Peran Perempuan Bukan Hanya di Dapur Sumur dan Ranjang

Media Group : Zonalinenews-Kupang,- Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung (APPeK) NTT mengelar diskusi tematis dengan tema “ Posisi perempuan dalam Mengambil Keputusan Publik “ yang berlangsung di Regna Cafe  Kelurahan Oesapa Selatan Kota Kupang , Jumat 23 Januari 2015 pukl 10.00 wita. Koordinator Umum Bengkel APPeK NTT, Vincent Bureni, S.Sos lewat menyatakan Peran dan posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik sejauh ini secara kuantitas masih dirasa kurang padahal jumlah proporsi penduduk perempuan jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Hasil pemilihan umum tahun 2014 hanya menempatkan 97 (17,3%) perempuan yang menjadi anggota DPR RI dari jumlah keseluruhan sebanyak 560 orang. Untuk DPD berjumlah 34 (25,8%) perempuan dari 132 orang.

Pemateri Balkis Soraya , dr Siska dan Mederoator Bengkel Appek Theresia

Pemateri Balkis Soraya , dr Siska dan Mederoator Bengkel Appek Theresia

 

Di provinsi NTT lanjut Vincent, hanya enam (6) orang perempuan yang terpilih dari 55 anggota DPRD Provinsi NTT. Hasil pemilihan umum tahun 2014 ini setidaknya menunjukan bahwa di parlemen, secara kuantitas posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan masih sangat lemah disebabkan oleh banyak factor budaya dalam sistem masyarakat patrilineal merupakan faktor penghambat yang utama. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat secara umum untuk memberikan kesempatan kepada kaum perempuan terlibat dan berkreasi dalam proses pengambilan keputusan juga harus diakui masih sangat kurang.

Sehingga tidak heran, pada level kepemimpinan ditingkat RT/RW, kelurahan maupun ditingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota ataupun ditingkat nasional masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Dikatakannya ,Sejak reformasi, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintahan. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Hal ini disadari karena partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kuputusan publik sangatlah penting dengan mewakili, mengawal, dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan. Tujuannya adalah dengan keberadaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan secara khusus dan masyarakat secara umum.

 

Balkis Soraya, S.Sos, M.Si pada kesepatan menyampaikan meteri tentang Peran Strategis Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan Publik menurutnya, Bicara Gender , bicara tentang Peran perempuan namum dalam realitas sosial dari 56O orang DPR hanya menenpatkan 97 perempuan RI pusat , dan Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari 132 Anggota hanya 6 orang Perempuan yang dipilih . Di NTT hanya 6 perempuan dari 55 anggota DPRD Propinsi NTT . Kita berbicara peran perempaun, kita berbicara keseteraan gender namun kalau kebijkan tersebut tidak dikawal denagn baik , serta tidak mempunyai keterwakilan perempuan di DPR (legislatif) hal ini pencuma implementasinya Hak-hak perempuan menjadi biasa-biasa saja .

Berbica geder berbicara norma atau Sekumpulan norma aturan perilaku struktur sosial

Perempuan secara sub ordinat menjadi orang nomor dua dari ranah Publik, namun secara pembagian peran atau Gender dikategorikan dalam kelompok konfensional/tradisional .

Secara Kontemporer menurut Balkis , perempuan harus bisa memberikan Bukti nyata dari gender harus bisa mengambil posisi laki –laki , bahkan pekerjaan laki-laki dangan

Peran tradisional atau tradisi di tengah masyarakat yang patriaki peran perempuan mengabdi

atau membantu secara kuardat perempuan harus di dapur , sumur, dan kasur.

 

Semnata itu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Kupang, dr Siska dalam menyampaikan materinya tentang Upaya Pemerintah dalam Mendukung Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Publik menjelaskan upaya Pemerintah Kota Kupang dalam mendukung meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi perempuan di pengambilan keputusan public Dasarnya Undang-undang U nomor 7 5 ,23 dan

32, dengan maksud memberikan jaminan dan keadilan terciptanya terhadap perempuan dalam mengaktualisasi dan partisipasi perempuan

 

Dikatakan dr siska tujuan dari undang –undang ini untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sector pelayanan public khususnya di bidang pendidikan pemerintahan politik dan sosil budaya serta menyediakan ruang bagi perempuan untuk menyalurkan aspirasinya demi meningkatkan kapasitas . (*rusdy)