Masyarakat Amfoang Tuntut Pemekaran

Media Group : Zonalinenews-Kupang,- Kurang lebih 100 orang masyarakat Amfoang Rabu, 04 februari 2015 .pukul 12.00 wita mendatangi Gedung DPRD Propinsi, menuntut pemekaran wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) bagi wilayah Amfoang. Kehadiran masyarakat Amfoang langsung diterima ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno.

Perwakilan Tokoh masyarakat Amfoang pose bersama Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno

Perwakilan Tokoh masyarakat Amfoang pose bersama Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno

Pada kesempatan tersebut perwakilan masyarakat Amfoang, sekaligus Ketua Panitia Pemekaran Amfoang, Luther Soluf menyatakan, Amfoang memiliki 6 kecamatan, 30 Desa dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduknya 10 ribu jiwa denagn luas wilayah 1.679.48 Km2. Karena Amfoang daerahnya jauh dari pusat pemerintahan dan ekonomi kabupaten Kupang yang jarak tempuhnya dari Oelamasi 150 Kilometer sehingga proses pelayan publik dan pembagunan bagi Amfoang kurang diperhatiakan Kabupaten Induk ,khusus infrastruktur jalan dan jembatan. “Masyarakat amfoang “belum merdeka” karena ada masyarakat banyak yang belum mengetahui yang namanya aspal.,” Kata Luter .

Untuk itu masyarakat amfoang , Kata Luter Soluf , minta amfoang dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru sehingga saat ini pihaknya meminta agar DPRD NTT bisa mengawal proses pembentukan DOB Amfoang sampai ke tingkat pusat. “Dari sisi potensi amfoang miliki banyak potensi yang belum dikelola secara baik, ” Jelas Luter.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT , Anwar Pua Geno memberikan apresiasi atas niat baik masyarakat amfoang dalam berjuang untuk pemekaran. hal ini dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat . “ Beberapa daerah di NTT juga ingin mekar semuanya akan di proses sesuai perundang-undangan yang berlaku yang di tentukan oleh Mendagri,DPR RI dan Presiden.DPRD hanya memperjuangkan kehendak rakyat tersebut.menurutnya Amfoang sangat layak jadi calon DOB.

“ Aspirasi masyarakat Amfoang tentu diperjuangkan karena itu harus mempersiapkan seluruh syarat yang dikehendaki sesuai aturan dan regulasi.” Yang menentukan layak tidaknya rencana suatu DOB adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), DPR, dan Presiden, namun wajib hukumnya , perjuangan aspirasi masyarakat adalah kewajiban lembaga DPRD,” kata Anwar.(*sari)