DPRD Kabupaten Kupang Prioritaskan Dana Bencana

MEDIA, GROUP- OELAMASI, – Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang bakal memprioritaskan dana bencana bagi kecamatanAmfoang dan Fatuleu. Pasalnya, kedua kecamatan tersebut sering mengalami bencana banjir dan tanah longsor di musim hujan. Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Josef Lede kepada wartawa usai rapat kerja antara DPRD Kabupaten dengan beberapa SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang di aula rapat gedung DPRD Kabupaten Kupang, Senin 9 Febrauri 2015.

Ketua DPRD Kabupaten Kupang Yosep Lede

Ketua DPRD Kabupaten Kupang Yosep Lede

 

Dikatakan Yosef, akibat banjir dan tanah longsor, aktifitas warga pun macet, karena rusaknya jalan dan putusnya jembatan. Selain itu, ketersediaan sembilan bahan pokok menjadi kurang, serta harga sembako pun melambung tingi.

Oleh karena itu, kata dia, DPRD Kabupaten Kupang siap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperjuangakan anggaran ke Pemerintah Pusat guna menaggulangi bencana yang dialami masyarakat di kedua wilayah itu. “Dalam melihat setiap persoalan yang terjadi terhadap masyarakat Kabupaten Kupang, maka DPRD Kabupaten Kupang memprioritaskan untuk melakukan penanggulangan bencana di wilayah yang terkena musibah banjir. Sehingga masalah bencana yang di alami oleh masyarakat Amfoang dan Fatuleu bisa secepatnya diatasi,” ucapnya.

Menurutnya, sebelum diadakan pertemuan rapat kerja antara DPRD dengan SKPD lingkup Kabupaten Kupang, beberapa waktu lalu kelompok empat DPRD telah melakukan kunjungan kerja (kunker, red) untuk melihat langsung warga masyarakat yang mengalami musibah banjir di kedua wilayah itu. Hasil kunjungan kelompok empat DPRD Kabupaten Kupang tersebut dibawa dalam rapat kerja DPRD bersama Pemkab Kupang untuk dicari jalan keluarnya.

“Sesuai pantauan DPRD Kabupaten Kupang, terjadi lonjakan harga sembako. Sehingga, dengan adanya bencana yang dialami oleh warga, maka Pemkab Kupang harus bisa segera mengesekusi atau mendistribusi kebutuhan bagi masyarakat yang mengalami musibah,” ungkapnya.

DPRD Kabupaten Kupang, kata dia, telah mengagarkan dana untuk penanggulangan bencana secara darurat. Dan, penaggulangan selanjutnya sebesar Rp 6 miliar kepada Dinas  Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Kupang. Oleh karenanya, lanjut dia, Dinas PPKAD sendiri harus mengesekusi anggaran tersebut secara cepat.

“Untuk mengatasi kekurangan sembako yang dialami masyarakat di wilayah bencana. Maka, saya sudah meminta kepada Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kupang untuk menggunakan semua fasilitas kendaraan operasional darat untuk diarahkan ke daerah tersebut. Namun, bagi wilayah yang tidak bisa di lewati oleh kendaraan oprerasional darat, saya sudah mengarahkan kepada  BPBD Kabupaten Kupang untuk berkordinasi secepatnya untuk mengunakan jalur laut menuju ke kedua wilayah itu, karena Kabupaten Kupang mempunyai KM (Kapal Motor, red) Timau. Ini agar logistik bisa cepat disalurkan,” pungkas dia.

Ia mengatakan, hari ini DPRD dan Kabupaten Kupang dan BPBD hari ini akan berangkat ke Jakarta untuk  memperjuangkan anggaran penagulangan bencana dari Pemerintah Pusat karena ini bencana terbesar yang terjadi di Kabupaten Kupang. “Ungkap Josef.

“Dalam waktu satu dan dua hari ini, kami akan berangkat ke Jakarta untuk  memperjuangkan anggaran penaggulangan bencana dari Pemerintah Pusat, karena ini bencana terbesar yang terjadi di Kabupaten Kupang,” katanya.

yang membuat tanah menjadi longgor sehingga tiang – tiang jembatan Tarmanu di Kecamatan Amfoang yang begitu panjang dan lebar senhinnga tiang penyangganya mendi miring, dan sangat susah untuk dilewati warga yang mengunakan transportasi darat,  yang akan meliwati jembatan tersebut. Maka dari itu untuk perbaikan jembatan ini sendiri tidak mungkin mengunakan dana dari APBD Kabupaten Kupang karena, dana APBD Kabupaten Kupang sendiri tidak mencukupi untuk perbaikan jembatan tersebut

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kupang, Deasy Ballo menambahkan, DPRD siap berkoordinasi dengan Pemprov NTT untuk memperjuangakan anggaran kepada Pemerintah Pusat. Pasalnya, kata dia,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak cukup dianggarkan untuk menanggulangi bencana.

“DPRD Kabupaten Kupang akan melakukan koordinasi dengan Pemprov NTT dan DPRD Provinsi NTT untuk memperjuangkan anggaran kepada pemerintah pusat. Sehingga, dalam waktu dekat ini DPRD Kabupaten Kupang bersama BPBD Kabupaten Kupang bisa memperoleh APBN dari Badan Penangulangan Bencana Nasional (BPBN), karena jembatan ini adalah satu – satunya akses jalan darat yang menghubungkan antara kecamatan Amfoang Timur dan Amfoang barat,” ungkapnya. Ia mengakui, bencana yang yang terjadi di keduawilayah tersebut merupakan bencana berskala nasional. Sehingga, kata dia, perlu mendapat perhatian pemerintah. (*K1)