Kemiskinan Menjadi Kata Kunci Persoalan Human Trafficking

Zona Line News- ATAMBUA- Menanggapi situasi yang terjadi beberapa tahun belakangan ini dan menjadi isu internasional soal human trafficking memantik berbagai tanggapan dari berbagai pihak dan elemen masyarakat. Khusus untuk persoalan ini, Herman Heri salah seorang anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan NTT II ketika diminta tanggapannya ketika melakukan reses di Kabupaten Belu, akhir pekan kemarin,  mengatakan akar persoalan dari human trafficking adalah kemiskinan.

Anggota DPR RI Herman Hery

Anggota DPR RI Herman Hery

“Kemiskinan menjadi kata kunci ketika berbicara tentang persoalan kemanusiaan ini. Banyak orang terjerumus masuk ke dalam lingkaran ini karena masalah ekonomi yang sangat berat dan kemiskinan yang tidak bisa ditanggulangi lagi,” ungkapnya tegas.

Herman Heri yang juga adalah anggota Komisi III DPR RI yang menangani masalah Hukum dan HAM mengatakan berhadapan dengan masalah ini, salah satu yang harus dilakukan adalah dibentuknya Satuan Tugas Khusus (Satgassus) di daerah perbatasan, sehingga bisa menangkal dan meminimalisir segala persoalan yang melingkupi di dalamnya.

Menurut Herman Heri, human trafficking itu bisa lolos dari tangan elemen yang menanganinya karena adanya penyalahgunaan aturan, bahkan tidak dijalankan sesuai dengan aturan.

“Institusi yang menanganinya banyak melanggar aturan dan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga terjadi banyak kejadian-kejadian seperti yang diberitakan media selama ini,” ujarya.

Dirinya juga secara gamblang menjelaskan ternyata dalam perjalanan kasus ini, setelah ditelusuri adanya permainan dengan memanipulasi data, dan itu dilakukan oleh institusi yang berhubungan langsung dengan kelengkapan dokumen seperti polisi dan imigrasi.

“Oleh karena itu saya sebagai wakil rakyat meminta untuk dibentuk satuan tugas khusus itu sehingga bisa menangkal sedini mungkin permasalahan ini,” tukasnya.

Herman Heri juga meminta kepada apara hukum seperti Kapolri, Jaksa Agung dan Menkumham agar menanggulangi persoalan human trafficking dengan menindak tegas secara internal terhadap aparat hukum yang kedapatan bermain di balik masalah ini.

“Perlu adanya tindakan tegas kepada aparat yang kedapatan berada di balik masalah human trafficking karena sangat menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan dan nilai hukum yang ada di wilayah Republik Indonesia,” tegasnya.

Kehadiran anggota Komisi III DPR RI ini di Kabupaten Belu di masa reses ini juga, dibarengi dengan turun ke lapangan, dan mendengar aspirasi-aspirasi masyarakat yang nantinya dibawa untuk diperjuangkan ke pemerintah pusat. (*Dev)