DPRD Belu Menyetujui Dua Ranperda Menjadi Perda

ZONALINENEWS– ATAMBUA,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belu. Dua Ranperda yang diajukan Pemerintah Daerah, telah dibahas dan disahkan dalam Sidang I Tahun 2015.

Situasi Penutupan Sidang I DPRD Belu

Situasi Penutupan Sidang I DPRD Belu

Dua Ranperda itu antara lain, Peraturan Daerah Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu tahun 2015. Juga Peraturan Daerah Kabupaten Belu nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu nomor 15 tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu.

Demikian Ketua DPRD Belu, Januaria Awalde Berek dalam Penutupan Sidang I DPRD Kabupaten Belu, Selasa 16 Februari 2015 di ruang rapat DPRD Belu.

Dikatakan, dengan fungsi Anggaran dan Legislasi yang dimiliki, DPRD Kabupaten Belu bersama Pemerintah telah menyelesaikan agenda kerja tahunan yang sangat menentukan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerah ini. “Dua Ranperda itu telah kita selesaikan,”katanya.

Lanjutnya, dengan fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD, pemberlakuan dan pelaksanaan kedua produk peraturan Daerah diatas, mutlak kita kawal secara bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Belu,” ungkap dia.

Dengan ditetapkannya kedua Peraturan Daerah ini diharapkan dapat merangkum dan menjawab berbagai permasalahan serta kekurangan pelayanan sosial yang terjadi selama ini. “Sehingga dapat berdampak positif pada peningkatan kedekatan pelayanan bagi masyarakat,” ucap Berek.

Dikatakan politisi Partai Gerindara ini, dalam pembahasan Rancangan APBD, DPRD Belu bersama Pemda telah berupaya menyesuaikan APBD dengan perkembangan terkini yang ada. Sehingga penetapan APBD 2015 dapat berpihak kepada rakyat, dengan tuntutan riil masyarakat yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi kewilayahan setiap daerah.

“Tetap perhatikan aspek keseimbangan pembiayaan serta prinsip pengelolaan Pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel dari tahun-tahun sebelumnya,” harap Berek. (*David)