Jangan Kriminalisasi Pemberatasan Korupsi

Media Group : Zonalinenews-Kupang,- Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan KPK Nusa Tenggara Timur menolak keras Tindakan yang dilakukan Bareskrim Mabes POLRI menangkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto Hari Jumat, 23 Januan 2015 lalu . Proses penangkapan ini dinilai sebagai upaya perlawanan balik POLRI karena sebelumnya KPK tetah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Demikian disampaikan Kordinator Devisi Anti Korupsi Piar NTT, Paul SinlaEloE selasa 28 Januari 2015.

Pual Sinlaeloe

Pual Sinlaeloe

Dikatakannya , perlawanan POLRI terhadap KPK adalah upaya menghalang-halangi ,penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dengan ditangkapnya Wakil Ketua KPK proses penyelesaian perkara korupsi yang melibatkan Komjen Budi Gunawan akan terhambat.

Lebih jauh lagi Menurut Paul, upaya kriminalisasi ini adalah upaya pelemahan terhadap KPK. Tindakan POLRI yang menangkap Wakil Ketua KPK adalah tindakan yang sangat tidak tepat. Karena momentumnya bertepatan dengan upaya pengusutan perkara korupsi yang melibatkan perwira tinggi POLRI. Hal ini juga menandakan bahwa lnstitusi POLRI tidak pro dengan pemberantasan korupsi.

“Publik juga akan menilai bahwa POLRI malah melindungi dan membela kepentingan tersangka korupsi bukan membela pemberantasan korupsi,” kata Paul.

Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo adalah pihak yang bertanggung jawab atas konflik ini. Pasalnya Presiden Joko Widodo terkesan mendiamkan konftil KPK – Kepolisian yang terus berkembang seiring penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Presiden harus mengambiI sikap dan bertindak menyelamatkan KPK dari segala bentuk upaya perlawanan dan pelemahan terhadap KPK.

Paul menguraikan, publik akan mengingat dan mencatat sebagai sejarah kelam pemberantasan korupsi jika Presiden yang merupakan panglima terdepan dalam pemberantasan korupsi malah diam ketika kerja pemberantasan korupsi dilemahkan oleh Kepolisian yang berada dibawah lingkup kewenangan Presiden.

“ Presiden harus ingat kisah Cicak VS Buaya ditahun 2010. Dua pimpinan KPK difinalisasi oleh Kepolisian membuat kerja-kerja KPK menjadi lumpuh. Jika Presiden tidak sigap bertindak ancaman KPK lumpuh berpeluang menjadi nyata. Jika hal tersebut terjadi Pemerintah akan dicap sebagai Pemerintahan yang tidak pro dengan pemberantasan korupsi. Bahkan,dicap sebagai pemerintahan yang pro pelemahan KPK. Karenanya Presiden harus bersikap dan bertindak mendukung KPK sebagai bentuk pertanggung jhwaban kepada pultik atas konftik KPK – Kepolisian.,”tegas Paul.

Tak ada jalan lain selain Presiden turun tangan untuk menangkap Komjen Budi Gunawan dan bebaskan Bambang Widjojanto. “ Stop upaya kriminalisasi KPK..ll, “ungkap Paul.

Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan KPK NTT merupakan gabungan dari beberapa unsur masyarakat NTT diantaranya TRGSc, Rumah Perempuan NTT, LBH APIK, RPIT, PMKRI Cabang Kupang , GMKI Cabang Kupang, serta FrPGK NTT. (*tim)