Dinkes NTT Abaikan Nasib Bidan PTT

Zona Line News – KUPANG,– Nasib ratusan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) kini belum menemukan titik terang. Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebaga pihak yang bertanggung jawab dinilai apatis dan lamban mengatasi persoalan ini. Pasalnya, Dinkes Kabupaten/Kota dan Provinsi lambat dalam mengusulkan SK Kontrak ke Kementrian Kesehatan RI di Jakarta.

Kadis Kesehatan NTT, Stevanus Bria Seran

Kadis Kesehatan NTT, Stevanus Bria Seran

“Nasib kami sekarang tidak jelas karena Dinkes lamban mengusulkan ke kementerian. Padahal selama ini kami sudah mengabdi.” Ketus salah seorang Bidan PTT yang tidak mau namanya dikorankan, Kamis 26 Maret 2015 Lalu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Stefanus Bria Seran diruang kerjanya, Jumat 27 Maret 2015 lalu mengatakan, Pemerintah selalu memperhatikan nasib bidan PTT karena usulan tersebut telah disesuaikan dengan prosedur dan saat ini tinggal menunggu hasil keputusan  dari kementerian kesehatan pusat.

Dikatakan, semua proses dalam pengiriman berkas bidan PTT ada  prosedural yang harus dilewati. Masalah keterlambatan pengiriman berkas ini dikarenakan berkas pengusulan dari kabupaten/kota tidak sesuai dengan aturan yang ada, dimana aturan mengatakan bahwa empat bulan sebelum masa kontrak permohonan perpanjangan kontrak sudah harus diusulkan.

“Kami tinggal melanjutkannya ke Kementerian jika dokumennya sudah ada saat ini semua berkas usulan sudah dikirimkan ke kementerian sehingga tinggal menunggu jawaban dari kementerian saja,” katanya.

Menurutnya, Dinas kesehatan sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk kedepan bidan PTT akan menggunakan SK Gubernur sehingga persoalan ini tidak terulang lagi.

Sementara itu Anggota Komisi V DPRD NTT, Aleta Baun, mengatakan bahwa persoalan Bidan PTT ini terjadi karena Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota tidak melakukan koordinasi dengan baik. Tidak berjalannya koordinasi ini menurutnya karena kepemimpinan yang kurang baik. Hingga saat ini pihaknya belum mendengar jawaban mengenai nasib  bidan PTT ini padahal lanjutnya, Komisi V sudah menegaskan kepada Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota agar selalu berkoordinasi dan berkerjasama dengan baik sehingga bidan PTT ini tidak diterlantarkan.

“Persoalan ini belum bisa diatasi karena tidak ada koordinasi yang baik dari Dinkes Provinsi dengan Dinkes Kabupaten/Kota,” tegasnya.

Terkait dengan usulan Dinkes Provinsi untuk bidang PTT menggunakan SK Gubernur, Aleta menyampaikan, tidak ada masalah apakah bidan PTT menggunakan SK Gubernur atau SK Kementerian yang penting pelayanan dimasyarakat harus baik dan benar. (*amar)