Ratusan Bidan NTT Merasa Nasibnya Ditelantarkan Menteri

Media Grup:Zonalinenews-Kupang,-Ratusan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang bertugas disejumlah Pusat Kesehatan (Puskesmas) di Nusa Tenggara Timur(NTT) merasa diterlantarkan oleh Menteri Kesehatan. Ratusan bidan yang mengabdi sejak 2011 hingga saat ini mendatangi DPRD NTT untuk meminta Menteri Kesehatan  RI agar segera memperpanjang Surat Keputusan (SK) tentang keberadaan mereka sebagai bidan PTT. Selain itu mereka meminta hak-haknya yakni honor bulan Oktober-Desember 2014 dan Januari 2015 yang belum dibayarkan agar  segera direalisasi.

Perrwakilan Para Bidan PTT NTT

Perrwakilan Para Bidan PTT NTT

Phey Kalelena, bidan di Puskesmas Sulamu Kabupaten Kupang menjelaskan hingga kini mereka belum menerima SK perpanjangan kontrak sebagai bidan PTT. Padahal berkas untuk memperpanjang SK itu telah dimasukkan sejak Juli 2014 lalu.

“Kami sudah masukan berkas untuk memperpanjang SK pada Juli 2014 lalu, tetapi hingga saat ini SK perpanjangan kontrak belum diterima,” kata Phey di Gedung Kantor DPRD NTT, Jumat 23 Januari 2015.

Phey menyampaikan mereka bekerja sebagai bidan PTT sejak tahun 2011, dan setiap tahun SK Kontrak selalu diperpanjang sesuai aturan yang berlaku.
Untuk kepentingan masa kerja 2015, usulan perpanjangan kontrak telah dimasukan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten pada Juli 2014. Dinas Kesehatan Kabupaten kemudian meneruskan usulan tersebut ke Dinas Kesehatan Provinsi pada September 2014 dengan harapan segera meneruskan ke Kementerian Kesehatan, namun ternyata usulan tersebut belum diteruskan ke pusat.

“Ternyata SK kami belum diperpanjang. Kami merasa tugas-tugas yang kami jalankan selama ini diabaikan. Ada orang yang melahirkan dan anaknya meninggal dunia karena saya ada diluar hanya mengurus berkas perpanjangan SK kontrak,” kata Phey.

Ia menjelaskan, gaji seluruh bidan PTT juga ditarik oleh Kementerian Kesehatan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setda Kabupaten dengan alasan sudah selesai masa kontrak.

Destob Wabang, bidan di Puskesmas Fatukanutu Kabupaten Kupang menegaskan SK perpanjangan kontrak harus berlaku sejak 1 Oktober 2014, bukan 1 Oktober 2015. Karena itu, gaji tiga bulan mulai dari Oktober-Nopember 2014 dan Januari 2015 yang sudah ditarik, segera dikembalikan.

“Kami minta gaji dari Oktober-Nopember 2014 dan Januari 2015 segera dikembalikan karena itu hak kami. Tidak ada alasan atau dasar hukum untuk tarik kembali hak-hak kami,” tegas Destob.

Menurut Destob, kalau mereka harus bekerja dan melayani masyarakat dengan dasar hukum yang kuat. Pada 6 Januari 2015 mereka baru mengetahui SK belum diperpanjang, padahal mereka sudah bekerja sesuai dengan tugas dan tangungjawabnya.

Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo mengatakan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT agar SK tersebut dapat segera diperpanjang.  Komisi V DPRD NTT tetap berjuang agar ada solusi yang tepat karena pekerjaan bidan adalah demi keselamatan banyak orang.

“Ini demi keselamatan banyak orang sehingga kita harus mencari solusinya untuk menyelamatkan pekerjaan ratusan bidan itu,” kata Winston.(*ega)