DPRD Ngada Himbau Oknum PNS “ Stop bodohi” Masyarakat

Media Group, Bajawa-,Unsur Pimpinan Komisi DPRD Ngada, Marsel Nau selaku Sekretaris Komisi II DPRD Ngada kepada media ini Selasa 17 Februari 2015 menyampaikan sikapnya terhadap beberapa oknum pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemkab Ngada Kepemimpinan Bupati Marianus Sae , yang gemar menulis di dunia maya facebook dan menyampaikan informasi-informasi kebijakan pemerintah secara tidak akurat dan diduga asal bunyi.

SEKRETARIS KOMISI II DPRD NGADA, MARSEL NAU

SEKRETARIS KOMISI II DPRD NGADA, MARSEL NAU

Menurut dia, tindakan seperti ini sangat melukai hati rakyat dan menyesatkan peran dan posisi informasi publik karena membodohi orang banyak. Dia menyesalkan perilaku oknum PNS tertentu yang tidak bertanggungjawab menyajikan informasi publik melalui tulisan akun facebook dalam kolom-kolom dunia maya Gorup Diskusi Rakyat Ngada.

Wakil Ketua DPRD Ngada, Yosep Be’i

Wakil Ketua DPRD Ngada, Yosep Be’i

“Jangan sesatkan masyarakat dengan model perilaku penyampaian informasi yang tidak benar. Saya tidak melarang siapapun untuk menulis postingan di kolom facebook, tetapi jika berkaitan dengan informasi kebijakan tulislah sesuatu secara baik dan benar, sesuai data-data konkreet. Jangan asal menulis yang nanti dampaknya masyarakat bertanya-tanya karena informasi yang disajikan itu tidak benar. Saya ambil contoh tentang dana bantuan bagi mahasiwa asal Ngada, Itu real cost yang disediakan dan sudah ditetapkan hanya sebesar empat milyar rupiah, tetapi kita menemukan rakyat justeru dibodohi oleh informasi publik yang menulis Bahwa besaran dana bantuan bernilai Rp.25Milyar. Ini bisa menjadi malapetaka pembodohan publik di Ngada. Dari mana angka itu din peroleh dan dari sumber anggaran apa?. Tolong jadilah PNS yang baik dan benar serta sajikanlah informasi publik yang tepat azas kepada masyarakat. Jangan asal bunyi”, tegas Marsel Nau

Dia meminta Bupati Ngada Marianus Sae, Wakil Bupati Paulusu Soliwoa bersama Sekda Ngada beserta pihak-pihak terkait di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada lebih serius lagi memantau perilaku PNS yang menulis asal bunyi informasi kebijakan kepada masyarakat Ngada, agar tidak terjadi anomali pemahaman ataupun penyesatan dan pembodohan terhadap masyarakat Ngada di daerah maupun warga Ngada yang berada di luar daerah.

Pasalnya, DPRD Ngada juga memantau praktek informasi sesat kepada khalayak oleh bebrapa oknum PNS di Ngada. Ada sebaran informasi bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.25 Milyar untuk membantu para mahasiswa asal Ngada. Informasi ini sangat tidak benar, kata Nau.

Menurut dia, data dan informasi publik yang benar adalah Pemda bersama DPRD Ngada mengalokasikan anggaran sebesar Rp.4 Milyar bagi 2000 (dua ribu) mahasiswa asal Ngada menurut pemerintah berkategori keluarga tidak mampu. Dari 2000 mahasiswa tersebut, masing-masing mahasiswa berhak mendapat bantuan dana sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah/orang). Namun, tambah Marsel Nau, proses mekanisme urusan ini berada dalam kewenangan pemerintah daerah kepemimpinan Bupati Marianus Sae selaku pihak executor di daerah. Sedangkan DPRD Ngada, lanjut dia, bertindak sebagai pengontrol dan pengawas kebijakan di daerah. Nau memastikan, anggaran ini diambil dari Dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Ngada Tahun 2015

