“Dulu Malekat Penolong, Hari Ini Niko Ladi Penjahat”

ZONA LINE NEWS- LARANTUKA,-Bupati Flores Timur (Flotim) Yoseph Lagadoni Herin mengatakan sejak awal menjabat bersama Wakil Bupati Valens S. Tukan pada 26 Juli 2011, kegiatan usaha Lembaga Kredit Finansial (LKF) Mitra Tiara Larantuka sudah besar dan merebak kemana-mana. Meski demikian, sebagai Bupati bersama Wabup Valens Tukan mengingatkan dan menghimbau masyarakat berhati-hati dalam menginvestasikan uang di lembaga-lembaga yang tidak jelas.

Bupati Flotim Yosni Herin

Bupati Flotim Yosni Herin

“Sejak awal menjabat, saya dan Wakil Bupati menyampaikan tentang hal ini secara terbuka, bahwa hati-hati dalam berinvestasi. Apa reaksi masyarakat saat itu, LKF Mitra Tiara adalah dewa penyelamat. Niko Ladi adalah malekat penolong. Hari ini, forum mengatakan Niko Ladi adalah penjahat.”

Bupati Yosni Herin mengatakan hal itu menanggapi berbagai komentar, pertanyaan dan harapan Forum Perjuangan Hak Nasabah Mitra Tiara-Larantuka disampaikan Ketua forum Benediktus Wasa Diaz, dalam Rapat Kerja DPRD Flotim, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flotim dan Muspida di ruang utama Balai Galekat Lewotana, DPRD Flotim, Kamis (5/3) siang.

Ketua Forum Perjuangan Hak Nasabah Mitra Tiara-Larantuka, Benediktus Wasa Diaz, pada kesempatan awal menyampaikan beberapa point aspirasi forum yang dipimpinnya. Ia meminta penjelasan pemerintah terkait dengan keberadaan LKF Mitra Tiara di Larantuka, Kabupaten Flotim, meminta penjelasan pemerintah terkait pemerintah pernah memberikan bantuan atau suntikan dana pada Koperasi Karyawan LKF Mitra Tiara.

“Hingga saat ini, forum dan nasabah LKF Mitra Tiara menghendaki agar Nikolaus Ladi ditangkap. Niko Ladi yang boleh kami katakan penjahat. Niko Ladi harus ditangkap. Niko Ladi mesti mempertanggungjawabkan perbuatannya,” katanya.

Bupati Yosni Herin mengatakan dalam banyak kesempatan, dirinya dan Wakil Bupati Valens selalu mengingatkan dan menghimbau masyarakat. Dokumen-dokumen terkait dengan mengingatkan dan menghimbau masyarakat terekam dengan baik pada Bagian Humas dan Protokol Pemkab Flotim. Bupati dan Wabup menyampaikan, bahwa hati-hati dalam berinvestasi termasuk dalam forum yang sangat besar di PPI Amagarapati, pada puncak peringatan hari Koperasi tahun 2012.

“Waktu itu dalam sambutan, saya sampaikan secara terbuka agar hati-hati dalam berinvestasi. Tapi apa reaksi masyarakat, LKF Mitra Tiara adalah dewa penyelamat dan Niko Ladi ada malekat penolong. Ketika saya menyampaikan itu dan diekspos oleh rekan-rekan media, apa jawaban yang saya dengar, ‘Bupati punya uang maka?’. Itulah kenyataannya,” katanya.

Ia mengatakan dalam pertemuan dengan forum nasabah yang sama di ruang kerja Bupati pada 4 Februari 2015 sudah disampaikan, bahwa tidak perlu lagi membuka masa lalu, tapi melalui rapat kerja DPRD Flotim, forum nasabah kembali meminta pemerintah untuk membukanya. Karena atas berbagai pertanyaan dan harapan forum nasabah, Pemerintah menyampaikan sejumlah hal menyangkut keberadaan LKF Mitra Tiara.

