Mantan Ketua UPK PNPM Dituntut 5 Tahun Penjara

ZONALINENEWS-KUPANG,- Waldince Waldetrudis, terdakwa sekaligus mantan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MP dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) yang merupakan bagian dari program nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri, Rabu 11 Maret 2015 dituntut selama 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kejari Maumere di Pengadilan Tipikor Kupang.

sel tahanan

Terdakwa dituntut selama 5 tahun penjara oleh JPU Kejari Maumere, karena dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek dana bantuan langsung masyarakat (BLM) yang merupakan bagian dari program nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan itu dipimpin oleh amjelis hakim, Khairulludin didampingi hakim anggotanya, Anshyori Saefudind an Jult lumban Gaol.

Terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Erends Kause. Turut hadir JPU Kejari Maumere, Badhie, SH. Selain dituntut selama 5 tahun penjara, JPU Kejari Maumere dalam tuntutannya mewajibkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp 200 juta. Dengan catatan, jika terdakwa tidak membayar denda tersebut setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

“Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek itu. Selain itu, terdakwa dibebani untuk mebayar denda sebesar Rp 200 juta, jika tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan, “ tegas JPU.

Selain diberikan denda sebesar Rp 200 juta, JPU Kejari Maumere juga menegaskan bahwa terdakwa wajib membayar uang pengganti (UP) kerugian Negara sebesar Rp 218.086.600. jika terdakwa tidak mempu membayar UP tersebut aka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menurut JPU, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Erens Kause kuasa hukum terdakwa, yang ditemui usai sidang mengatakan dirinya akan mengajukan pembelaan atas tuntutan JPU untuk meringankan hukuman badan untuk terdakwa dalam kasus itu pada pekan depan, Rabu (18/3).

Untuk diketahui, dana bantuan langsung masyarakat (BLM) yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) ternyata dilakukan atas dasar kesepakatan. Pengurus UPK bersepakat meminjam dana BLM mengatasnamakan anggota yang tidak hadir pada saat pemberian bantuan tersebut sebesar Rp 700 juta tahun anggaran 2010-2012. (*vyena)