Pembimbingan Anak Harus Dilaksanakan Dengan Keadilan Restoratif

Zona Line News- ATAMBUA- Dalam konvensi hak anak, prinsip perlindungan hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang yang menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Saat kegiatan workshop penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH)

Saat kegiatan workshop penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH)

Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi NTT, Ny Bernadeta M Usboko kepada Media ini, saat kegiatan workshop penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Hotel Nusa II Atambua, Rabu 18 Maret 2015

Lanjut Usboko, Sistim peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak, yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan, menjalani pidana, dan pembimbingan.

Dalam penyelesaian perkaranya dilaksanakan dengan keadilan, restoratif, yaitu peyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban bersama keluarga, masing-masing, dengan pihak ketiga yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Disini terjadi pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Karena penyelesaian perkara mengalami pengalian maka penyidik, penuntut umum, hakim, hakim banding, hakim kasasi, pembimbing kemasyarakatan dan berbagai perangkat lainnya yang terlibat dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak adalah mereka yang memahami tentang anak perkembangannya dan permasalahannya.

Untuk mencapai harapan tersebut perlu komitmen bersama diawali dengan tekad dan ketulusan serta kerelaan untuk berkorban. Dengan momentum hari ini persoalan anak-anak kita yang berhadapan dengan hukum sebagai akibat dari kirban kekerasan, eksploitasi (seksual maupun ekonomi), human trafiking atau perdagangan orang dan sebagainya dapat diminimalisir melalui pembentukan dan pengaktifan satgas ABH atau sebutan lainnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu diminta untuk membentuk satuan tugas anak berhadapan dengan hukum (Satgas ABH) guna menangani masalah-masalah hukum yang dihadapi anak di bawah umur. Soalnya, selama ini anak-anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum (ABH) sering diabaikan hak-haknya sehingga hilanglah masa depan mereka.

Dikatakan Usboko, anak adalah generasi penerus dan pemegang tongkat estafet pembangunan bangsa yang perlu diberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Dalam konvensi hak-hak anak (Convention on the Rights of tje Child), menurut Usboko, prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi saksi tindak pidana.

“Ini artinya bahwa sistem peradilan pidana anak mulai dari tahap penyelidikan, menjalani pidana dan pembimbingan harus dilaksanakan dengan keadilan restoratif. Yang dimaksudkan di sini adalah perkara diselesaikan dengan libatkan pelaku, korban bersama keluarga masing-masing dengan pihak ketiga terkait untuk cari solusi yang adil,” ungkapnya.

Keadilan itu dimaksudkan, kata Usboko, untuk memulihkan kondisi fisik dan batin anak-anak yang berhadapan dengan hukum pada keadaan semula. Dan, yang paling penting dalam upaya penyelesaian perkara anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

“Hal ini yang diharapkan sehingga antara anak yang berhadapan dengan hukum kembali mengenali diri dan lingkungannya serta kembali pada posisinya sebagai pemegang tongkat estafet. Artinya jelas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak sampai dibawa ke peradilan pidana karena bisa renggut masa depannya,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Belu Petrus Bere mengatakan kegiatan workshop penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselenggarakan oleh BP3A NTT itu sangat penting untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dan para penegak hukum sehingga ketika ada kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan anak di bawah umur, misalnya, tidak langsung segera diseret ke tahap penyelidikan (peradilan pidana).

“Kegiatan ini setidaknya nanti bermanfaat bagi para peserta workshop yang hadir yang kebanyakan dihadiri oleh tokoh perempuan dan anak, juga para penegak hukum sehingga kita harap setelah kegiatan ini selesai, pengetahuan atau informasi yang didapat harus diteruskan kepada orang banyak,” ujarnya.

Bere juga mengakui anak-anak yang acapkali berhadapan dengan hukum dibawa ke peradilan pidana sehingga masa depan mereka terabaikan. Sekiranya, dengan adanya workshop itu, masyarakat dan khususnya aparat penegak hukum semakin sadar akan pentingnya penyelesaian perkara anak-anak dengan keadilan restoratif. (Devv)