Komisi III DPRD Kota Kupang Tidak Memahami Perda Parkiran

Media Group : Zonalinenews – Kupang,- Walikota Kupang Jonas Salean merasa Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang tidak memahami isi Peraturan Daerah (Perda) tentang parkiran. Sesuai undang – undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan restebusi daerah disebut pengaturan tentang pengelolaan parkiran di atur dengan keputusan Kepala Daerah, Walikota atau Bupati. Hal ini disampaikan Walikota Kupang Jonas Salean Kepada wartawan di gedung DPRD Kota Kupang, Jumat 16 Januari 2015, 11.30 wita. Menurutnya, pada Perda Kota Kupang yang lama tercantum tidak dapat di borongkan. Dan pegertian borongan dan di kontrakkan sangat beda, maka dari itu apabila parkiran dikontakkan maka hal ini tidak dilarang.

Walikota Kupang, Jonas Salean

Walikota Kupang, Jonas Salean

Jonas menjelaskan, pegertian dari borongan sendiri adalah, apabila di borongkan oleh Pemkot maka ada terjadi satu orang yang memborong seluruh titik parkiran yang ada di Kota Kupang sekitar 100 libih titik parkiran, tetapi saat ini yang di lakukan Pemkot dari 100 lebih titik parkiran di kelola oleh masing – masing orang di setiap titik parkiran. Maka dari itu apa yang sudah di lakukan Pemkot dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Kupang selama ini tidak melangar Perda yang ada, dan walaupun ini sudah terjadi Temuan Badan Pemeriksa Keuagan (BPK) tepati kami sudah menjelaskan.

“Apa bila kita Pemerintah kelola sendiri, kita harus mengangkat tenaga honor hapir 200 orang untuk mengelolah parkir dan gajinya mereka juga kita harus mengikuti  upah minimum Provinsi sebesar 1,250 juta di kalikan 200 orang maka satu bulan sudah berkisar sekitar 300 juta, dan di kalikan dengan satu tahun maka pengeluaran untuk 200 orang sekitar 3 milliar lebih sedangkan pendapatan daerah sendiri hanya 1 milyar lebih, berarti daerah masih rugi, “Kata Jonas.

Dikatakan, apabila Pemkot yang mengelola parkiran ini bukan saja Pemkot hanya membayar honor pengelolah parkiran saja Pemkot juga sudah pasti harus mengeluarkan pakian dinas, dan peralatan parkir untuk pengelolah parkiran. “Jadi saat ini kita harus menata seluruh parkir yang ada di Kota Kupang ini harus lebih baik lagi. Dan harus mengunakan kartis untuk menghitung semuanya. Jadi apa bila di kontrakkan secara perorang disetiap titik parkiran libih menguntungkan daerah, dan hal tidak meyelahi aturan Perda, dan hasil Pemerikasaan BPK kita sudah menjelaskan,  “Unglapnya.

Dia menegaskan, Dinas Perhubungan sebagai dinas teknis sebenarnya harus tahu cara menghitung kendaraan yang masuk keluar di parkiran bukan menurut jumlah data  kendaraan yang ada. “Apa yang dikatakan Kadis Perhubungan Jumlah total pemasukan yang ada sebanyak 4 milyar sesuai survei potentisi dan setoran hanya ada 700 juta , ini semua dihitung dari hasil survei jumlah kendaraan, bukan  jumlah dari  setiap kendaraan yang parkir. Yang sebenarnya dia harus hitung kendaraan yang parkir setiap harinya dan di kalikan setiap bulan dan dikalikan lagi setahun. Apa yang dikatang Kadis Perhungan itu dia sangat tidak memahami hitugan tehnik, karena setiap hari tidak semua kendaraan keluar untuk parkir, dan parkiran sendiri ada masa – masa paceklik apa bila pada musim hujan. Maka terjadi penerima parkir, jadi saya sangat  tidak yakin ada hitungan hingga sampai 4 milyar untuk pemasukan pada daerah, “Jelasnya. (*hayer)