Tak Jelas Statusnya, Puluhan Bidan PTT Datangi Dewan

Media Grup:Zonalinenews Kupang-,  Nasib terkatung- katung karena menunggu Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak kerja, puluhan tenaga bidan desa Pegawai Tidak Tetap (PTT), Kabupaten Kupang-Nusa Tenggara Timur (NTT), mengadukan nasib mereka ke Komisi V DPRD NTT,Kamis 22 Januari 2015.

Perrwakilan Para Bidan PTT pose bersama Anggota DPRD NTT, Veky Lerik dan Ardy Kalelena

Perrwakilan Para Bidan PTT pose bersama Anggota DPRD NTT, Veky Lerik dan Ardy Kalelena

30 perwakilan dari ratusan bidan tersebut, ditemui langsung oleh Winston Rondo, Ketua Komisi V DPRD NTT beserta beberapa anggota komisi. Dalam dialog tersebut, para tenaga bidan meminta agar pihak DPRD NTT dapat memperjuangkan nasib mereka yang selama ini masih bekerja tanpa ada perpanjangan SK kontrak, kendati proses pengusulan sudah dilakukan pada Juli 2014 tahun lalu.

“ Kami sekarang dilematis, karena kerja tanpa dibayar lantaran kontrak kami telah selesai. Karena panggilan tugas maka kami masih saja terus kerja walau sampai ke pustu yang letaknya di pelosok,” ujar Veny Agus, salah satu perwakilan bidan.

Bahkan para bidan mengancam, apabila dalam waktu dekat ini belum ada kejelasan soal status mereka tersebut, mereka akan mogok kerja.

Menanggapi keluhan para bidan PTT Kabupaten Kupang-NTT, Komsi V DPRD NTT meminta agar pihak Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk segera melakukan tindakan penyelesaian secepatnya berupa, proses verivikasi berkas usulan dari tenaga bidan ke Kementrian Kesehatan RI, untuk mendapatkan data jumlah alokasi tenaga, jumlah pustu yang harus dilayani, serta progres dari pengurusan SK yang diajukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Selain itu, Komisi V juga mendesak agar pihak dinas dan pemerintah Kabupaten Kupang dan Pemerintah Provinsi NTT, mencari solusi terkait 2 bulan gaji yang belum dibayarkan kepada para bidan. Pasalnya, apalabila mogok pelayanan sampai terjadi efek kerugiannya semakin besar bagi masyarakat dan daerah.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Klemens Kasula Hala menjelaskan, pihkanya akan segera bersurat ke Kemenkes guna mempertanyakan sejauhmana proses penerbitan perpanjangan SK yang telah diusulkan. Bila perlu dalam waktu dekat pihak dinas akan ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Menteri Kesehatan RI.(*ega)