Dikritik Soal Monopoli Proyek, Kadis PU NTT Merasa Terhukum

ZONALINENEWS, KUPANG – Mengemban tugas sebagai penyambung lidah rakyat dan menjalankan fungsi pengawasan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sering melontarkan kritikan pedas terhadap pemerintah. Kali ini, anggota komisi V DPRD Provinsi NTT, memberikan kritik terhadap Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi terkait dugaan monopoli proyek pada dinas tersebut.

Suasana RDP Komisi V NTT dengan Dinas PU Provinsi

Suasana RDP Komisi V NTT dengan Dinas PU Provinsi

Mendapat kritikan itu, Kepala Dinas PU Provinsi NTT, Andre Kore, mengatakan, kritikan tersebut seolah-olah menghukum pihaknya.

“Kami sering dihukum dengan kritikan-kritikan dengan pemberitaan di media masa. Tidak ada monopoli dalam proyek karena semuanya berjalan sesuai mekanisme,” ungkapnya.

Hal ini diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi V DPR NTT dengan Dinas PU terkait surat keluhan masyarakat tentang kerusakan infrastruktur jalan diberbagai daerah, Senin 23 Maret 2015.

Menurut Andre, proses tender pengerjaan jalan pada PU berjalan sesuai aturan dan jika ada tudingan mengenai monopoli salah satu kontraktor dalam proses tender, sama sekali tidak benar. Karena menurut Andre, dalam UU No. 5 Tahnu 1999 tentang anti monopoli menyebutkan monopoli yang dimaksudkan bahwa  penguasaan sepihak oleh salah satu pengusaha yang merugikan pihak lain.

Dikatakannya, jika ada kontraktor yang kembali memenangkan tender pengerjaan salah satu proyek, bukan berarti usaha memonopoli proyek, namun merupakan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Mendengar penjelasan itu, wakil ketua komisi V, Vicktor Lerik menyatakan, pernyataan kritikan tersebut merupakan salah satu tugas yang diemban sebagai utusan rakyat dalam melakukan tugas pengawasan.

“Kami duduk disini dibayar rakyat untuk bicara.  Kritikan itu untuk membangun dan mendongkrak kinerja PU sebagai mitra komisi V agar selalu hati-hati dalam membuat sebuah kebijakan apalagi tentang kebutuhan publik,” ketusnya.

Dalam kesempatan tersebut, Vicktor Lerik juga meminta semua rincian tentang lokasi proyek dan data sebaran paket dari PU. Hal ini menurutnya, agar sebagai anggota DPR dan tugas komisi dapat melakukan pengawasan dengan baik.

Sementara itu, Angelino B. Da Costa, mengharapkan agar dalam pembangunan infrasturuktur di berbaga daerah harus mengedepankan asas pemerataan dan keadilan agar masyarakat daerah tidak merasa dianak tirikan. (*amar)