Listrik Padam, Samsat Online Tidak Berfungsi

Media Group : Zonalinenews, Erende Pos –Kupang, – Samsat Online jika tidak berfungsi ketika listrik padam. Selama ini Online yang ada disamsat Kupang dapat berjalan dengan baik, online tersebut sudah ada sejak tahun 2009. Karena samsat online sudah berfungsi makanya saat ini pengguna kenderaan ketika hendak membayar pajak dapat melakukan pembayaran di UPTD di NTT.

Samsat Online viks

 

Demikian disampaikan, Mantan Kepala PPKAD yang saat ini sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT, Emanuel Kara ketika ditemui wartawan beberapa pekan lalu (Desemeber 2014).

Pemilik kenderaan kata Kara, saat ini dapat melakukan pembayaran pajak kenderaan bermotor bukan saja di Kota Kupang tapi juga dapat dilakukan pembayaran di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Walaupun kenderaan tersebut bernomor polisi Kota Kupang yang seluruh Pajaknya harus dibayar di Kota Kuapang.

Sementara untuk persoalan tender yang dilakukan tahun 2009 tersebut dirinya tidak pernah mengetahui persoalan tersebut. Bahkan bukan saja tender tapi juga seluruh biaya pemeliharaan tidak diketahuinya.

“ Saya tidak tahu persoalan tender tersebut, sebab saat saya menjadi kepala PPKAD samsat online telah berfungsi,” Kata Kara.

Sehingga, menyangkut ada sangggahan dari pihak perusahaan yang ditujuhkan kepada dirinya tidak pernah diketahuinya.

“ Saya jadi kepala Dinas PPKAD Provinsi NTT sejak Pktober 2010 sehingga untuk tender saya tidak tahu apalagi sanggahan dari perusahan yang kalah tender,” Ungkap Kara.

Sementara itu, salah satu Mantan Sekretaris PPKAD Provinsi NTT, Piet Ulin mengatakan bahwa berkas sanggahan tersebut diserahkan pihak perusahan bersama dirinya dan 2 orang staf PPKAD Provinsi NTT ke kepala Dinas PPKAD yang saat itu adalah Emanuel Kara.

Lanjut Ulin, saat itu dirinya telah memasuki masa pensiun namun karena perusahan tersebut meminta tolong mengantar sanggahan tersebut, maka dirinya menolong pengusaha tersebut.

“ Waktu itu yang antar sanggahan kita ada 4 orang, Saya sendiri, Pengusaha tersebut, Abdul Gafur dan Yahya Boling,” kata Ulin.

Sehingga jika Kepala Badan kepegawaian Daerah Provinsi NTT tidak mengetahui adanya sanggahan tersebut maka dirinya sedang melakukan pembohongan Publik. Sebab saat itu, berkas sanggahan tersebut telah diserahkan. Sementara untuk masalah dana pemeliharaan dan perawatan tersebut setiap tahun untuk setiap UPTD disiapkan puluhan juta. (*chu)