Warga Ngada Tuntut Aktifkan Pasar Inpres Bajawa

Media Group-Zonalinenews-BAJAWA,- Ratusan warga Ngada bubuhi tanda tangan diatas kertas menyatakan sikap mendesak DPRD Kabupaten Ngada bersama Pemerintah segera membuka kembali Pasar Inpres Bajawa. Forum Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Perdamaian dan Keadilan Kabupaten Ngada Selasa, 10 Februari 2015 melalui surat resmi bersama lampiran tanda tangan ratusan warga Ngada, menyatakan Penolakan Relokasi Pasar Inpres Bajawa kepada DPRD Kabupaten Ngada, sejak 3 Februari 2015 lalu di Bajawa.

PASAR BOUBOU BAJAWA

PASAR BOUBOU BAJAWA

 

Salah seorang tokoh Forum Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Perdamaian dan Keadilan Kabupaten Ngada, Amatus Djawa Selasa, 10 Februari 2015membenarkan tanggal 3 Februari 2015 lalu Forum Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Perdamaian dan Keadilan Kabupaten Ngada telah menyerahkan surat resmi bersama lampiran ratusan tanda tangan warga Ngada kepada Lembaga Dewan Kabupaten Ngada.

“Kami sudah ajukan Surat tertanggal, Bajawa 02 Pebruari, Nomor 01/KMSMPK/02/2015, Perihal Penolakan Relokasi Pasar Inpres Bajawa. Surat tersebut memuat empat tinjauan forum atas kebijakan Penutupan Pasar Inpres Bajawa,yakni tinjauan fakta historis, ekonomis, politis dan tinjauan sosiologis,” ujar Djawa Amatus.

Dalam surat Forum Koalisi Masyarakat Sipil menawarkan tiga mosi sikap kepada Pemerintah dan Lembaga Dewan Ngada. Pertama, Pasar Boubou sebagai pasar pengembangan dan Pasar Inpres Bajawa sebagai pasar induk harus aktif beroperasi untuk kepentingan aktifitas perekonomian masyarakat.

Lanjut surat tersebut Kedua, kembalikan pedagang ke Pasar Inpres Bajawa dan lakukan penataan kondisi pasar secara lebih nyaman. Serta ketiga, pemerintah daerah dan DPRD Ngada segera jelaskan kepada masyarakat secara mendetail tentang kebijakan relokasi pasar, tanpa adanya pola-pola represif.

Forum Koalisi Masyarakat Sipil Ngada juga menulis , lebih baik pemerintah merugi dari pada masyarakat hancur dan berdampak kehancuran perekonomian Kabupaten Ngada.

Forum Prediksi dan Toleransi mengirim surat resmi ke Lembaga Dewan Ngada menyampaikan penyataan sikap dilampiri tanda tangan ratusan warga Ngada mendesak diaktifkan kembali Pasar Inpres Bajawa. Surat tersebut diterima bagian Sekretariat Dewan Ngada untuk seterusnya diproses ke meja Pimpinan Lembaga Dewan ataupun fraksi-fraksi dan komisi-komisi di DPRD Ngada.

Diakhir surat, Forum Koalisi menyampaikan dua penegasan penting, menyatakan unsur elemen koalisi terdiri dari unsur masyarakat dan ahliwaris pemilik lahan pasar inpres Bajawa. Pihak ahliwaris pemilik lahan telah bertekad mengambil kembali lahan pasar inpres milik mereka untuk dipergunakan bagi masyarakat. Berikutnya, penolakan relokasi pasar, menurut forum koalisi, merupakan suara masyarakat Ngada dan jika tidak diindahkan, maka forum koalisi akan menyurati dan melaporkan secara resmi ke berbagai pihak, termasuk kepada Presiden Republik Indonesia, tanpa peduli apapun hasilnya.

Ketua DPRD Ngada, Helmut Waso, belum berhasil dimintai keterangan , yang bersangkutan berhubung masih berada di luar daerah dalam rangka tugas dinas. Sementaraitu Wakil Ketua Komisi B DPRD Ngada, Dorothea Dhone, melalui pesan singkatnya kepada media ini, menjawab suara forum koalisi sudah diketahui unsur lembaga dewan. “Itu sudah pernah sampaikan langsung sebelumnya, tetapi relokasi pasar itu dalam perjalanan justeru menimbulkan masalah baru lagi. Jadi pemerintah harus melihat ini. Ini akibat dari kurangnya kajian yang mendalam dan akibat dari mimpi malam, paginya buat program,” demikian bunyi pesan singkat Dorothea Dhone kepada wartawan, 10:34:17am 10 Febrauri 2015.

Sementaraitu Forum Koalisi Masyarakat Sipil Kabupaten Ngada melalui Maxi Makmur, (10/2/2015) mengungkapkan, Forum Pemerhati Kebijakan Publik di Ngada mempertanyakan sejauhmana perhatian elit politik daerah terhadap aspirasi rakyat dan warga pedagang yang selalu digelar selama ini di Ngada. Dia mendesak lembaga dewan dan aparatur penegak hukum di Ngada menunjukan sikap tegas terhadap berbagai masalah di Ngada.

“Forum Koalisi Masyarakat Sipil dan Forum Prediksi Toleransi bersama ratusan, bahkan ribuan warga Ngada mempertanyakan penyelesaian berbagai masalah publik di Ngada. Kami juga mempertanyakan penyelesaian masalah hukum Kasus Blokade Bandara Turelelo So’a, yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Bupati Ngada Marianus Sae sudah resmi menjadi tersangka oleh Polda Nusa Tenggara Timur dan dilansir berbagai media. Sudah menahun gelar tersangka dilekatkan pada Bupati Ngada tanpa pembuktian meyakinkan. Praktek-praktek hukum seperti ini-lah yang tidak mendidik masyarakat,” tegas Maxi Makmur. (*iwn-zn)