Menaker Sebut NTT Sebagai Propinsi Darurat Trafficking

Media Group : Zonalinenews-Belu ,- NTT Propinsi Darurat Trafficking Demikain ungkapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Hanif Dhakari saat berdialog dengan para tokoh agama saat meninjau sejumlah kelompok ternak masyaarakat bantuan RI Jakowi minggu 15 Februari 2015.

Menaker saat  berdilog dengan tokoh agama Belu sebelum meninaggalkan kabuapten belu

Menaker saat berdilog dengan tokoh agama Belu
sebelum meninaggalkan kabuapten belu

 

Pada kesempatan itu Hanaf menegaskan, mencanagkan NTT sebagai Propinsi darurat Traficking , agar para TKI yg hendak melakukan migran keluar negeri , haruslah secara legal, sebab perlindungan terhadap TKI lewat jalur migrasi legal dapat melindungi TKI di tempat kerja.

“Diharapkan kepada para tokoh-tokoh masayarakat dan para tokoh-tokoh agama serta seluruh stock holder akan bahaya migrasi yang tidak aman dan membantu memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai bahaya migrasi yang tidak aman bagi warga yang bekerja keluar negeri. Migrasi yang berlangsung di Belu khusus NTT , harus terus di sosialisasikan dan NTT kita , nyatakan sebagai propinsi darurat traficking ,” ujarnya.

Ia menambahkan, bila ada gejala perdagangan orang diharapkan masyarakat segera melaporkannya kepada pemerintah setempat atau aparat setempat, masyarakat harus turut membantu mengawasi dan memantau , serta memberikan informasi jika terdapat jalur tidak resmi yang masuk kedesa-desa. “Kementrian tenaga kerja juga terus melakukan pengawasan terhadap TKI yg akan keluar negeri, “tuturnya.

Sedangkan rencana usulan Bupati Belu soal akan dibangunnya tempat Balai Latihan Kerja (BLK) Hanif menjelaskan, ini merupakan salah satu argumen yang baik yang akan di bicarakan di pusat , untuk membangun balai latihan kerja yang manfaat untuk membina anak-anak usia produktif untuk di latih keterampilan , agar bekerja lebih trampil di negara orang. “Kedepan akan di bangun balai latihan kerja di belu,”tandasnya.

Peryataan Menter Hanif mendapat tanggapan positif dari kepala Rumah Aman , A.Follo mengatakan walau undang undang dari pemerintah sudah dan peraturan pemerintah juga sudah ada,namun Pemda setempat belum mengadakan Perda dan peraturan di wilayah setempat,sehingga membuat anak-anak usai produktif masih saja masuk keluar desa, tanpa sepengetahuan kepala desa.
“Hal ini yg belum di pahami oleh sebagian besar masyarakat dan diharapakan kedepan Pemda juga harus memperhatikan , Aparat desa harus bisa mengawasi dan mengontrol masuk keluarnya masyarakat dari suatu desa ,”katanya.(*mery)