DPRD dan Universitas Muhammadiyah Komit Hentikan Polemik

Terkait Ketidakjelasan Status Akreditasi FAI

Media Group : Zonalinenews-Kupang,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) dan jajaran Universitas Muhammadiyah Kupang, berkomitmen untuk menghentikan polemik terkait ketidakjelasan status akreditasi Fakultas Agama Islam (FAI) di Universitas tersebut.

RDP: Komisi V DPRD NTT dan jajaran Universitas Muhammadiyah kupang ketika melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi V DPRD NTT, Rabu (17/2)  untuk menyeleseikan polemik ketidakjelasan status akreditasi FAI.

RDP: Komisi V DPRD NTT dan jajaran Universitas Muhammadiyah kupang ketika melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi V DPRD NTT, Rabu (17/2) untuk menyeleseikan polemik ketidakjelasan status akreditasi FAI.

Hal ini mencuat saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi V DPRD NTT dengan pihak universitas di ruang komisi V DPRD NTT, Rabu 18 Februari 2015 pukul 11.30 wita.

Sebelumnya, ketidakjelasan status akreditasi FAI, mendapat sorotan dari para alumni FAI. Pasalnya, ijazah yang dimiliki dianggap ilegal, saat hendak mencari kerja. Kendati demikian, Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Prof. Dr. Sandy Maryanto, MM mengungkapkan, ijazah yang dikeluarkan pihaknya adalah legal.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo saat membuka rapat, mengungkapkan masalah FAI adalah masalah bersama. Pasalnya, Universitas Muhammadiyah adalah asset NTT. Dimana, kata dia, telah menghasilkan generasi penerus NTT.

Dikatakannya, DPRD dan Universitas Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral, politis dan akademis untuk menyeleseikan polemik tersebut.

Rektor Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Sandy Maryanto, MM menjelaskan, masalah FAI sudah lama yakni sejak didirikan pada tahun 1990. Dimana, kala itu FAI bernama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT), pada tahun 1996 berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI). Dan, pada tahun 2011 berubah nama menjadi FAI. Dikatakannya, pada tahun 2011 hingga 2014, FAI telah menghasilkan sebanyak 268 lulusan. Kini, mahasiswa aktif FAI, kata dia, berjumlah 311 orang.

Dijelaskan Sandy, dari 11 Fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah, 10 Fakultas lainnya bernaung dibawah kopertis wilayah 8 Bali. Sedangkan, FAI bernaung dibawah kopertise wilayah 4 Surabaya dan Kementerian Agama Islam.

Masalah yang dialami FAI, kata dia, adalah mahasiswa harus memiliki nomor induk registrasi mahasiswa (NIRM). Dan, bila mahasiswa telah lulus, maka harus memiliki nomor induk registrasi lulusan (NIRL). Sandy mengaku, masalah yang diadukan para alumni adalah tidak diakuinya ijazah, karena belum memiliki NIRL. Namun, dalam RDP tersebut, Sandy justru mengatakan secara legalitas ijazah tersebut adalah sah. Dikatakan Sandy, pihaknya telah melegalizir copian ijazah para alumni guna dikirim ke kopertise wilayah 4 Surabaya untuk diproses lebih lanjut. Sehingga, pihaknya meminta para alumni agar tetap menunggu proses ini.

Butuh Kepastian Waktu

Anggota Komisi V, Yunus Takandewa mengaku kecewa dan prihatin atas polemik yang terjadi di Universitas Muhammadiyah, karena para alumni universitas tersebut, khususnya FAI telah turut berkontribusi terhadap pembangunan NTT.

Dikatakannya, DPRD NTT mendukung pihak universitas dan alumni untuk menyeleseikan masalah ini. Ia juga meminta, pihak universitas agar segera memberi kepastian waktu untuk menyeleseikan masalah ini.

