Pemkab Kupang Gelar Rapat Kordinasi Forum pimpinan Daerah

Zonalinenews – Oelamasi,– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang, gelar Rapat Kordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kupang. Forum ini kiranya menjadi ajang penyamaan presepsi dan evaluasi bersama lintas instansi sebagai rujukan bagi kemajuan pembangunan didaerah ini.

Forum Komunikasi Kabupaten Kupang

Forum Komunikasi Kabupaten Kupang

“Dengan kebersamaan kita wujudkan penataan kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan mengikatkan diri kita dalam suatu wadah bersama membangun bangsa, “Kata  Bupati Kupang Ayub Titu Eki dalam sambutanya pada Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kupang di aula kantor Bupati Kupang Oelamasi, Kamis 5 Maret 2015 pukul 10.30 wita.

Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Perdana Ka bupaten Kupang 2015 dengan tema sinergitas percepatan pembangunan di Kabupaten Kupang, dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Oelamasi Syahril Harahab, Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Bambang Setiojanarko, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Hendrik Paut, Kasdim 1604 Kupang Haryanto, Kasat Intel Polres Kupang Ridwan.

Bupati Kupang Ayub Titu Eki mengatakan,  pembangunan demi pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kupang terus dilakukan dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan dan ketertinggalan yang masih melilit sebagian masyarakat Kabupaten Kupang. Di Kabupaten Kupang sendiri, diungkapkan Bupati Titu Eki tingkat kemiskinannya mencapai 19 %  belum lagi ditambah dengan rendahnya pendapatan perkapita masyarakat sebesar 8.663.196, di tingkat NTT 7.569.168, dan ditingkat nasional 36.500.000 (data tahun 2013). Selain itu Kabupaten Kupang juga masih terkategori daerah tertinggal dimana seluruh wilayahnya dikategorikan sebagai daerah pedesaan. Berdasarkan data daerah tertinggal oleh Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal, daerah Bali Nusra ada 28 daerah tertinggal diantaranya 8 di NTB dan 20 Di NTT termasuk didalamnya wilayah Kabupaten Kupang. Melihat kondisi ini salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan melakukan sinergi kerjasama diantara semua unsur Pimpinan daerah yang ada di Kabupaten Kupang guna menemukan solusi dan langkah-langkah pembangunan terbaik bagi kesejahteraan masyarakat.  Tidak lupa pada kesempatan tersebut Bupati Titu Eki mengingatkan kepada para pimpinan SKPD dan Camat yang hadir tentang pentingnya penegakan 5 tertib diantaranya tertib waktu, tertib diri, tertib tugas, tertib administrasi/pertanggungjawaban dan tertib lingkungan demi mensukseskan program kerja yang ada di instansi masing-masing secara baik dan optimal demi mensejahteraan masyarakat Kabupaten Kupang.

 

“Sebagai penyelenggara Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan kita dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya guna menciptakan terobosan dan kemajuan pembangunan di masyarakat lewat pemanfaatan anggaran yang baik,” tegas Bupati Titu Eki.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Oelamasi menyoroti tentang aspek hukum sebagai salah satu pilar yang dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Kupang. sehubungan dengan itu, Kajari menghimbau kepada semua pimpinan SKPD untuk lebih memahami tupoksi yang berkaitan dengan regulasi yang ada sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya khususnya belanja modal, pengadaaan barang dan jasa sinkron dan tidak akan menyimpang daripada ketentuan yang berlaku. Menurut Kajari Syahril, dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien akan memberikan keuntungan yang besar bagi sasaran perubahan itu sendiri. “Kenali hukum dan jauhi hukuman,” tegasnya. Pada kesempatan itu dirinya mengingatkan kepada semua aparatur pemerintahan di Kabupaten Kupang untuk menjauhi 3 perbuatan yang salah diantaranya melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan negara, menguntungkan seseorang atau pihak tertentu serta merugikan masyarakat lewat pelayanan publik/ masyarakat yang tidak baik.

Sementara itu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Bamang Setiojanarko mengajak semua pihak untuk melayani dengan sepenuh hati. Diungkapkan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut, Kabupaten Kupang merupakan daerah penyangga ibu kota Provinsi sehingga rentan terhadap pergolakan hukum khususnya permasalahan sengketa tanah yang saat ini banyak ditangani. Dirinya mengingatkan agar masyarakat memperhatikan legalitas dalam setiap transaksi pertanahan di Kabupaten Kupang sehingga tidak menjadi polemik dan akhirnya terbawa kepada permasalahan hukum. “Legalitas pertanahan tolong diperhatikan dan melewati proses yang benar,” Tegas Bambang. (*hayer)