Kejari Oelamasi Periksa 25 Saksi Pengelolah Dana Hibah

Media Group :Zonalinenews – Oelamasi,- Hasil audit  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kabupaten Kupang di duga terdapat perbuatan melawan  hukum dalam pengelolaan dana hibah menyebabkan kerugian keuagan negara. “Saat ini pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Oelamasi masih dalam proses penyelidikan terkait dengan besarnya kerugian keuangan negara. Sedangkan pihak – pihak yang akan diminta pertanggung jawaban atas pengelolaan dana hibah yang sudah di temukan adanya perbuatan melawan hukum. “Kata Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi Akhmad Syahrir  Harahap kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis 15 Januari 2015, pukul 11.30 wita.

Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi Akhmad Syahrir  Harahap  memberikan keterangan

Kepala Kejaksaan Negeri Oelamasi Akhmad Syahrir Harahap memberikan keterangan

Dikatakan, pihak – pihak yang akan diminta pertanggung jawaban atas pengelolaan dana hibah yang sudah di temukan adanya perbuatan melawan hukum, dimana pihak ini tidak berpedoman pada peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari dana APBD. Dimana didalam ketentuan tersebut dana hibah adalah suatu pemberian dari Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Pementah  atau Perusahaan Daerah, atau masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang memperoleh dana hibah harus sesuai secara spesifik ditetapkan peruntukannya.

Menurutnya, dana hibah tersesebut tidak wajib, mengikat serta tidak secara terus menerus dimana tujuannya adalah untuk menunjang penyelanggaraan urusan Pemerintahan Daerah. “Dari hasil pemerikasaan sementara pememberian dana hibah ini terhadap beberapa organisasi itu di berikan secara berulang – ulang setiap tahun 2011-2013, yang merugikan keuangan negara sebesar 16,4 Miliar  saat ini sudah ada di tahap penyidikan, karena telah dilakukan pemeriksaan terhadap 25 Saksi, “Katanya.

Dia mengatakan, saat ini periksa terhadap 25 saksi  – saksi dan masih menjadi saksi, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila terbukti dugaan kesalahan itu sangat kuat maka tidak menutup kemungkinan yang saat ini statusnya saksi bisa dijadikan tersangka. “Adapun penyimpangan dalam pemberian dana hibah selama tiga tahun berturut-turut,n Jelas Dia, tidak sesuai dengan Per Mendagri  32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Bantuan Hibah. Dana Hibah  merupakan  suatu pemberian dari pemerintah daerah kepada lembaga/organisasi ataupaun lembaga masyarakat,namun tidak dibolehkan untuk satu lembaga mendapat  berturut – turut, “Jelasnya.

Penyimpangan dalam bantuan hibah katanya,  di temukan  menyalahi pedoman yakni tiga tahun berturut-turut  pemerintah berikan ke sembilan lembaga yang sama. “Sembilan Lembaga yang berturut mendapat bantuan hibah yakni  PMI, Koni Kabupaten Kupang, Pramuka, Korpri. Darma Wanita, Komisi Penangulangan Aids, Dekopinda, Satuan Pendidikan Sekolah Swasta dan Kelompok Anggota masyarakat Adat, “Paparnya.

Di jelaskan, kerugian keuangan negara pada tahun 2011 sebesar 10 Miliar, Tahun 2012,Sebesar 3,2 dan pada tahun 2013 sebesar 3,2.  Untuk tahun 2014 tidak ada pemberian dana hibah karena dampak dari penanganan kasusu hibah.” Penangan kasus ini cukup membawa dampak sehingga di tahun 2014 tidak terjadi pemberian dana hibah,”Ujarnya. (*hayer)