Nasabah LKF Mitra Tiara desak DPRD Bentuk Pansus

Zona Line News, Larantuka,- Forum Nasabah Mitra Tiara Flores Timur (Flotim) kembali melakukan aksi damai dengan memberi waktu 3X24 jam pada Kepolisian Resor (Polres) Flotim untuk menangkap Direktur Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara Nikolaus Ladi.

Aksi LKF Mitra di depan Polres Flotim

Aksi LKF Mitra di depan Polres Flotim

Menangkap Niko Ladi merupakan kewajiban hukum, aparat Polres Flotim, karena sejak ditetapkan sebagai tersangka lalu dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) serta vonis hakim terhadap 3 karyawan LKF Mitra Tiara, Niko Ladi belum ditangkap dan menjalani hukuman atas perbuatannya.

“Kami beri waktu 3X24 jam. Kapolres Flotim dan jajarannya harus segera menangkap dan hadirkan Niko Ladi di Larantuka dan mempertanggungjawabkan tindakan dan perbuatannya di muka pengadilan. Jika dalam waktu itu, Niko Ladi belum ditangkap, kami akan datang dengan masa nasabah yang lebih besar lagi,” pernyataan tersebut disampaikan Orator dan Koordinator Lapangan dan Forum Perjuangan Hak Nasabah Mitra Tiara-Larantuka, Yohanes Kanisius Ratu Soge, saat menyampaikan orasi dalam aksi damai forum di halaman Kantor Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Flotim, Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Larantuka, Kantor Bupati Flotim dan Kantor DPRD Kabupaten Flotim, Rabu 25 Februari 2015.

Kanisius Soge mengatakan Direktur LKF Mitra Tiara Niko Ladi sudah lama ditetapkan menjadi tersangka dan bahkan sudah ditetapkan sebagai DPO, tapi hingga kini belum ditangkap Polres Flotim. Aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Flotim tidak mampu menangkapnya sehingga jangan salahkan masyarakat terutama nasabah yang semakin tidak percaya dengan kerja aparat penegak hukum.

“Hari ini kami datang lagi untuk kesekian kalinya mendesak Kapolres menghadirkan Niko Ladi di Larantuka. Hari ini membuat kami menjadi tidak bangga dengan kerja dan kinerja Polres Flotim. Menangkap seorang Niko Ladi saja tidak bisa. Kami akan merasa bangga kalau Kapolres bersama jajarannya termasuk Polda NTT menangkap Niko Ladi dan bawah ke Larantuka,” tegasnya. Kanis juga mengungkapkan, forum akan menyurati ambes polri untuk mengevaluasi kinerja kerja kapolres Flotim.

Benediktus Wasa Diaz, dalam pernyataan sikap forum menegaskan memberi deadline waktu 3×24 jam kepada Polres Flotim untuk segera menangkap Niko Ladi terhitung sejak Rabu (25/2). Polres Flotim segera menindaklanjuti laporan Forum sesuai surat tanda terinma No STPL/234/XI/2014/Res Flotim tanggal 13 November 2014 untuk memeriksa dan menyelidiki pihak terlapor sebagai pengurus LKF Mitra Tiara atas nama Nikolaus Ladi (Ketua), Petrus Talu Hurint (Sekretaris), Maria Bernadethe Gapun (Bendahara I) serta Maria Waleng Makin (Bendahara II).

“Dengan melihat fakta-fakta perjuangan dan hasil yang dicapai forum antara lain; Surat DPO No:B/DPO/1230/XI/2013 Res Flotim terhadap buronan Niko Ladi yang diterbitkan Polres Flotim, proses hukum terhadap 3 terdakwa dalam hal ini sebagai karyawan LKF Mitra Tiara dan aksi demo Rabu (4/2) yang hasilnya pertemuan mispida Flotim sebagai langkah tindak. Kami menuntut Polres Flotim segera menangkap Niko Ladi selambat-lambatnya 3X24 jam terhitung hari ini,” katanya.

Selain itu, Benediktus Wasa Diaz menekankan dan sekaligus menuntut pertanggungjawaban atas tindakan pembiaran selama bertahun-tahun dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flotim. Pemkab Flotim segera mengambil langkah strategis dalam proses penangkapan Niko Ladi dan pengembalian uang nasabah LKF Mitra Tiara.

“DPRD Flotim segera membentuk Pansus untuk mengkaji dan menemukan solusi dari kasus LKF Mitra Tiara,” katanya.

Pernyataan sikap forum di Mapolres diterima langsung Kapolres Flotim AKBP Dewa Putu Gede Artha. Setelah aksi di Mapolres, masa forum nasabah melakukan konvoi sambil berorasi menuju Balai Galekat Lewotana, DPRD Flotim. Masa forum diterima Wakil Ketua DPRD Mathias Werong Enay dihadiri Anggota DPRD Syafrudin Abbas, Agustinus Payong Boli, Usman Malik dan Ignas Boli Uran. Forum berdialog dan mendesak agar DPRD Flotim segera membentuk Pansus.

Anggota DPRD Agustinus Boli, mendukung dan sangat setuju dibentuk Pansus DPRD guna untuk mengurai benang kusut masalah LKF Mitra Tiara yang berdampak pada sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat tanpa mengganggu hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Masalah hukum menjadi kewenangan lembaga yudikatif.

“Saya setuju dibentuk Pansus. Pansus dimaksudkan untuk mengurai benang kusut masalah ini. Soal kembalikan uang nasabah itu menjadi kewenangan hakim Pengadilan,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Flotim Mathias Werong Enay, dihadapan masa nasabah mengatakan pemerintah telah melakukan rapat bersama muspida membahas mengenai hal tersebut. Namun hasilnya belum maksimal, karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda tuntutan forum dipenuhi. Pihaknya akan segera berkoordinasi kembali guna menyelesaikan masalah itu. (*polce)