Jonas Salean Adukan Kasus BSM Ke KPK

Zonalinenews – Kupang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI harus serius mengusut tuntas  kasus dana bantuan siswa miskin (BSM) di Kota Kupang. Dana BSM pada tahun 2014 lalu sudah masuk pada masalah politik yang dikaitkan dengan beasiswa yang dilakukan oleh salah satu anggota DPR RI terpilih perioede 2014 – 2019. Hal ini diungkapkan Walikota Kupang Jonas Salean di aula garuda balai Kota Kupang pada kegiatan koordinasi teknis KPK RI bersama Walikota Kupang, Senin 9 Maret 2014, pukul 13.30 wita.

Pemkot Kupang berdialog dengan KPK

Pemkot Kupang berdialog dengan KPK

Lanjut Jonas, kasus ini harus diusut tuntas. Pasalnya, Dana BSM tersebut sangat menyelahi aturan karena pada formulir pengisian tersebut terdapat nama partai dan foto calon anggota DPR RI tersebut.

Ia mengatakan, kesempatan ini digunakan oleh salah satu calon anggota DPR RI. Sementara itu dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kupangsendiri  sudah mengusulkan ke Kementerian untuk 19 ribu anak dan ternyata untuk Kota Kupang sendiri  hanya 11 ribu anak BSM.

“Tingkat permainan ini bukan terdapat di Kupang tetapi , juga  pada tingkat Kementrian. Pasalnya, 19 ribu anak yang kita usulkan  semuanya memenuhi persyaratan. Dan yang membuat anehnya lagi pada saat pendataan ulang untuk delapan ribu anak itu sudah menggunakan formulir yang tertera  nama partai dan calon anggota DPR RI tersebut, “ungkapnya.

Delapan ribu anak yang di data ulang kata Jonas, harus melalui sekertariat partai sehingga bisa mengeluarkan dana tersebut dari bank. Dan sikap tidak terpuji ini sudah mengambil hak dari Pemerintah Kota Kupang bukan mereka ingin membatu anak – anak miskin yang ada di Kota Kupang.

“Kejadian ini bukan terjadi hanya di Kota Kupang saja, tetapi terjadi di hampir semua Kabupaten Kota di seliruh Nusa Tenggara Timur (NTT). Saya rasa apa bila KPK menelusuri khasus ini pasti bisa mendapat kesalahan – kesalahan atau keganjalan pada 2014 lalu yang dilakukan anggota DPR RI tersebut pasti mendapat temuan yang sangat banyak, “jelasnya.

Dikatakan, terkait denagan dana ini ada salah satu kepala sekolah di Kota Kupang dilaporkan ke polisi oleh anggota DPR RI tersebut dengan tuduhan pemfitnaan, dan saat ini kepala sekolah tersebut masih  dalam proses pemeriksaan di Pelres Kupang Kota.

“Yang membuat saya bingung kejadian ini si kepala sekolah sendiri sudah pernah melapor ke Polda NTT tetapi hal ini tidak membuat anggota tersebut di panggil dan diperiksa Polda NTT apa karena sang DPR RI ini banyak uang dan relasi. Kerana yang terjadi sekarang begitu kepala sekolah tersebut di laporkan ke Polres Kupang Kota denga tuduhan pemfitnaan langsung di proses oleh pikah Polres Kupang Kota. Sementara semua ini terukti kalau anggota DPR RI ini sudah melakukan pelangaran – pelangaran pada masa pemilihan calon anggota Legislatif 2014 lalu, “tegas Jonas. (*hayer)