Ahmad Muktar Sebut Ada Jatah Politik Tenaga Kontrak 2015

ZONA LINE NEWS, LARANTUKA- Penetapan honorer daerah menjadi tenaga kontrak daerah pada tahun 2015 sebenarnya kebijakan politik yang diambil oleh lembaga DPRD bukan merupakan kebijakan pemerintah daerah Flotim. Kebijakan politik tersebut bertujuan untuk menekan adanya penereimaan honorer di setiap instanis pemerintahan di Flores Timur. Pasalnya honorer yang diterimah SKPD Flores Timur banyak yang tidak disiplin, bahkan masuk kantor semaunya. Hal tersebut disampaikan sekertaris komisi C, Ahmad Muhktar di ruang kerjanya selasa 23 Maret 2015.

Sekertaris komisi C Ahmad Muhktar

Sekertaris komisi C Ahmad Muhktar

Ahmad Muhktar melanjutkan, pemerintah daerah dalam perubahan dan pengusulan APBD tahun 2015 tidak melakukan perekrutan tenaga honorer guru dan kesehatan untuk menjadi tenaga kontrak daerah. “Padahal jika dilihat guru dan tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan anak bangsa serta menekan kematian bagi ibu dan anak, maka perlu diperhatikan kesejatraan mereka, “tegas Muhktar.

Dikatakanya, DPRD berkata jujur bahwa ada jatah politik untuk tenaga kontrak pada tahun 2015. jatah politik DPRD bukan asal rekomendasi orang, namun berdasarkan data depodik, dan lamanya pengabdian pada sekolah tersebut untuk para guru, dan untuk tenaga kesehatan diuatamakan yang sudah lama mengabdi dan diutamakan bagi yang berada didesa terpencil.

“untuk tahun 2015 DPRD Flotim mengajukan 30 orang tenaga honorer guru dan 30 orang tenaga kesehehatan,”ungkapnya.

Katanya lagi, pengangkatan tenaga honorer menjadi tenaga kontrak daerah merupakan perjuangan lembaga politik, bukan pengajuan dari pemda Flotim. Sistem ini juga akan dilakukan setiap tahun, sehingga tenga honorer diharapkan bersabar dan tentunya diakomodir, apabila memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan penetapan menjadi tenaga kontrak daerah.

Hal senada juga disampikan wakil ketua DPRD Flores Timur, Anton Hadjon ketika ditemui wartawan diruang kerjanya, 23 maret 2015 menuturkan, dengan adanya kontrak yang diberlakukan tahun ini merupakan usulan dari fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP).

“Usulan tersebut ahkirnya diterimah oleh pemerintah daerah dan fraksi lain di DPRD, sehingga saya berterima kasih kepada pemerintah dan fraksi DPRD walupun terjadi tarik-menarik dan sempat memanas”, ungkap calon Tunggal PDIP untuk pemilihan kepala daerah mendatang, Anton Hadjon.

Katanya lagi, DPRD flotim menganggarkan dana kesehatan tersebut untuk dinas kesehatan dan guru melalui penetapan tenaga kontrak daerah untuk para medis dan guru honorer. Sehingga pemerintah daerah saat pemabahasan anggaran menyetuji KUA  PPAS (prioritas plafon anggaran sementara) yang terjadi tarik menarik selama ini cukup lama yang diusulkan bandan anggaran DPRD Flotim.

Anton melanjutkan, dalam menyeleksi tenaga honorer menjadi tenaga kontrak daerah ada meknisme yang diatur dan menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan tenaga kontrak kesehatan dan tenaga kontrak guru, diantaranya perama, memastikan sekolah atau pustu yang membutukan tenaga,kedua, memperhatikan lamanya pengabdian terkhusus didaerah terpencil, sehingga kedepannya tidak terjadi persolan.katanya lagi, dengan anggaran yang tersedia sebenarnya pemerintah daerah dapat membijakai untuk penerimaan tenaga kontrak lebih dari seratus orang, baik itu guru maupun tenaga kesehatan. (*atakey)