Polemik Dana Rp. 5 M di UMK

Diduga Ada Aliran Dana ke Penyidik Polda dan Kejati

Media Group : Zonalinenews,erendr Pos –Kupang,-– Polemik dugaan korupsi proyek bangunan baru dan renovasi gedung Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK), menyeret sejumlah Institusi penegak hukum antara lain Penyidik Polisi Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT), penyidik Polisi Resort Kota (Polresta) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT.

Kampus Muhamadiyah Kupang

Kampus Muhamadiyah Kupang

 

Sumber zonalinenews menjelaskan, dari masing-masing lembaga itu diduga telah menerima suap senilai, penyidik Polresta Rp 200 juta, penyidik polda Rp 150 juta dan pihak Kejati NTT Rp 150 juta, dari oknum dari UMK berinisial (M), untuk menutupi kasus dugaan korupsi sebesar Rp 5 milliar di UMK.

Menurut sumber, Informasi tersebut terungkap dari salah seorang penyidik di Polda NTT berinisial (R) yang sedang menangani kasus ini pada tanggal 5/10 via phone. “Saat itu saya telpon ingin tanya perkembangan kasus ini. Namun oleh pak penyidik kasih tahu saya, bahwa saat ini kasusnya belum diteruskan karena ada persoalan suap menyuap terkait masalah ini di tim penyidik, sehingga seluruh penyidik sedang di selidiki oleh Propam Polda NTT, jadi dia jelaskan semua yang diduga terima suap dan saya merekam pembicaraan pada waktu itu,” jelasnya.

(R) yang berstatus penyidik di Polda NTT tidak ingin nama baiknya rusak lantaran baru saja menerima kasus ini lalu sudah diduga menerima suap dari (M) sebesar Rp 150 juta, sehingga sebelum kasus ini dilanjutkan penyidikannya maka tim Propam NTT harus menyelidiki para penyidik yang diduga menerima aliran dana dari kasus di UMK.

“Aneh, menurut Pak penyidik dia tidak pernah menerima satu sen pun dari si (M) itu, ini kan sama saja ingin menjual dan merusak kredibilitas lembaga penegak hukum. Tiga hari yang lalu juga saya sudah pergi menanyakan kelanjutan kasus ini, namun penyidik mengatakan, tunggu pak kasus ini masih diperiksa Propam jadi tunggu informasi besok kelanjutannya,” katanya.

Terkait penyidik di Polresta kupang ia menjelaskan, kasus itu terjadi pada tahun 2011, tentang dana untuk biaya sekolah para dosen di UMK, yang mana dalam perkembangan pelaporannya di tengah jalan hentikan oleh penyidik dengan alasan tidak cukup bukti untuk melanjutkan.

“Kalau itu menurut penyidik (R) ada penyidik di polresta inisial (R) juga, yang diduga terima suap sebesar Rp 200 juta dan untuk Kejati Rp 150 juta, ini diungkapkan oleh (M) sendiri kepada si (R) penyidik dari polda itu, sehingga kasus dana bantuan di UMK pada tahun 2011 juga tidak pernah tuntas,” terangnya.

Sejak dilaporkan pada Agustus 2014 lalu hingga kini kasus tersebut belum ada kejelasan, padahal menurut sumber, oknum UMK yang diduga melakukan suap sudah menerima panggilan pemeriksaan sebanyak 2 kali tetapi tak pernah memenuhi panggilan tersebut.

“Info yang saya dengar itu, si M sudah 2 kali dapat surat panggilan untuk diambil keterangannya, tapi belum pernah saya dengar info lanjutan kalau dia sudah diperiksa, ya ngambang saja masalah ini, kan sudah dari bulan Agustus lalu saya laporkan,” ungkapnya.

Sehingga ia meminta kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam persoalan ini apalagi lembaga penegak hukum yang ikut terseret karena diduga ikut menerima dana bantuan dari Kementerian Agama RI untuk pembangunan gedung di UMK, agar kasus ini tidak terkuak ke publik, segera mengambil langkah konkrit guna membongkar mafia proyek di UMK. (*wan)