Diduga Ada Manipulasi Pembagunan Gedung DPRD Kabupaten Kupang

Media Group : Zonalinenews – Oelamasi,- Pembangunan gedung DPRD Kabupaten Kupang banyak persoalan. Walau gedung tersebut sudah dibangun sekian lama dan telah digunakan sejumlah persoalan terkait dengan pembagunan gedung DPRD Kabupaten Kupang dilihat banyaknya kebocoran atap gedung hingga saat ini belum di perbaiki. Penyebab kebocoran itulah menyebabkan anggota DPRD berpindah sidang di ruang sidang darurat. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Jerry Manafe Kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin 12 Januari 2015, pukul 10.30 wita.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Jerry Manafe (Foto suara oelamasi)

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Jerry Manafe (Foto suara oelamasi)

 

Menurutnya, bocornya atap gedung sudah berlangsung selama dua tahun, sehingga sering terjadi tetesan air hujan yang mengenangi lantai gedung DPRD. “Selain itu, landscape tidak ada serta mechanical electrikal tidak berfungsi dengan baik, sehingga saat sidang, sound system tidak berfungsi dengan baik sehingga menyulitkan komunikasi di DPRD pada saat bersidang, “Katanya

Dia mengatakan, kerusakan sudah terjadi pada masa yang lalu. Namun pihaknya meminta untuk segera dianggarkan untuk memperbaiki dan membongkar atap. Karena, atap tidak representatif dengan kondisi gedung.
“Bisa terjadi ada penyimpangan, nanti kita lihat terus. Karena memang terdapat banyak masalah nanti kita urut satu per satu. Kalau itu ada penyimpangan, saya sebagai koordinator komisi B dan C akan minta komisi untuk mengundang rapat dengar pendapat dengan dinas instansi dan kontraktor. Karena memang di gedung itu ada lampu, tapi tidak ada kabel yang disambung arus listrik. “ Nah, itu berarti tipu-tipu di situ. Kita lihat memang ada hal yang tidak benar. Satu contoh, lampu ada tapi kabel tidak ada. Itu berarti fungsi dari lampu untuk apa,” tanyanya ?.

Sementara mengenai beberapa kasus korupsi yang ada di Kabupaten Kupang yang direkomendasikan DPRD ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Oelamasi, Jerry menegaskan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Kupang lebih berorientasi pada profit atau keuntungan. Sehingga ada temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT.
“Saya harapkan rekomendasi DPRD Kabupaten Kupang harus ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Oelamasi. Karena, kita akan minta sudah sejauhmana tindak lanjut masalah BLUD. Kepala desa yang menggunakan dana ADD maupun landscap dan mechanical electrikal di sekretariat DPRD harus dijelaskan,” katanya.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kupang ini menegaskan, jika mau Kabupaten Kupang menjadi baik, harus dimulai dengan membenahi apa yang tidak benar, sehingga ke depan akan berjalan dengan baik.
Ditegaskan, DPRD tidak hanya mendukung pemberantasan korupi di Kabupaten Kupang, namun DPRD telah merekomendasikan beberapa persoalan di Kabupaten Kupang ke Kejakaan Negeri Oelamasi. “Kita akan membuat MoU dengan kejaksaan. Karena dewan punya fungsi hampir sama dengan yudikatif dalam hal ini kejaksaan dan polisi, dalam hal ini kita punya fungsi pengawasan. Tapi kita hanya sampai pada pengawasan melihat dan menyampaikan. Tapi kita tidak punya kewenangan untuk menyidik. Karena itu, kita akan buat MoU, sehingga yang tugas penyidikan ada pada kejaksaan dan kepolisian,” bebernya.

Ia mengaku, yang direkomendasikan DPRD Kabupaten Kupang ke Kejari Oelamasi ada tiga hal, karena DPRD baru berjalan tiga bulan. “Kita lihat tiga hal ini yang memang sudah menjadi temuan BPK. Yang jelas itu masalah BLUD temuan BPK sebesar Rp 2,5 miliar. Dasar pembentukan BLUD itu kalau dibilang oleh pak sekda ada perda, coba lihat perda yang mana? Kalau perda tahun 2007, BLUD dibuat tahun berapa? Yang kedua 50 kepala desa pakai dana ADD. Satu orangnya memakai Rp 12 juta. ADD itu peruntukannya untuk apa? 30 persennya untuk aparat desa, bukan dipakai oleh kepala desa sendiri dan studi banding kemana? Itu atas dasar apa? Ketiga, kurang lebih Rp 6 miliar ada di sekretariat dewan itu masalah landscape dan mechanical electrikal. Coba lihat ruangan DPRD sound system bunyinya seperti apa? Terus di mana kita punya pohon-pohon yang ada, landscape model seperti apa? Jadi saya kira kita harus membersihkan dari lembaga dewan dulu baru kita bisa bicara dengan eksekutif. Tapi kita tidak pandang bulu yang mana yang bermasalah kita dorong untuk selesaikan,” tegasnya. (*hayer)