Selaku Wakil Rakyat, Marsel Nau mengaku selalu mempertanyakan substansi dan arah kebijakan program ini. Dalam konsep penggunaan anggaran berbasis kinerja, Marsel Nau meminta pemerintah Daerah Kabupaten Ngada jangan asal menghembuskan wacana kebijakan tanpa ada kajian-kajian secara lebih memadai. Dia menekankan perspektif anggaran berbasis kineja haruas diterapkan dalam pola pikir pemerintah. “Saya sudah angkat masalah ini di sidang paripurna dan mendesak pertanggungjawaban kajian secara lebih memadai sebelum mengexecusi kebijakan ataupun mengexecusi anggaran daerah. Dari aspek anggaran berbasis kinerja, kebijakan seperti ini wajib dijelaskan secara terbuka dan jujur, kira-kira apa alat ukur yang dipakai oleh pemerintah dengan gelontoran milyaran anggaran atas nama rakyat. Ataupun apa sasaran dari sebuah anggaran yang dikeluarkan dan apa rumusan keberhasilan serapannya nanti. Berikutnya bagaimana dengan ketepatan azas manfaat serta indikator apa saja yang dipakai dalam penentuan kategori mahasiswa menerima bantuan dana daerah, dan lain-lain. Sebenarnya hal ini susah diukur kalau dilihat dari gelontoran dana bantuan yang menuai kajian pro kontra tersebut. Jadi tolong para PNS jangan asal bunyi dan asal melepas wacana ke tungku rakyat, sebab nanti rakyat tidak mau dibodohi dan mereka selalu siap mempertanyakan semua ini pada negara ini,” kata Nau.
Wakil Ketua DPRD Ngada, Yosep Be’i kepada media ini selasa 17 Februari 2015 mengecam aksi tidak terpuji oknum PNS tertentu di lingkup Pemkab Ngada yang menurutnya menyesatkan masyarakat Ngada melalui praktek informasi sesat kepada khalayak. Melalui keterangan pers, Wakil Ketua DPRD Ngada Perutusan Partai Nasdem, Yosep Be’i meminta oknum PNS tersebut boleh menanggalkan statusnya sebagai PNS dan segera terjun ke panggung politik praktis untuk berpolitik sesuai naluri bebas, tetapi tidak lagi mencederai nama baik Korps Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ngada Flores.

“Kami sudah mencatat model-model oknum PNS yang asal bunyi di hadapan masyarakat. Model perilaku yang menebar informasi asal-asalan dan membodohi orang banyak. Saya minta oknum-oknum berstatus PNS yang asal bunyi, tolong segera undur diri dari PNS agar bisa asal bunyi sembarangan dimana-mana. Supaya dengan itu penegak hukum bisa berurusan langsung akibat perbuatan penyesatan informasi publik, dari pada menggunakan seragam dan label PNS tetapi perilaku doyan membuat pembodohan kepada masyarakat,” tegas Wakil Ketua DPRD Ngada, Yosep Bei.

Dia memastikan Lembaga DPRD Kabupaten Ngada tidak membatasi siapapun boleh menyampaikan informasi publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui dunia maya facebook, tetapi harus memiliki akurasi dan ketetapan data sebagaimana ciri pekerja system, aparartur negara yang paham terhadap kebenaran penyajian informasi publik tidak boleh menyesatkan masyarakat. Be’i meminta Pemipin Daerah bersama jajaran pemkab Ngada segera menertibkan para PNS yang melakukan pembodohan publik melalui modus pembelokan informasi, penyesatan kampanya kebijakan ataupun data program publik di Kabupaten Ngada.

Sementaraitu, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada, Meda Moses, dihubungi media ini 17 Februari 2015 melalui telepon genggamnya Pkl. 16.00 wita belum merespon panggilan untuk dimintai tanggapan. Media Group kembali menghubungi tetapi tetap belum merespon. Media group akhirnya mengirim sebuh pesan singkat (short masage) kepada Pa Sekda namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan balik kepada wartawan. Bunyi pesan singkat media group kepada Pa Sekda Ngada, 17 Februari 2015, status terkirim 03:55:47pm tujuan nomor HP Bapak Sekda Ngada 08133195xxxx “Siang Pa. Maaf mengganggu. Mohon izin minta tanggapan Bapak atas sikap unsur Pimpinan DPRD Ngada Unsur Komisi kepada media hari ini yang meminta Aparatur PNS di Ngada jangan sesatkan informasi publik melalui dunia maya. Ditemukan oknum-oknum tertentu, unsur PNS di Ngada mengkampanyekan program kebijakan daerah tidak sesuai kebenaran data. Misalnya, dana bantuan untuk mahasiswa sebesar 4 milyar, dikampanyekan Pemda alokasikan 25 milyar untuk itu. Ini membuat publik tidak percaya terhadap simpangsiur informasi khalayak yang diekspresi melalui multi sarana di zaman sekarang. Mohon tanggapan Pa Sekda*, Media Group. (*iwn)