulan sebuah Rumah Sakit dinilai dari kualitas pelayanan para dokter dan petugas medis lainnya kepada para pasien. Tetapi jika tingkat pelayanan masih mengecewakan, tak ayal lagi Rumah Sakit tersebut akan dinilai amburadul dari segi pelayanannya. Khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), tingkat pelayanan pada semua rumah sakit masih dinilai dibawah standar. Pasalnya, masih banyak keluhan para pasien terkait tingkat pelayanan di rumah sakit yang dinilai masih buruk.

Selain tingkat pelayanan, tingkat gizi buruk pada balita, tingkat kematian ibu dan anak yang terus saja meningkat perlu disoroti. Hal ini dianggap perlu karena saat ini ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta variabel primer lainnya seperti ketersediaan tenaga medis, paramedis, dan manajemen di NTT sudah cukup memadai. Hal ini disampaikan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Daniel Hurek, saat menggelar acara refleksi akhir tahun yang diselenggarakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di sekertariat PKB, Minggu 27 desember 2014.

Dalam kegiatan yang betema Pembangunan Sosial Ekonomi Kota Kupang tersebut, hadir juga masyarakat usaha makro seperti, para sopir, Pedagang Kaki Lima (PKL), dan pengusaha kecil lainnya. Selain itu hadir pula pengamat politik Dr. Achmad Atang, dan Pakar ekonomi Vinsen Repu, SE. Msc, sebagai nara sumber kegiatan tersebut.

Selain menyoroti tingkat pelayanan kesehatan di NTT, anggota DPRD dari PKB tersebut juga mengkritisi kebijakan pemerintah Kota Kupang di bidang ekonomi.

Hurek mengatakan, dalam bidang ekonomi selama ini pemerintah belum melakukan kegiatan yang menyentuh para pengusaha mikro. Karena Pemerintah Kota (Pemkot) lebih mementingkan para investor besar. Hal tersebut, lanjutnya, akan membuat tingkat pendapatan warga masih tergolong tidak layak. Olehnya, dirinya mengharapkan, dengan segala kekurangan tersebut Pemkot segera membenah diri untuk memperbaiki kinerjanya dalam melakukan pelayanan publik.

“Saya menilai pelayanan publik di NTT masih diskriminatif , program lain kerjanya lain. Sehingga saya mengharapkan pemerintah segera memperbaiki segala kekurangan ini,” ucapnya.

Sementara itu, pengamat politik, Achmad Atang, pada kesempatan itu mengatakan, indeks demokrasi dari segi penegakan hukum di NTT sudah menurun. Hal ini dapat dilihat dari komitmen yang cukup besar dari aparat kepolisian untuk menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini sudah berulang tahun tetapi menurutnya, hampir semuanya belum ada hasil yang membuat publik merasa puas.

Selain itu, lanjut Atang, tindakan represif yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu, menunjukan bahwa, demokrasi di NTT masih jauh dari tujuan demokrasi yang sesungguhnya.

Terkait tingkat partisipasi masyarakat NTT terhadap politik, dirinya mengatakan, sudah ada peningkatan kesadaran masyarakat soal politik. Meskipun tingkat kesadaran masyarakat meningkat, tetapi menurutnya, tingkat partisipasi masyarakat tersebut didorong oleh politik uang (Money Politic) yang biasa dilakoni para kandidat. Hal tersebut karena masih banyak para politisi di NTT yang menjadikan politik sebagai ajang untuk mengadu nasib sehingga tidak ada ikatan ideologis antara politisi dengan masyarakat sebagai calon pemilih.

“Di NTT masih kental sekali dengan politik uang, sehingga partisipasi masyarakat tersebut kebanyakan terdorong karena uang yang disodorkan para calon, seharusnya masyarakat harus diberikan pengetahuan tentang politik sehingga tidak boleh lagi ada yang terjebak dalam sistim politik busuk seperti itu,” harapnya.  (*amar)