Kejari Larantuka Sosialisasikan Dampak Hukum Koruptor dan Trafficking

ZONA LINE NEWS, LARANTUKA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Larantuka melakukan sosialisasi ke sekolah menengah atas (SMA) dengan tema penguatan jaringan anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan human trafficking di dua sekolah se-kota Larantuka.

Kejari Larantuka Sosialisasikan Dampak Hukum Koruptor dan Trafficking

Kejari Larantuka Sosialisasikan Dampak Hukum Koruptor dan Trafficking

Sekolah yang dikunjungi kejaksaan dan komnas HAM diantaranya SMK Surya Dewa dan SMA PGRI Larantuka pada Rabu 25 Maret 2015 . Sosialisasi itu dihadiri Noben Dasilva sebagai pemateri human trafficking.

Kasi Intelkam Kejaksaan Negeri Larantuka, Yoares Kardinto SH, dalam materinya menuturkan, sosialisasi yang dilakukan pada dua sekolah oleh pihak kejaksaan Larsntuka bertujuan untuk melakukan pencegahan dari dini agar siswa/siswi sudah mengetahui undang-undang korupsi dan undang –undang perdagangan manusia serta dampak hukum dari perbuatan itu. Kedua undang – uandang tersebut disosialisasikan disekolah-sekolah agar siswa dapat mengetahui hukuman yang diberikan kepada Koruptor dan perdagangan Manusia atau trafiking dari dini semasa masih bangku sekolah menengah atas.

Dalam membawakan materi trafiking Noben Dasilva menjelaskan,dewasa ini berbagai modus yang dilakukan untuk melakukan perekrutan tenaga kerja secara ilegal. Awalnya modus itu dilakukan para calo dengan mendekati orang tua anak yang hendak dibawah untuk bekerja ke luar negeri dengan menjanjikan gaji yang cukup lumayan. Dengan serta merta orang tua mengiakan keberangkatan anaknya, tanpa mengatur surat-surat yang dibutuhkan. “ Padahal surat –surat tersebut sangat dibutuhkan jika ingin bekerja diluar daerah. Kejdian ini semakin maraknya di Flores Timur.orang mau bekerja diluar daerah namun tidak membawa dokument yang di butuhkan, misalnyaa KTP, surat keterangan dari desa, RT, RW, dan surat keterangan dari orang tua,”ungkap Noben.

Lanjutnya , yang terjadi adalah calo menjual lagi orang-orang yang direkrut ke calo lainnya ataupun ke pada pengusaha yang membutuhkan, disana terjadi tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual secara besar-besaran.

“Tindakan hukum bagi calo melakukan perekrutan manusia dan menjualnya keluar negeri adalah perbuatan yang melanggar hukum. Karena Tindakan perdagangan orang bertentangan dengan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang, ”ujarnya.

Pada kesempatan tersebut , Dilianti Kleden siswa kelas 3 SMK Surya Dewa menanyakan, hukuman yang ada di Indonesia terkesan pilih kasih, pasalnya pejabat yang melakukan korupsi tidak diberi sangsi atau hukuman yang setimpal, bahkan koruptor tersebut diberikan fasilitas mewah dari pihak penegak hukum. Disamping itu juga penegak hukum dalam menjatukan hukuman kepada koruptor ada pilih kasih. Jika masyarakat kecil melakukan tindakan hukum pihak penegak hukum benar-benar menjatuhi hukuman berat dan memkasa masyrakat untuk menjalankannya. Hal tersebut berbeda dengan pejabata yang melakukan korupsi.

Katanya lagi, berdasarkan undang-undang korupsi, pejabat yang melakukan korupsi ditindak tegas bahkan dilakukan tindakan pemisikinan, namun yang terjadi di indonesia khusunya di Kabupaten Floes Timur, koruptornya dipelihara oleh penegak hukum. Apakah ini yang dinakamakan penegakan hukum yang adil dan merata?, “tanya Keleden.

Mejawabi pertanyan yang diajukan Siswa SMK Surya Dewa, Kasi intelenjen kejaksaan Negeri Larantuka menjelaskan, di Indonesia koruptor tidak dipelihara oleh negara. Jika terbukti bersalah maka dihukum sesuai dengan undang-undang korupsi dengan mengacu pada undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1991. Hal ini dilakukan untuk menekan tingkat korupsi yang semakin maraknya si indonesia.

“Pidana tindak koruptor semakin masif di indonesia sehingga untuk menekan angka korupsi dengan cara menyita semua harta kekayaan yang dimiliki apabila koruptor tersebut tidak dapat mempertenggung jawabkan semua kekayaan yang diperolehnya,” jelasnya.

Pantauan media ini, kegitan berlangsung dilantai dua SMK Surya Dewa yang dihadiri para guru, dan siswa dari kelas satu hingga kelas 3. Para siswa begitu aktif bertanya jawab dengan para narasumber dan pemateri, dengan melihat situasi dan kondisi penanganan hukum di NTT terkhususnya di Larantuka. Setelah memberikan materi pihak kejaksaan Negeri Larantuka menyerhkan buku panduan hukum dan undang-undang sebagai tanda mata , dengan berharap buku tersebut digunkaan atau dibaca oleh siswa –siaswa SMK Surya Darma Larantuka. (*atakey)