Dicopot Dari Jabatan, Bupati Ngada Digugat Ke PTUN Kupang

ZONALINENEWS-KUPANG, – Bupati Ngada  Marianus Sae digugat Yohanes Vianey Siwe ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, lantaran diduga menonaktifkan penggugat tanpa prosedur. Surat gugatan penggugat diserahkan langsung oleh Kuasa Hukum penggugat, Marsel Radja dan Friedom Radja, Senin  23 Februari 2015  ke PTUN Kupang.

Bupati Ngada Marianus Sae

Bupati Ngada Marianus Sae

Marsel Radja yang didampingi Friedom Radja di Pengadilan Negeri (PN) Klas I A Kupang, Senin 23 Februari 2015 mengatakan kliennya menggugat Bupati Ngada karena dirinya dinonaktifkan dari jabatan Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Ngada oleh Bupati, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Klien kami selaku penggugat diangkat oleh Bupati menjadi Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Ngada pada tanggal 20 November 2014. Sepuluh hari kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Desember 2014, penggugat diberhentikan dari jabatannya. Praktis penggugat menempati jabatan baru hanya selama sepuluh hari,” ujarnya.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK), katanya, pemberhentian penggugat yang menjadi SK obyek sengketa, alasan penggugat dinonaktifkan dari jabatan baru tersebut, yakni karena pada tanggal 30 November 2014, penggugat tanpa ijin Bupati, menghadiri acara pemakaman keluarga.

Selain Marsel, Friedom Radja juga mengatakan, dalam konsiderans obyek sengketa, disebutkan penggugat dinilai melanggar Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, sangatlah tidak logis. Pasalnya, pemberhentian pengugat dari jabatan Assisten Perekonomian dan Pembangunan yang dilakukan tergugat adalah jelas-jelas tanpa alasan hukum yang sah bertentangan dengan pertauran perundang-undangan, tidak prosedural serta sewenang-wenang yang sangat merugikan penggugat.

“Pertanyaan logis dan bernilai hukum adalah apakah menghadiri acara pemakaman tanpa ijin bupati adalah masuk ruang lingkup melanggar peraturan disiplin Pegawai negeri. dan juga menghadiri pemakaman tersebut tanpa ijin bupati adalah masuk ruang lingkup pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2012,”ungkapnya Friedom menambahkan, pemberhentian terhadap penggugat sangat bertentangan dengan Pasal 130 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada Pemda Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/walikota, setelah berkonsultasi kepada Gubernur. Nyatanya, tidak ada surat resmi dari Pemkab Ngada perihal surat konsultasi ke Gubernur.

“Penggugat sendiri sudah mengecek langsung pada kantor Gubernur perihal konsultasi pemberhentian penggugat tersebut. Jawabannya, tergugat sama sekali baik lisan maupun tertulis tidak pernah berkonsultasi dengan Gubernur NTT,”ungkapnya. (*che)