PT Sasando Belum Berikan Manfaat

KUPANG, MEDIA GROUP – Salah satu tujuan dari pendirian Perusahaan Daerah untuk memberikan kontribusi PAD belum sepenuhnya tercapai. Karena, Nilai kerugian  PT.Sasando tahun  2011 sebesar  Rp 407.225.952,00, tahun  2012 sebesar  Rp.528.874.660,00 dan Tahun  2013 sebesar Rp.819.989.059,45.

Dikatakannya, Laporan keuangan PT Sasando yang dilampirkan pada LKPD Unaudited Pemerintah Kota Kupang TA 2013 adalah laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2013.

Laporan keuangan PT Sasando per 31 Desember 2013 disampaikan pada tanggal 5 Mei 2014 (Artinya, Laporan Keuangan PT Sasando terlambat). Setelah laporan keuangan PT Sasando per 31 Desember 2013 disampaikan ke Pemerintah Kota Kupang, rugi yang dilaporkan sebesar Rp.819.989.059,45, sehingga nilai investasinya sudah disesuaikan menjadi Rp.1.566.333.099,55 (Rp 2.386.322.159,00 – Rp 819.989.059,45). Demikian Disampaikan Divisi Hukum Piar NTT, Paul SinlaeLoe, Minggu (7/12).

Menurutnya , dengan model pengelolaan seperti ini, maka pihak PT Sasando diduga tidak patuh  terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya: pertama , UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khusunya pasal pasal 31 Ayat (1) yang mengamantkan bahwa “Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,” Ungkap Paul .

Lebih lanjut tambah Paul , kedua  Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Serta ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Untuk memenuhi ketentuan penyusunan ikhtisan laporan keuangan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Perusahaan Daerah wajib menyampaikan: (1) Laporan keuangan Perusahaan Daerah yang belum diaudit kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 2 ½ (dua setengah) bulan setelah tahun APBD berakhir; (2) Laporan keuangan Perusahaan Daerah yang telah diaudit kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya 5 ½ (lima setengah) bulan setelah tahun APBD berakhir, ” jelasnya.

Selain itu, menurut Paul ,  Keempat  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pasal 8 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa “Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah,” tambah Paul.(rsd)