Dana PEM Fungsinya Untuk Masyarakat Bisa Hindari Rentenir

ZONALINENEWS – KUPANG,- Program dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang merupakan salah satu bentuk untuk masyarakat agar bisa menghindar dari praktek rentenir yang sering terjadi di Kota Kupang.

Jonas Salean

Jonas Salean

“Saya pernah pergi belanja di Pasar Kasih Kota Kupang, dan saya melihat ada satu ibu mengunakan tas samping kecil berdiri tepat di depan penjual sayur tersebut untuk menunggu sipenjual sayur. saya memperhatikan sekitar 10 menit kemudian si pedagang sayur , lalu saya dekati saya menanyakan uang yang ibu berikan tadi itu untuk apa karena tidak ada kartis. Uang itu untuk membayar retribusi pasar atau apa, tetapi jawaban dari pedagang sayur sendiri bahwa kewajiban yang diserahkan itu adalah uang kembalian setiap pagi selama satu bulan yang dipinjamkan dengan bunga sebesar 10 persen. Dan kewajiban pembayaran ansuran itu harus dilakukan setiap pagi walaupun si pedagang belum ada penglarisnya dagangannya. masalah ini , saya melihat maslah ini disat belum menjabat sebagai Walikota, “Kata Walikota Kupang Jonas Salean  dalam sambutannya sekaligus membuka acara Launcing Dana PEM Tahun ke II Kota Kupang di Gedung Olahraga (Gor)  Flobamora Kupang, Senin 16 Maret 2015 pukul 10.00 wita.

Menurut Jonas, pada tahun 2012 lalu dirinya melihat para pelaku usaha kecil ini mukanya semua pucat – pucat karena tidak punya darah. tetapi saat ini para pelaku usaha kecil mukanya sudah mulai cerah karena sudah mempunyai darah. Pasalnya, keceriaan yang terlihat di wajah para pelaku usaha kecil ini dibebankan adanya program dana PEM yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang, dan Program Kota Kupang ini bisa berjalan karena kita ingin para pelaku usaha bisa berhenti berurusan dengan para rentenir yang ada.

Dikatakan pada saat awal Pemkot Kupang mengucurkan dana PEM pada tahun 2013 sebesar 15 milyar untuk semua kelurahan dengan tidak sama nominalny. Dana ini  awalnya sasaran  pada dana hiba karena sesuai dengan aturan keugan tidak boleh dana ini diberikan kepada warga dalam bentuk pinjaman. Sedangkan sesuai aturan dari keuagan dana ini harus dihibahkan kepada lembaga sosial pada tingkat kelurahan untuk memngelolahnya. Dan kita pelajari semua lembaga mana yang pantas untuk mengelolah dana ini, sedangkan dari hasil pelajari ini kita mendapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lah yang pantas untuk mengelolah dana tersebut. “Dana hibah ini tidak bisa diberikan setiap tahun berturut – turut sedangkan dana hibah ini harus terus digulirkan dan ditingkatkan oleh LPM disetiap Kelurahan, sehingga dana ini bukan dana hibah terus kita terima habis selesai seperti pada 2002 sampai 2007 yang lalu, “kata Jonas.

Dijelaskan, pada tahun 2002 sampai 2007 dana hibah yang dikucurkan oleh  pemerintah dalam hal ini a Dinas Perindag, Dinas Pertanian dan Dinas lainya sebanyak 29 miliyar pengembaliannya tidak sampai 8 milyar hingga saat ini. “Hal ini terjadi karena  bapa, ibu semua mengangap dana ini adalah dana dari pemerintah sehingga tidak ada yang mau kembalikan dana tersebut. Tetapi saat ini mulai dari 2013 dana hibah ini aturannya kita rubah semua dan kita serahkan sepenuhnya dana ini sebesar 500 juta adalah dana abadi untuk setiap Kelurahan sehingga dana ini bisa sampai anak cucu kita tetap dana ini masih ada pada LPM disetiap Kelurahan. dan dana ini harus diberikan secara bergulir untuk semua keluarga yang ada dimasing masing Kelurahan dan tidak di kembalikan ke Pemkot Kupang, “jelas Jonas. (*K1)