Bupati Yosni Herin menjelaskan, dari dokumen-dokumen yang dimiliki, atas permintaan para pihak yang ada dalam dokumen Akte Notaris Pendirian, Pemkab menerbitkan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang ditanda tangani pada 12 Mei 2008 oleh Bupati Simon Hayon. SITU yang dikeluarkan Pemkab Flotim tidak memberikan ruang kepada LKF Mitra Tiara untuk melakukan kegiatan usaha, karena SITU hanya sebuah alamat, bukan sebuah aktivitas usaha. Ketika LKF Mitra Tiara melakukan kegiatan usaha, maka wajib memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

“Pemerintah keluarkan hanya SITU. LKF Mitra Tiara tidak memiliki SIUP dan TDP sebagaimana prasyarat kegiatan usaha. Karena tidak memiliki SIUP dan TDP, maka negara atau Pemkab Flotim tidak bisa memungut pajak dari usaha yang bersangkutan. LKF Mitra Tiara hanya memiliki SITU. Karena itu bisa dikatakan bodong. Setelah diberikan SITU pada tahun 2008, saya tidak mengikuti aktivitasnya. SITU kemudian diperpanjang pada tahun 2013 masa kepemimpinan saya dan Wakil Bupati,” katanya.

Hibah Rp 50 Juta

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flotim Frederik S. Billi, pada forum rapat kerja itu menambahkan awalnya, pada tahun 2009, LKF Mitra Tiara telah memiliki sedikitnya 20 karyawan/karyawati.
Karena jumlah itu, pada tahun 2010, para karyawan/karyawati LKF Mitra Tiara mengajukan permohonan untuk membentuk koperasi yang namanya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karyawan Mitra Tiara. Dengan dasar permohonan itu, Dinas Koperasi dan UKM Flotim melakukan survey untuk melihat secara dekat dari aspek persyaratan teknis.

“Dari survey dan sosialisasi karyawan/karyawati bersedia membentuk koperasi dan tanggal 9 Desember 2010 terdaftar berbadan hukum dengan dikeluarkannya Akte Pendirian No 21 tentang Pendirian KSP Karyawan Mitra Tiara,” katanya.

Frederik Billi mengatakan pada 2011, bedasarkan ketentuan-ketentuan teknis dari Kementerian Koperasi dan UKM dapat memberikan dana hibah bantuan sosial senilai Rp 50 juta kepada koperasi-koperasi yang berbadan hukum. Sebagai salah satu dari 10 koperasi berbadan hukum di Kabupaten Flotim, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Tiara mengajuhkan proposal ke Kementerian Koperasi dan UKM.

“Proposal hibah bantuan sosial KSP Mitra Tiara diterima dan setujui di alokasikan dana senilai Rp 50 juta. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) pertama, saya melakukan pemeriksaan terhadap KSP Mitra Tiara dan tidak menemukan adanya aliran dana dari LKF Mitra Tiara yang sifatnya interleanding kegiatan KSP Mitra Tiara. Artinya KSP Mitra Tiara bergerak sendiri sebagai koperasi karyawan Mitra Tiara,” katanya.

Disaksikan media ini Kamis (5/3) siang, rapat kerja dipimpin Ketua DPRD Flotim Yosep Sani Bethan didampingi Wakil Ketua Antonius GG. Hadjon dan Mathias Werong Enay menghadirkan Bupati Flotim Yoseph Lagadoni Herin, Wakil Bupati Valens S. Tukan, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Flotim AKBP Dewa Putu Gede Artha dan Kepala Staf Kodim (Kasdim) 1624 Flotim Mayor Binsar Pasaribu dan Forum Perjuangan Hak Nasabah Mitra Tiara-Larantuka di Balai Galekat Lewotana, DPRD Flotim. Hadir juga Asisten III Mikhael Bulet Ruron, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Flotim Frederik S. Billi, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Umar Korebima, Kepala Kesbangpol Andreas Kewa Ama dan Forum Perjuangan Hak Nasabah Mitra Tiara-Larantuka. (*polce)