Kejari Belu Tetapkan FGS sebagai Tersangka Baru BSPS

ZONA LINE NEWS- ATAMBUA- Setelah menetapkan mantan Kabid Perumahan Dinas PU Kabupaten Belu Yustinus Berek (YB) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) beberapa waktu lalu, tim penyidik Kejari Atambua kembali menetapkan PPK MBR tahun 2012 Fransiskus Gregorius Silvester (FGS) sebagai tersangka baru.

Kajari Atambua Robert M Tacoy

Kajari Atambua Robert M Tacoy

Demikian disampaikan Kajari Atambua Robert M Tacoy kepada media ini Sabtu 7 Maret 2015

‎Tacoy mengatakan tim penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan pendalaman dokumen paskapenetapan YB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BSPS, ternyata ditemukan lagi tersangka baru sebagai pihak yang mesti turut bertanggung jawab.

“Dalam kaitannya dengan kasus BSPS, ada penambahan tersangka lagi, yaitu Fransiskus Gregorius Silvester selaku PPK MBR tahun 2012. Kita tetapkan dia sebagai tersangka terhitung hari (Kamis, 26 Februari 2015 ,” jelasnya.

“Saat ini, tim penyidik sedang melakukan pemeriksaan lagi terhadap para penerima bantuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai saksi. Kita harap ke depan kasus ini secepatnya tuntas sehingga bisa tangani lagi kasus dugaan korupsi lainnya,” tuturnya.

Tacoy menyebutkan pihaknya bakal terus membidik kasus dugaan korupsi paket proyek MBR  berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2012 untuk 6.880 rumah di 205 desa dengan nilai kontrak dari APBN sebesar Rp 44.880.000.000

Sebelumnya, Kasie Pidsus Kejari Atambua Mohammad Rizal mengatakan fokus penyidikan terhadap kasus BSPS dilakukan di Kelurahan Umanen, Desa Leosama, Desa Tukuneno dan Desa Asumanu. Dari proses penyidikan yang berlangsung selama kurang lebih beberapa bulan, akhirnya tim penyidik menyimpulkan adanya tindakan pidana melawan hukum dan yang merugikan keuangan negara.

“Atas dasar ini, kita tetapkan YB sebagai orang yang mesti bertanggung jawab. Tapi, YB kita belum tahan karena responsif dengan tim penyidik,” tuturnya.

Sebagai informasi, tim penyidik Kejari Atambua telah melakukan pengumpulan data (puldata), pengumpulan keterangan (pulbaket) terhadap kasus dugaan korupsi BSPS tahun anggaran 2012, yang dimulai tahun lalu dan akhirnya sudah menaikkannya ke tahap penyidikan pada Selasa (20/1). BSPS merupakan program bantuan direktif Presiden bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Kabupaten Belu ddan Malaka di sektor bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Terdapat sebanyak 720 unit paket pembangunan baru (PB) dan 6.160 unit peningkatan kualitas perumahan (PKP).

Dana untuk program BSPS itu sebesar Rp. 44. 880.000.000 dari APBN. Program PB, per unitnya dibiayai Rp 11 juta sementara PKP per unitnya Rp 6 juta. Program BSPS paket PB dan PKP tersebar di 205 desa pada 24 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Belu dan Malaka. Pagu dana program tersebut sebanyak Rp 24.880.000.000. (*Davidson)