“Kami mendorong untuk menyeleseikan masalah ini. Jadi, jangan kita saling menyalahkan, tapi jangan menggunakan kata menunggu. Menunggu, lalu kapan kepastiannya,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi V, Jimmy B. Sianto. Ia mengungkapkan, pihak universitas harus memberikan kepastian waktu atas belum terakreditasinya FAI. Selain itu, pihaknya juga mengecam, pihak universitas yang mengaku, ijazah yang telah dikantongi alumni adalah legal.

“Bagaimana ijazah itu disebut legal. Orang pakai lamar kerja saja ditolak,” ucapnya. Terkait dengan kehadiran FAI yang berada dibawah naungan kopertise Surabaya dan Kementerian Agama Islam, tegas, Jimmy, hal itu jangan dijadikan alasan untuk membenarkan diri. “Entah FAI mau berdiri 2 atau 10 kaki pun itu bukan alasan. Intinya bagaimana masalah ini bisa diseleseikan, supaya jangan ada kegalauan dalam diri para alumni,” tegas politisi Hanura ini.

Anggota Komisi V Florida Bantang, mengungkapkan, FAI merupakan pionir dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Pasalnya, bila menyebut universitas ini, maka, kata dia, orang akan melihat FAI terlebih dahulu. “FAI merupakan roh dari Universitas Muhammadiyah. Bagi saya upaya Jokowi mengedepankan revolusi mental telah gagal di Universitas Muhammadiyah,” tandasnya.

Ia menyarankan agar, tenaga administrasi yang mengurus data-data mahasiswa secara online, segera diganti dengan orang yang berkompeten dalam bidang informasi dan teknologi (IT).

Hal senada disampaikan Anggota Komisi V lainnya, Kasmirus Kollo. Ia mengungkapkan, masalah FAI bisa segera diatasi, apabila pihak universitas membentuk tim khusus untuk menangani proses akreditasi. Pasalnya, sesuai pengalamannya, sewaktu menjabat sebagai Wakil Rektor III di Universitas Widya Mandira Kupang, pihaknya langsung mengantar langsung berkas data sertifikasi ke kopertise wilayah.

“Jadi kita sistemnya menjemput bola, bukan hanya mengirim via email atau online saja. Sehingga prosesnya akan lebih cepat,” ujarnya.

Menanggapi desakan dan usulan dewan, Dekan FAI, Saiful Amalo mengungkapkan, FAI tunduk pada dua lembaga berbeda, yakni pada kementerian agama islam dan Dirjen Pendidikan Tinggi Islam atas usul kopertis wilayah 4. Ia mengungkapkan, pihak universitas akan ke kopertise wilayah 4 Surabaya paling lambat, Jumat 19 Februari 2015 guna menyerahkan dokumen mahasiswa guna dilakukan proses akreditasi.

“Jadi kepastian waktu belum bisa disebutkan. Namun, sesuai dengan permintaan kopertise wilayan 4 Surabaya dalam surat tertanggal 21 Janari, maka kami akan berikan data-datanya ke sana. Dan, prosesnya selanjutnya akan dilakukan disana,” jelasnya.

Menurutnya, proses akreditasi dilakukan sesuai mekanisme tertentu, maka pihaknya belum menargetkan hasilnya dalam bulan Maret ini. Namun, ia optimis, pada bulan April mendatang hasil akreditasi sudah bisa diketahui. Dalam mengurus proses akreditasi di wilayah kopertise 4 Surabaya, lanjutnya, alumni FAI akan diikutsertakan untuk mengikuti seluruh proses akreditasi yang dilakukan di kopertise.

“Para alumni juga akan kita ajak untuk melihat langsung proses akreditasi di kopertise,” katanya. Kepala Biro Setda NTT, Barto Badar mengatakan, polemik FAI harus bisa diselesaikan dengan baik oleh DPRD dan pihak universitas

“Sehingga kedepan para alumni bisa melamar pekerjaan menggunakan ijazah yang legal,” ucapnya. Pantauan wartawan, selain Rektor, Dekan FAI, dan Pihak Yayasan, RDP juga dihadiri oleh Warek I, Abdul Majid, Warek II Dr. Jamin dan beberapa alumni Universitas Muhammadiyah Kupang. (*K2)