Penahanan Bupati Sumbar, Kejari Waikabubak Tunggu Perintah Presiden

ZONALINENEWS-KUPANG,- Hingga saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Waikabubak hanya menanti datangnya persetujuan dari Presiden RI, Joko Widodo. Pasalnya, belum lama ini, kejari Waikabubak telah menyurati Presiden Jokowi untuk meminta persetujuannya untuk menahan Bupati Sumba Barat, Jubilate Pieter Pandango.

Bupati Sumba Barat, Jubilate Pieter Pandango.

Bupati Sumba Barat, Jubilate Pieter Pandango.

Bupati Pandango merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 158 unit sepeda motor di kabupaten Sumba Barat.
Kasi Pidsus, Didit A.Nugroho, kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa 10 Maret 2015 mengatakan hingga saat ini, Kejari Waikabubak tinggal menunggu surat persetujuand ari Presiden RI, Jokowi berkaitan dengan penahanan terhadap Bupati Sumba Barat, Jubilate Pieter Pandango.

 
Menurutnya, apabila dalam waktu sebulan, presiden tidak menjawab soal penahanan, maka pihaknya akan melakukan penahanan. Untuk itu, semua prosedur sedang di lewati oleh kejari Waikabubak. Namun secara pasti, Kejari Waikabubak akan lakukan penahanan terhadap tsk.
“ Soal kapan waktunya, kita tunggu saja nanti, karena sampai saat ini kami masih menunggu surat persetujuan dari Presiden RI, Jokowi, ” katanya.
Didit menambahkan, semua berkas penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret bupati Pandango telah rampung. Jika tidak ada jawaban dari presiden dan Kejati NTT instruksi dilakukan penahanan, maka akan dilakukan penahanan terhadap tsk.
Untuk diketahui, Bupati Pandango telah diperiksa sebagai tersangka perkara dugaan korupsi yang diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 285.601.509.

 

Tersangka sebelumnya, Tan Jemmy Tanujaya, Melkisedek Triwaluyo Jati Ara, Fandy Tjiang, dan Viktor Kali Batu, kini berstatus terpidana. Berdasarkan fakta dari berbagai sumber, Pandango diduga mengambil kebijakan tanpa meminta persetujuan DPRD. Padahal, pengadaan motor bukanlah sesuatu yang darurat, sehingga dengan kewenangan bupati dapat mengambil kebijakan tersebut. Bahkan, Jubilate diduga membuat catatan disposisi yang berisi penunjukan langsung kegiatan itu kepada Fandy Tjiang selaku pemilik PT. Surya Baru Sejahtera. Dan, atas perintah dan hasil konsultasi dengan bupati, pada Januari 2012, Maxi Nangge, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), membuat rencana umum pengadaan barang dan jasa Setda Kabupaten Sumba Barat, yang di dalamnya termasuk pengadaan sepeda motor. (*vyena)