Jaksa Selamatkan Uang Negara Senilai Rp 540 Juta

ZONA LINE NEWS- ATAMBUA,- Kejaksaan Negeri (Kejari) Atambua menyelamatkan uang negara senilai Rp 540.000.000. Uang ini diamankan dari Fransiskus Gregorius Silvester (FGS), tersangka kasus tindak pidana korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Belu.

Kajari  Belu,Roberthus M Tacoy

Kajari Belu,Roberthus M Tacoy

Demikian dikatakan Kajari Atambua Robert M. Tacoy kepada Media ini di Atambua, Senin 02 Maret 2015.

Dijelaskan Tacoy, penyitaan uang itu dilakukan setelah tim penyidik beberapa hari lalu menemukan adanya rekening liar milik tersangka FGS yang diduga merupakan tabungan hasil penyalahgunaan keuangan negara dari Program BSPS.

“Hari Jumat, 27 Februari 2015, penyidik menyita uang sebesar Rp 540.000.000,00 dari rekening BRI Cabang Atambua milik tersangka.  Rekening tersangka yang juga menjabat sebagai Ketua PPK MBR Belu ini diduga menabung uang sejak tahun 2012,” ungkapnya.

Penyitaan uang negara dari tersangka, kata Tacoy, dipimpin oleh Ketua Tim Penyidik atau Kasi Pidsus Kejari Atambua Wahyuddin dan Tim Penyidik lainnya Charles Hutabarat serta anggota tim lainnya.

“Penyitaan uang tunai oleh Tim Penyidik Kejari ini sebagai barang bukti dalam perkara tersangka FGS.  Saat ini, barang bukti berupa uang senilai setengah miliar lebih ini akan dikembalikan ke kas negara,” ungkapnya.

Ketua Tim Penyidik Kejari Atambua Wahyuddin menambahkan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi program BSPS di Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2012 itu dilakukan sejak 5 Februari yang lalu.

“Penyidikan kasusnya akan terus berlanjut. Apabila ditemukan bukti yang cukup dan masih ada keterkaitan pihak-pihak tertentu, maka akan dimintai juga pertanggungjawaban,” tandasnya.

Sebagai informasi, tim penyidik Kejari Atambua telah melakukan pengumpulan data (puldata), pengumpulan keterangan (pulbaket) terhadap kasus dugaan korupsi BSPS tahun anggaran 2012, yang dimulai tahun lalu dan akhirnya sudah menaikkannya ke tahap penyidikan pada Selasa 20 Januari 2015.

BSPS merupakan program bantuan direktif Presiden bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Kabupaten Belu dan Malaka di sektor bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Terdapat sebanyak 720 unit paket pembangunan baru (PB) dan 6.160 unit peningkatan kualitas perumahan (PKP).

Dana untuk program BSPS itu sebesar Rp. 44. 880.000.000 dari APBN. Program PB, per unitnya dibiayai Rp 11 juta sementara PKP per unitnya Rp 6 juta. Program BSPS paket PB dan PKP tersebar di 205 desa pada 24 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Belu dan Malaka. Pagu dana program tersebut sebanyak Rp 24.880.000.000. (*Davidson)