Bupati Ngada Marianus Sae Diduga Terapkan Perda Rekayasa

Medi Group- Zobalinenews- BAJAWA ,- Bupati Ngada Marianus Sae yang pernah dihebohkan dengan Kasus Blokade Bandara Tahun 2013 lalu, kembali membuat kontoversial, bahkan dikecam masyarakat   daerah. Pasalnya, Peraturan Daerah (Perda) Ngada Nomor 3 Tahun 2014 yang berisi pelarangan warga Ngada berjualan sayur mayur, buah-buahan, bumbu dapur, ikan kering dan ikan basah di pekarangan rumah warga, dicoret oleh Kabiro Hukum Pemrov NTT, namum oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Ngada lewat Kepemimpinan , Bupati Marianus Sae dimasukan kembali saat Tim Asistensi Pemda Ngada kembali ke Bajawa.

Wakil Ketua DPRD Ngada dari pasrtai Nasdem, Yosep Be’i

Wakil Ketua DPRD Ngada dari pasrtai Nasdem, Yosep Be’i

Bertempat di ruang kerja wakil Ketua DPRD Ngada 28 Janauari 2015 , Wakil Ketua DPRD Ngada dari pasrtai Nasdem, Yosep Be’i mengatakan  Perda Ngada Nomor 3 Tahun 2014 Cacat Hukum. “DPRD Ngada sudah pertanyakan Perda ini ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi NTT dan dari hasil konsultasi itu, kami temukan telah terjadi kejanggalan besar di Ngada yaitu adanya rekayasa pasal oleh pihak tertentu di Pemerintah Daerah atas Perda ini. Saya ingin katakan bahwa Perda ini cacat hukum” ungkap Be’i.

Sebelumnnya Wakil Ketua DPRD Ngada, Yosep Be’i 27 Januari 2015 kepada media di Kota Bajawa mengungkapkan, Perda tersebut telah ditandatangi Bupati Marianus Sae sejak Bulan Agustus Tahun 2014 dan  diundangkan di daerah. “ Dari hasil konsultasi DPRD Ngada ke Kabiro Hukum Pemprov NTT,  Perda Ngada Nomor 3 tahun 2014 cacat hukum sebab sudah dicoret,” tegasnya.
Sementaraitu dari aspek mekanisme proses, kata Be’i, tujuh hari setelah daerah membukukan perda, seharusnya disampaikan kembali ke pemerintahan provinsi untuk diketahui, tetapi sampai hari ini Perda Ngada Nomor 3 Tahun 2014 mengendap di Ngada.

 

Ketua Forum Predator Ngada (Forum Prediksi dan Toleransi), Maximus Makmur 30 Januari 2015 di Bajawa kepada wartawan menyatakan sikap forum mendesak Lembaga Dewan mencabut Perda rekayasa ini , dan harus memproses hukum para pelaku yang terlibat dalam perkara ini. Pasalnya, Kabiro Hukum Pemda Ngada diduga terlibat dalam perkara ini. “Kabiro Hukum sengaja memasukan pasal yang telah dicoret Kabiro hukum pemprov NTT,” Kataya.

Menurut Maxi Makmur, Kabiro Hukum Setda Ngada harus dicopot atas masalah ini.
“Forum Predator sudah berkonsultasi ke Gubernur NTT dan akhirnya mengetahui bahwa pasal pelarangan itu sudah dicoret di provinsi. Kejadian ini sangat memalukan karena daerah ini sudah pertontonkan drama rekayasa di hadapan masyarakat. Kabiro Hukum Setda Ngada harus bertanggungjawab atas kejadian ini dan saya kira dia harus dicopot kalau terbukti melakukan rekayasa pasal yang sudah dicoret”, kata Maxi Makmur.  (iw-gt)