Forum Predator Sebut Bupati Ngada Kangkangi Instruksi Sendiri

ZONALINENEWS, BAJAWA- Mantan Kasubdin Jalan dan Jembatan Kimpraswil  Kabupaten Ngada Periode 2005-2009 yang juga merupakan perwakilan Forum Predator Ngada, Hendrikus Liu Wea kepada media ini , Kamis 26 Februari 2015 menyatakan produk Instruksi Bupati Ngada Marianus Sae perihal pemindahan pedagang dari Pasar Inpres Bajawa ke Pasar Boubou timpang tindih dan instruksi kedua mengangkangi instruksi pertama. Pasalnya, Instruksi Bupati Ngada Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengaturan dan Pengawasan Masyarakat / Pedagang dari Pasar Inpres Bajawa ke Pasar Boubou, Point Kesatu berbunyi melarang pedagang sembako, sayuran, buah-buahan, ikan basah/ikan kering, rempah-rempah dan barang lainnya “selain” tekstil untuk berjualan di Pasar Inpres Bajawa dikangkangi oleh Instruksi Bupati Ngada Nomor 1/KEP/DINKOP-UM-PP/2015 tentang Relokasi Pedagang Pakian, Sendal/Sepatu, Peralatan Dapur, Peralatan Tukang, Peralatan Listrik dan Asesoris ke Pasar Boubou.

Pasar Boubou

Pasar Boubou

“Dua Instruksi tersebut saling bertentangan. Instruksi Bupati Ngada Nomor 1/KEP/DINKOP-UM-PP/2015 jelas-jelas mengangkangi Instruksi Bupati Ngada Nomor 2 Tahun 2013. Saya tidak akan menyebut dugaan ini jika pada instruksi pertama pemda menyinggung relokasi pasar dilakukan bertahab. Tetapi karena itu tidak dimuat dan instruksi kedua pun tidak mencabut point kesatu instruksi pertaman khususnya pada kalimat ‘selain’ tekstil untuk berjualan di Pasar Inpres Bajawa, maka dalam hal ini logika instruksi kedua sangat tidak masuk akal. Mestinya harus dicabut dulu instruksi pertama dulu sebab sebuah produk hukum haruasnya jelas dan terstruktur, bukan asal-asalan belaka”, kata Hendrikusi Liu Wea.

Dia menambahkan, atas sinyalemen terbaca jelas bahwa produk instruksi yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ngada tanpa bobot. Selain itu, tambah Liu Wea, dari aspek tata naskah pun membingungkan masyarakat. “Selain diduga saling mengangkangi, tata naskah dalam instruksi dikeluarkan kedua oleh Pemda Ngada juga sangat membingungan. Coba anda perhatikan baik-baik, kop diatasnya ditulis Instruksi Bupati Ngada tetapi sambungan kop ditulis Nomor 1 Kep/Dinkop-UM-PP/2015, lalu ditandatangani oleh Wakil Bupati, bukan oleh Bupati Ngada. Dari aspek tata naskah dinas, ini membingungkan. Judulnya Instruksi Bupati tetapi nomornya Keputusan Dinas lalu tanda tangannya oleh Wakil Bupati”, tegas Hendrikus Liu Wea.

Mirip senada diungkap Anggota Forum Predator lainnya, Idin Saidin. Dia menuding instruksi kedua mengangkangi instruksi pertama, bahkan Dinas Koperasi Ngada mengangkangi Instruksi Bupati Ngada. “Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pa Hendrikus Liu Wea, tetapi saya melihat ada kesan instruksi kedua adalah keputusan Dinas Koperasi menunggangi kata Instruksi Bupati. Instruksi kedua jelas-jelas menulis nomor surat keputusan Dinkop, jadi jika disignalir bupati kangkangi instruksi sendiri, maka ada ada kesan lain dinas koperasi kangkangi instruksi bupati”, tegas Idin Saidin.

Selainitu, Hendrikus Liu Wea yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Kabupaten Ngada juga menyesalkan keputusan pemerintah daerah Ngada menutup ruas jalan publik di belakang Pasar Inpres Bajawa. Menurut dia, peristiwa ini lagi-lagi menunjukan pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati Marianus Sae tidak mengerti peraturan perundangan tentang jalan milik publik di negara ini.

“Pemagaran jalan milik publik di belakang Pasar Inpres Bajawa juga memberi pesan pemerintah saat ini tidak paham dengan aturan main. Undang-undang No 38 Th 2004 tentang jalan, mengatur Bab 1 Pasal 5 poin 5 menyebutkan jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. Berikutnya, poin 6 menyebutkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Bab VIII Pasal 63 ayat 1 menjelaskan, setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di ruang manfaat jalan dipidana dengan pidana penjara 18 bulan atau denda Rp.1,5Milyar. Apakah ini diketahui atau tidak?,” tanya Wea.

Hingga berita ini diturunkan wartawan belum berhasil mengkonfirmasi Dinas Koperasi Pemkab Ngada dan Bupati Marianus Sae guna dimintai tanggapan terkait masalah ini. (*irn)