Bupati Kupang Pengambil Kebijakan Terakhir Kerja Sama PDAM

Medi Group : Zonalinenews – Oelamasi,- Perusahaan Daerah Air Minum (DPAM) Kabupaten Kupang hingga saat ini masih tercacat sebagai aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kupang, dan pengambil kebijakan terakhir adalah Bupati Kupang. Sesuai dengan regulasi dan aturan aset – aset yang ingin diserahlan atau dikelolahkan untuk kerja sama kepada pihak ketiga harus di bicarakan dulu tidak semerta – merta diambi dan dikasih begitu saja. Pasalnya, PDAM Kabupaten Kupang juga adalah milik masyarakat Kabupaten Kupang, maka dari itu kami Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang adalah repersentase dari masyarakat. Mestinya Bupati juga harus minta persetujuan dari kami DPRD, “Kata Ketua DPRD Kabupaten Kupang Yosef Lede kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin 16 Februari 2015, pukul 11.30 wita.

Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yos lede

Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yos lede

Dia mengatakan, polemik PDAM Kabupaten Kupang sebernya tidak perlu lagi dipermasalahkan, yang terpenting saat ini bagai mana masyarakat bisa terlayani air bersih dengan baik, karena walau pun PDAM Kabupaten Kupang itu beradan pada wilayah Kota Kupang tetapi PDAM Kabuapten Kupang juga masih melakukan pelayanan terhadap wasyarakat Kota Kupang. “Sebenarnya dua Kepala Daerah sebagai pengambil kebijakan ini bisa duduk untuk mencari solusi agar masyarakat tidak di korbankan dan masyarakan pada intinya bisa terlayani. Saya sangat sepakat dan setuju apa bila PDAM Kabupaten Kupang dikerja samakan dengan Kota Kupang tetapi tentunya hal ini tidak melukai pihak mana pun yang pastinya bisa menguntungkan dua belah pihak, “katanya.

Menurutnya, secara personal beberapa waktu lalu dirinya sudah pernah bertemu dengan Walikota Kupang Jonas Salean, dan didalam diskusi kecil dirinya bersama Walikota Kupang , sudah menyepakati  hal – hal yang mesti diselesaikan didalam  polik di PDAM Kabupaten Kupang. Semestinya tanpa diserahkan juga tetapi kita bisa mengatur regulasi yang baik sehingga tidak melukai masyarakat Kabupaten Kupang dan tetntunya juga membawa keuntungan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang. Hal ini semestinya dibicarakan bukan satu sama lain saling berebut tentang aset, “ungkapnya.

Dia menegaskan, sementinya dua Kepala Daerah ini harus bisa berpikir secara bijaksana untuk menghadapi masalah PDAM Kabupaten Kupang ini, bukan saling berebut aset karena aset dimana saja tidak penting siapa yang memegang. yang paling penting masyarakat terlayani, jangan tiap hari kita cuma ribut bagai mana pengalihan aset dari satu tangan ke satu tangan tetapi kita tidak pernah berpikir  apakah hari ini masyarakat terlayani air bersih tidak. Yang paling penting adalah bagai mana agar masyarakat bisa dilayani dengan baik. “Akibat dari peraturan yang di buat oleh Walikota agar tidak boleh ada pengalian pipa di dalam Kota Kupang untuk memperbaiki jaringan air oleh PDAM Kabupaten Kupang dampaknya pada masyarakat. Dan sebenarnya bagi saya tidak masalah tetapi pelayanan kepada masyarakat ini menjadi terhambat dan masyarakat sendiri yang mendapat susahnya, “unkapnya.

Ia menjelaskan, pengalihan aset ini tidak semudah yang kita dipikirkan karena pengalihan aset ini harus melalui tahapan – tahapan yang ada maka dari itu seharusnya perlu ada duduk bersama untuk di bicarakan. “Pemkab Kupang dan Pemkot Kupang adalah kakak beradik maka dari itu dua pemimpin ini harus bisa berpikir yang bijaksana sehingga tidak ada saling melukai. Dan kerja sama yang sudah pernah saya menawarkan itu kepada Walikota Kupang itu yang sangat benar. Sehingga kewajiban – kewajiban yang harus di bayar kepada Pemkot Kupang sehingga tidak menjadi kecurigaan ya tentunya kewajiban kerja sama itu kita harus jalankan secara transparan. Dan Pemkot juga ada keuntungan dari PDAM Kabuapten Kupang sendiri, “tegasnya. (*hayer)