DPRD Flotim Antara Kejujuran dan Pembohongan Publik

Zona Line News, Larantuka- DPRD Flores Timur diminta untuk berkata jujur kepada masyarakat Flores timur, terkhususnya kepada honorer guru dan perawat yang selama ini belum diakomodir menjadi tenaga kontrak daerah.

Anggota DPRD Flotim

Anggota DPRD Flotim

DPRD semsetinya berkata dengan jujur jatah yang akan diperoleh sebagai anggota DPRD. Karena selama tenggang waktu beberapa bulan berlangsung dinas PPO Kabuapten Flotim dan dinas kesehatan sedang melakukan perekrutan honorer menjadi tenaga kontrak daerah. Apesnya lagi ketika para honorer mendatangi instansi itu, disuruh pulang karena sebelum anggota DPRD Flotim menyodorkan nama-nama tenaga kontrak yang direkomendasikan, tenaga honorer diminta untuk tidak terlalu berharap masuk dalam honorer daerah. hal ini disampaikan salah satu tenaga honorer Guru yang tidak mau namanya dikorankan, ketika ditemui wartawan di kantor dinas PPO belum lama ini.

Katanya lagi, semestinya menetepkan seseorang menjadi honorer daerah bukan berdasarkan jatah anggota DPRD, melainkan melalui mekanisme yang diatur, seperti guru berpatokan pada dapodik atau lamanya mengabdi disekolah tersebut. Sehingga anggota DPRD tidak semena- mena dengan menggunakan jabatan politik yang dimiliki mengintervensi dinas tertentu. Kejujuran anggota DPRD harus berkata jujur, biar tidak ada dusta diantra DPRD dan honorer, tegas sumber tersebut.
Mendengar adanya jatah yang didapatkan DPRD Flotim, wakil ketua DPRD Flotim Matias Werong Enai angkat bicara, “tidak benar adanya jatah dari DPRD Flotim. Semua proses dan mekanisme perekrutan diserhakan kepada dinas terkait, dan tidak ada intervensi dari DPRD Flotim apalgi menyodorkan orang- orang sebagai tanda balas jasa,”tegas Tias.

Katanya lagi, untuk kabupaten Flotim tahun 2015 ada 200 tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Untuk tenaga honor propinsi kabupaten Flotim mendapatkan jatah 79 orang tenaga pendidik. Tenaga honorer daerah sebanyak 200 orang tersebut diantaranya 100 orang guru dan 100 orang tenaga kesehata. Semua tenaga honorer baik honor propinsi maupun honor d,aerah diserhakan kepada intansi terkait untuk melakukan verivikasi untuk mengetahui layak tidaknya untuk ditetapkan menjadi tenaga honorer.

Tias melanjutkan, untuk tenaga honor daerah tahun 2015 diharapkan dapat diumumkan bulan april mendatang. Supaya menjadi jelas adanya titipan yang dilakukan DPRD atau tidak, karena ada tenaga honorer yang datang menanyakan kepada DPRD mengenai jatah tersebut, namun suda dijelaskan bahwa tidak ada titipan- titipan.
Salah satu anggota DPRD Flotim yang terkenal kritis Mikhel Mike Hayon ketika dihubungi media ini, mengakui adanya jatah DPRD Flotim. “iya DPRD Flotim ada jatah tenaga honorer tahun 2015 ini. Jatah anggota DPRD Flotim berjumlah 2 orang yakni 1 orang guru dan 1 orang tenaga kesehatan. Sisa dari jatah tersebut dikembalikan kepada dinas terkait untuk melakukan penyeleksian sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya, pendidikan terhakir, lamanya mengabdi serta pelayanan administrasi lainnya”, Jelas Hayon.

Katanya lagi, untuk jatah DPRD tersebut suda ada orang, dan orang tersebut bukan merupakan keluarga dekatnya atau tim sukses waktu menjadi calon legislatif. “Dengan jujur jatah untuk saya suda ada, diantaranya salah satu guru yang saat itu mencari saya sambil menggendong anaknya. Sehingga dengan rasa ibah saya mengakomodir guru tersebut yang sudah lama mengajar di Larantuka. Sementara untuk jatah tenaga kesehatan diberikan kepada orang lain juga, yang bukan merupakan keluarga saya. Harus diingat bahwa perkerutan honorer daerah tahun 2015 sangat bermartabat”, ungkanya lagi.

Secara terpisa sekertaris komisi C, Amhad Muhktar ketika ditemui wartawan di bale gelekat (23/03) menuturkan, DPRD berkata jujur bahwa ada jatah politik untuk tenaga kontrak pada tahun 2015.jatah politik DPRD bukan asal rekomendasi orang, namun berdasarkan data depodik, dan lamanya pengabdian pada sekolah tersebut untuk para guru, dan untuk tenaga kesehatan diuatamakan yang suda lama mengabdi dan diutamakan bagi yang berada didesa terpencil. untuk tahun 2015 DPRD flotim mengajukan 30 orang tenaga honorer guru dan 30 orang dan 30 orang tenaga kesehehatan.

Katanya lagi, pengangkatan tenaga honorer menjadi tenaga kontrak daerah merupakan perjuangan lembaga politik, bukan pengajuan dari pemda Flotim. Sistem ini juga akan dilakukan setiap tahun, sehingga tenga honorer diharapkan bersabar dan tentunya diakomodir, apabila memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan penetapan menjadi tenaga kontrak daerah, beber Mhuktar.

Pada kesempatan yang sama, salah satu anggota DPRD Flotim Yohanes L Kolin ketika dimintai tanggapan menutrukan, “saya tidak mengetahui ada dan tidanya jatah yang diperoleh anggota DPRD Flotim. Karena untuk menetapkan seorang tenaga Honorer menjadi tenaga kontrak didasarkan atas mekanisme dan aturan yang berlaku pada dinas itu. Mekenaisme yang diatur oleh dinas PPO Flotim dan dinas kesehatan, misalnya lama mengabdi, dan terkuhsus pada daerah-daerah terpencil sambil memperhatikan aturan pengangkatan tenaga kontrak daerah. Hal tersebut menjadi penting agar kedepannya tidak terjadi persoalan”, jelas Kolin. (*atakey)