Pemkab Kupang Tolak Peyerahan Lahan Kepada Warga Eks Timur – Timur

ZONALINENEWS – KUPANG,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang menolak adanya penyerahan lahan tempat tinggal bagi warga eks Timor – Timur seluas 200 hektar lebih di Desa Benu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang.

Bupati Kupang Ayub Titu Eki dan Kabag Humas Stef Baha

Bupati Kupang Ayub Titu Eki dan Kabag Humas Stef Baha

“Penolakan ini Pasalnya, penyerahan ini tidak melalui musyawarah dan mufakat bersama masyarakat Desa Benu sehingga tokoh adat dan masyarakat tidak menyetujui dan menolak. Karena penyerahan tanah seluas kurang lebih 200 hektar ini kepada warga eks Timur – Timur hanya melalui Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam hal ini Ketua DPRD Provinsi NTT, “Kata Bupati Kupang Ayub Titu Eki yang di dampingi Kepala Bagian Humas dan Protokol, Stefanus Baha, S. Sos dalam jumpa pers di rumah jabatan Bupati Kupang Kota Kupang, Rabu 4 Maret 2015 pukul 10.00 wita.

Dikatakannya, saat ini juga Pemkab Kupang secara lisan menolak dan dalam waktu dekat diikuti dengan penolakan tersebut dengan bersurat kepada DPRD Provinsi NTT, tembusan Gubernur NTT atas penolakan lahan tersebut kepada warga eks Timur – Timor karena lahan tersebut, adalah lahan Pemkab Kupang untuk daerah industri bukan untuk daerah pemukiman masyarakat.

Desa Benu kata Ayub, seluas 700 hektar dengan jumlah 1989 jiwa yang terdiri dari 504 KK dan tersebar di lima dusun, bahwa masyarakat Desa Benu memiliki lahan Pertanian dan Perkebunan seluas kurang lebih 400 hektar dan lahan perumahan milik Desa Benu seluas kurang lebih 300 hektar. “Saya sebagai Bupati maka dari itu penyerahan tanah harus dilakukan sepengetahuan saya. Dan penyerahan lahan yang dilakukan oleh Oktovianus Baaf dan oknum – oknum lain sangat tidak berhak dan tidak benar mengatasnamakan masyarakat Desa Benu, “katanya.

Lanjut Ayub, saat ini masyarakat Desa Benu ingin berontak dan ingin melakukan demo ke gedung DPRD Provinsi NTT karena sudah ada oknum – oknum yang mengaku mengatasnamakan tokoh masyarakat Desa Benu. “Saya melihat hal yang dilakukan oknum – oknum ini sudah seperti pencuri karena sudah melanggar semua aturan yang ada. Apabila kita mengingikan barang orang tentunya kita harus menminta dengan baik jangan asal serobot saja lahan orang, “tegasnya.

Dia mengatakan, masyarakat Kabupaten Kupang adalah masyarakat tertinggal dan masyarakat bodoh tetapi jangan kita membodohi masyarakat dengan cara – cara seperti ini. Datanglah dengan baik untuk negosiasi, sehingga tidak beranggapak semua kelakuan ini seperti pencuri, karena masuk lahan orang tanpa pamit. “Pihak Pemkab Kupang akan bersurat ke DPRD Provinsi NTT dengan tembusan Gubernur NTT, yang menyatakan penyerahan lahan tersebut batal, dan perilaku seperti ini sangat merusak tatanan adat kita. Pasalnya, bagi yang menyerahkan maupun yang menerima lahan ini sagat tidak tahu adat istiadat kami disini, “jelasnya. (*hayer)