35 KK Purnawirawan/Warakawuri TNI-AD Datangi Gedung DPRD

Media Group : Zonalinenews – Oelamasi,- Sebanyak 35 keluaraga warga Purnawirawan / Warakawuri TNI-AD yang bermukim dilokasi tanah Transad jalan Timor Raya Kilo Meter 35, RT 39/RW 16 kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang untuk bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Kupang guna rapat degar pendapat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang serta pihak TNI-AD (Korem 161/Wirasakti Komando IX Udayana) terkait penyelesaian status hak milik tanah Transad Naibonat.

Pertemuan warga transad Naibonat dengan Pemerintah dan DPRD

Pertemuan warga transad Naibonat dengan Pemerintah dan DPRD

Pantauan media Kedatangan 35 Kepala Keluarga (KK) penghuni tanah transad kegedung DPRD Kabupaten Kupang dipimpin oleh Koordinator Anselmus . G. Djogo dan di Terima oleh Ketua DPRD Kabupaten Kupang Yosef Lede dan Ketua Komisi A, Ayub Tib serta anggota Komisi A lainnya. Hadir pula Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kupang, Manto.

Pada kesempatan itu Koordinator Anselmus. G. Djogo mengatakan, kedatangan dirinya beserta 35 KK untuk bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Kupang di gedung DPRD Kabupaten Kupang dalam hal untuk memperjuangkan hak – hak rakyat sekaligus hak rakyat inidonesia, serta menghormati bentuk pengabdian dalam hah memperjuangkan atau mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia semasa jaman rovolusi oleh para purnawirawan TNI-AD.
Dikatakan, berdasarkan surat perintah Dandrem 161/Wirasakti nomor. Sprin /2/I/1978 tanggal 19 Januari 1978 tentang masing – masing Purnawirawan TNI-AD mempersiapkan diri guna menempati proyek Resetlement Kodam XVI/ Udayana di Kecamatan Camplong Kabupaten Kupang, foto copy terlampir, surat Bupati Kupang nomor  1142/Pem.14 tanggal 20 Juli 1976 tentang persetujuan penggunaan tanah negara yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT. saat itu untuk dua fungsi kepentingan yaitu, untuk usaha dan perumahan bagi Purnawirawan/Warakawuri TNI-AD seluas 53 hektar, yang tercatat dari data surat Korem 161/Wirasakti, sedangkan untuk markas Batalyon 743/PSY TNI-AD – Kodam IX Udayana seluas 54 Hektar tercatat dari data Korem 161/Wirasakti serta lampiran foto copy. “Berdasarkan surat Bupati poin a dan b maka penyerahan tanah tersebut untuk dua kepentingan. Pertama untuk markas TNI-AD seluas 54 hektar perumahan dan usaha bagi para Purnawirawan/Warakawuri TNI-AD seluas 53 hektar, “Kata Aselmus.

Lanjutnya, dari dasar poin a dan b tersebut 35 KK Purnawirawan/Warakawuri TNI-AD seluas 53 hektar telah menepati dan mengelolah tanah tersebut seluas 10 hektar dari luas tanah transad se besar 53 hektar. semenjak tahun 1977 sampai dengan sekarang, atau lebih kurang sudah mencapai 37 tahun dan belum bersertifikat. ” Sedangkan tanah untuk kepentingan markas Batalyon 743/PSY Kodam IX Udayana seluas 54 hektar, dan tanah tersebut sudah bersertifikat semenjak tahun 2012 yang lalu, “Ungkapnya.

Dia mengatakan, tanah tersebut telah di Reintarisasi dalam daftar tanah milik TNI-ADtahun 1984 secara sepihak oleh petinggi TNI-AD Korem 161/Wirasakti Kodam IX Udayana saat itu. Tanpa melibatkan dan melibatkan secara terusterang kepada 35 KK Purnawirawa/Warakawuri. “Kami 35 KK Purnawirawan/Warakawuri TNI-AD merasa selama ini kehidupannya tidak nyaman bilas suatu saat nanti ada petinggi TNI-AD dan bagai mana suatu saat nanti terjadi konflik kepentingan yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa, “Tegasnya.

Dia berharap, dengan kedatangan kami ke DPRD Kabupaten kupang ini untuk meminta bantuan Ketua DPRD dapat meminta foto copy surat ukur atau GS dari BPN Kabupaten Kupang dan foto copy surat peryataan tahun 1979 dari Pemkab Kupang kepada pihak TNI-AD demi kelancaran konsultasi dengan pihak pemerintah pusat. (*hayer)


TAG