Pengangkatan Direksi PDAM Flotim Diduga ikuti Selera Bupati

Media Group : Zonalinenews-Larantuka,- Pengangkatan Petrus Peren Lamanepa sebagai Direksi PDAM Flores Timur (Flotim) terkesan mengikuti selera Bupati Flotim Yoseph Lagadoni Herin,S.Sos. Hal ini disampaikan oleh elemen mahasiswa asal Flotim yang tergabung dalam Komunitas Diskusi dan Advokasi (Koda) Nusa Bunga melalui rilis yang ditandatangani oleh Koordinator Koda Nusa Bunga Simon Kiwang Tabi, diterima redaksi zonalinenews Selasa 17 Februari 2015, pukul 20.00 wita.

Kado nusa bunga

Kado nusa bunga

“Pengangkatan Direksi PDAM Flotim diduga mengikuti selera Bupati dan mengabaikan aspek prosedural sebagaimana yang telah digariskan oleh Peraturan Mendagri (Permendagri) No. 02/2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM serta Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Flotim No. 02/2009 tentang Tata Kelola PDAM. Bupati Yosni sudah mengulangi kesalahan yang sama, sebelumnya pengangkatan Dirut RSUD Larantuka yang tidak berlatar belakang dokter sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit dan Permenkes N0. 971/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural  Kesehatan” tegas Koda Nusa Bunga.

Kedua regulasi tersebut telah menetapkan beberapa syarat menjadi Direksi PDAM secara limitatif dan bersifat kumulatif, seperti pendidikan Strata I (S-I), pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM, pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM. Semestinya dalam proses perekrutan Direksi PDAM tidak boleh menyimpang dari syarat-syarat telah ditetapkan tersebut. Dalam artian salah satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka tidak layak diangkat sebagai Direksi PDAM Flotim.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Petrus Peren Lamanepa diduga kuat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Direksi PDAM Flotim, seperti tidak menyelesaikan jenjang pendidikan Strata I (S-I) dan tidak memiliki pengalaman kerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri No. 02/2007 dan PERDA No. 02/2009.

“Jabatan Direksi pada PDAM merupakan jabatan profesional, sehingga pola rekruitmennya harus berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan bukan sebaliknya dengan menabrak regulasi demi kepentingan politik praktis maupun selera pejabat politik di daerah dalam hal ini Bupati” papar Koda Nusa Bunga.

Bupati Flotim dinilai kurang cakap dalam tata kelola pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus sesuai dengan koridor berupa kebijakan yang digariskan oleh setiap kementerian melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen). Bupati Flotim juga dinilai tidak memahami semangat/spirit yang terkandung dalam Permendagri No. 02/2007 dan PERDA Kab. Flotim No. 02/2009.

“Pengangkatan Direksi PDAM Flotim semestinya memperhatikan Permendagri No. 02/2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM serta PERDA Kab. Flotim No. 02/2009 tentang Tata Kelola PDAM. Pengaturan syarat jabatan direksi PDAM secara limitatif oleh Permendagri patut dimaknai sebagai semangat/spirit untuk memangkas politisasi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini PDAM yang rentan diduduki oleh kalangan non profesional yang diragukan kualitas maupun integritas dalam mengelola perusahaan daerah, sehingga oreintasi pelayanan publik (social oriented) sering kali terabaikan” beber Koda Nusa Bunga

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Flotim Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos telah melantik Petrus Peren Lamanepa sebagai Direksi PDAM Flotim pada 12/02/2015 bertempat di aula Setda Flotim.(*tim)