Kasat Pol PP sebut Pemblokiran Bandara Soa Bukan atas Perintah Bupati

ZONALINENEWS, BAJAWA – Setelah mengalami penundaan persidangan, gelar perkara kasus Pemblokiran Bandara Turelelo Soa dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi akhirnya digelar Pengadilan Negeri Bajawa Kabupaten Ngada, Flores senin 2 Maret 2015. Berdasarkan fakta persidangan terdakwa Kasat Pol PP Ngada, Hendrikus Wake membuat pengakuan mengejutkan dihadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Aksi Pemblokiran Bandara Soa bukan atas Perintah Bupati Ngada Marianus Sae.

Kasat Pol PP Ngada

Kasat Pol PP Ngada

“Tanggal 20 Desember 2013 atau pada satu hari sebelum kejadian, Pa Bupati pernah menelpon saya. Beliau hanya curhat-curhat dengan saya bahwa beliau tidak dapat tiket pesawat Merpati dari Kupang menuju Bajawa. Pa Bupati bilang, berkali-kali beliau meminta bantuan ke Merpati untuk satu jatah tiket bahkan seperti Pa Bupati seperti mengemis ke Merpati, tetapi Merpati tetap beralasan bahwa tiket sudah full sheat. Pa Bupati tidak perintahkan saya memblokir bandara, Saya terharu setelah mendengar curhat dari Pa Bupati melalui telepon itu. Saya merasa ko bisa ya seorang Bupati diperlakukan seperti. Saya terharu dan langsung ambil sikap inisiatif untuk menghalangi pesawat Merpati supaya jangan turun di Bandara Turelelo keesokan harinya, ”ungkap Hendrikus Wake di ruang persidangan Pengadilan Negeri Bajawa.

Hendrikus Wake menyatakan kepada Majelis Hakim dan JPU bahwa di dalam permbicaraannya melalui telepon dengan Bupati Ngada Marianus Sae, tidak ada perintah dari Bupati Marianus Sae, sebaliknya Bupati Marianus sae, kata dia,` hanya curhat biasa tentang kejadian tidak dapat tiket penerbangan semata.

Keterangan Kasat Pol PP Ngada diduga kuat berlawanan dengan keterangan awal pengakuan dirinya kepada berbagai media masa usai peristiwa Pemblokiran Bandara serta usai diperiksa Tim Penyidik Mabes Polri di depan Mapolres Ngada di Bajawa tahun 2013`silam.

Informasi yang dihimpun media ini menyatakan Kasat Pol PP Ngada Hendrikus Wake mengungkapkan bahwa Pemblokiran Bandara Turelelo Soa dilakukan atas perintah langsung dari Bupati Ngada Marianus Sae. Hal ini dibenarkan juga oleh pengakuan Bupati Marianus Sae kepada sejumlah media nasional seperti yang pernah dilansir Tv One, Metro TV dan TVRI.

Berdasarkan data yang dihimpum media ini, Bupati Ngada kepada sejumlah media eletronik nasional serta melalui acara ‘Mata Najwa Metro tv’ pernah mengungkapkan, pemblokiran bandara dilakukan atas perintah langsung dirinya karena kecewa tidak mendapat satu jatah tiket dari Maskapai Merpati tujuan penerbangan Bandara El-Tari Kupang ke Bajawa. Sumber terpercaya lain mengungkapkan, pada awal penyampaian sambutan penutupan sidang penetapan APBD Ngada tanggal 21 Desember 2013 lalu, Bupati Ngada Marianus Sae mengakui sendiri bahwa dia memerintahkan langsung pesawat Merpati tidak boleh mendarat di Soa yang dibuktikan dengan memerintahkan Pol PP menduduki Landas pacu Bandara Turelelo Soa Kabupaten Ngada, 21 Desember 2013 silam. Demikian hal pengakuan Kabandara  Soa, Ikhsan yang mengatakan Bupati menelpon dirinya dan mengatakan bahwa Bandara Turelelo Soa akan diduduki pada keesokan harinya, tanggal 21 Desember 2013.
Sementaraitu terdakwa lainnya, Kasi Penegakan Perda Satuan Pol PP Kabupaten Ngada, terdakwa Yohanes Mado menyatakan pemblokiran bandara sangat beralasan karena apabila Bupati Ngada tidak berangkat ke Kupang guna mengikuti sidang Dipa Anggaran bersama Gubernur NTT maka Kabupaten Ngada akan mendapat pinalti atau pemotongan anggaran sebesar 30% (tiga puluh porsen).

“Kalau saya, harus saya katakan bahwa saya tidak ikut memberi perintah untuk memblokir Bandara. Saya hanya mendapat tugas dari atasan saya yaitu dari Pa Kasat Pol PP Ngada untuk mengumpulkan Anggota Satpol PP. Setelah Anggota Satpol PP terkumpul, Pa Kasat Pol PP sendiri yang memberikan breefing tugas kepada mereka. Saya tidak ikut memberi perintah, saya hanya mengumpulkan anggota pasukan saja. Tetapi menurut saya, pemblokiran bandara sangat beralasan sebab jika Bupati Ngada tidak berangkat ke Kupang untuk mengikuti sidang Dipa Anggaran bersama Gubernur NTT maka Kabupaten Ngada akan mendapat penalti atau pemotongan anggaran. Pemotongan anggaran tiga puluh porsen itu besar sekali Pa’, coba  kita hitung berapa kerugian rakyat kalau sampai hal itu terjadi. Lalu, Bupati kembali ke Ngada juga untuk ikut sidang penting bersama DPRD Ngada,”ungkap Mado kepada Dewan Majelis dan JPU di ruang Sidang PN Bajawa.

Kajari Bajawa yang bertindak sebagai Ketua Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pemblokiran Bandara Turelelo, Rahardjo Budi Kisnanto, SH kepada media group menyatakan bahwa bantahan Kasat Pol PP Ngada dalam fakta persidangan boleh-boleh saja tetapi pihak JPU (kejaksaan) sudah mencatat hal itu.

“Sidang Perkara diawali dengan pengambilan sumpah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita semua memegang teguh sumpah janji itu. Tentang pernyataan bahwa pemblokiran bandara bukan atas perintah atasan, kita lihat lagi dengan saksi-saksi lainnya kedepan dan Kasat Pol PP sendiri dalam keterangan peradilan sempat mengatakan bahwa meski hanya curhat tetapi ada sinyal perintah. Oleh sebab itu JPU tentu akan gelar bukti-buktinya persidangan dalam agenda perkara kedepan,” tegas Kajari Rahadjo Kisnanto, SH. Selanjutnya, kata Kajari, sidang perkara kasus pemblokiran bandara akan kembali dilanjutkan pada  9 Maret 2015. (*irn)