50. 000 TKI Ilegal Asal NTT Akan Dapat Pemutihan

Media Group :Zonalinenews-Kupang – Sebanyak 50. 000 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Nusa Tenggara Timur (NTT) di Malaysia, akan mendapatkan pemutihan statusnya oleh Kerajaan Malaysia.

Kepala Dinas Nakertrans NTT, Drs. Simon Tokan

Kepala Dinas Nakertrans NTT, Drs. Simon Tokan

Pemutihan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia tersebut, dikarenakan sebagian TKI ilegal tersebut merupakan warga indonesia yang sudah lama menetap di Malaysia. Olehnya, seluruh TKI tersebut akan di deportasikan ke daerah perbatasan seperti, Riau dan Kalimantan guna menyelesaikan administrasinya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Drs. Simon Tokan, di ruangan kerjanya, Jumat 16 Januari 2015.

 
Simon menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kerajaan Malaysia melalui BP3TKI NTT  guna mendata seluruh TKI ilegal untuk melakukan pendampingan dalam proses pembuatan administrasi ketenagakerjaan. Setelah proses pembuatan administrasinya selesai, lanjut Simon, seluruh TKI tersebut akan dikembalikan lagi ke Malaysia.

 
Lanjut Simon, dari 50. 000 TKI ilegal asal NTT tersebut, yang paling banyak berasal dari daratan Timor, yakni Soe, Kefa dan Atambua. Olehnya, jika seluruh TKI ilegal  tersebut dipulangkan ke NTT, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT harus menyediakan lapangan pekerjaan buat TKI tersebut.

 
“Beban buat Pemprov jika mereka di pulangkan ke NTT. Pemprov harus siapkan lapangan kerja. Jika tidak nasib mereka bagaImana, sebaiknya mereka di kembalikan ke Malaysia agar mereka dapat kerja disana,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menghentikan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal dan unprosedural yang bekerja di Malaysia atau dikenal dengan istilah pendatang asing tanpa izin (PATI).

 

“Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, maka Pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan pembenahan dan melakukan berbagai upaya menangani TKI ilegal yang bekerja di Malaysia,” kata Menteri Ketenagakerjaan Muh Hanif Dhakiri dalam keterangan pers Pusat Humas Kemnaker di Jakarta, Kamis 19 December 2014 lalu.
Menaker Hanif melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato Seri DR Ahmad Zahid Hamidi di Putra jaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

 

Sebelumnya, Menaker juga melakukan pertemuan dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia Daro Seri Richard Riot Anak Jaem dan melakukan kunjungan ke depot tahanan Imigresen Semenyih untuk menemui para TKI yang akan dipulangkan/deportasi.

Kedua pemerintahan juga sepakat akan melakukan proses legalisasi terhadap para TKI ilegal dengan melengkapi sejumlah persyaratan ketenagakerjaan atau segera melakukan pemulangan TKI ilegal ke tanah air.

Hingga November 2014, TKI yang bekerja secara sah di Malaysia tercatat sebanyak 826.226 orang atau 39,7 persen dari keseluruhan pekerja asing di Malaysia.

“Selain pemulangan TKI ilegal, pemulangan pun akan dilakukan terhadap TKI yang berada di depo tahanan imigrasi sebanyak 1.428 orang sehingga mereka bisa pulang ke Indonesia,” kata Hanif.

Ke depannya, pemerintah Indonesia akan memperbanyak pengiriman TKI formal ke Malaysia.

“Ini yang perlu dikerjasamakan lebih lanjut, sehingga kualifikasi dan standarnya akan dipersiapkan. Namun yang ilegal dan unprosedural kita hentikan,” kata Hanif.

Permudah Proses Pemutihan

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, Malaysia akan mempermudah proses legalisasi (pemutihan) para TKI melalui beberapa program yaitu rehiring/reemployment dan melalui program 6P yang selama ini dijalankan.

“Pemutihan ini telah berjalan sebanyak 201 ribu pekerja Indonesia. Bila mereka ingin kembali sebagai pekerja legal ke Malaysia maka mereka harus melengkapi dokumen, menjalani tes biometrik untuk identitas dan sejumlah persyaratan lainnya.

Malaysia telah melaksanakan program PATI serah diri untuk kembali ke negara asal mulai 1 Juli 2014.

Di bawah program PATI itu, para tenaga kerja asing yang menyerahkan diri akan dikenakan denda namun dikecualikan dalam pendakwaan.

Berdasarkan data, per 11 Desember 2014, sebanyak 36.279 orang Indonesia sukarela pulang ke Indonesia sesuai kesepakatan pemerintah Indonesia dan Malaysia. (*amar / Sumber Jobs Media Online)