Penertiban Pasar Inpres Bajawa 16 Maret Berujung Ricuh

ZONALINENEWS BAJAWA,- Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara Timur untuk mengosongkan seluruh pedagang dari tempat Pasar Inpres Kota Bajawa, 16 Maret 2015 berujung perlawanan dari para pedagang dan kaum ulayat.

Pemerintah Ngada mengexecusi  para pedagang di pasar Inpres Bajawa

Pemerintah Ngada mengexecusi para pedagang di pasar Inpres Bajawa

Pantauan media ini, sejak Bupati Ngada Marianus Sae menerapkan kebijakan pelarangan berjualan di Pasar Inpres kota Bajawa, reaksi penolakan kaum pedagang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pedagang menolak karena upaya pemindahan pedagang ke pasar pengembangan baru Pasar Boubou yang secara topografi terpisah jauh dari Kota Bajawa serta berada di tengah hutan memicu banyak pedagang mengalami kebangkrutan modal usaha karena sepi pembeli. “Kami sudah berjualan dibawah Pasar Boubou selama ini tetapi hasilnya kami malah jatuh bangkrut dan tidak sanngup membiayai anak kami di bangku sekolah, ”ungkap Nela, pedagang sayuran asal Bomanu.
Penolakan atas kebijakan ini datang dari berbagai kalangan, baik dari pihak pedagang yang terkena dampak kebijakan maupun dari para aktifis. LSM dan kaum ulayat pemilik tanah. Mereka kecewa terhadap pemerintah daerah setempat yang berjanji pemindahan pasar hanya untuk uji coba selama tiga bulan namun diperpanjang lagi hingga enam bulan lalu kini berujung penutupan total Pasar Inpres Bajawa yang sebelumnya merupakan satu-satunya pasar induk di kota Bajawa Kabupaten Ngada Flores.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada melalui Asisten III Daerah, Maria Idju menyatakan seluruh pedagang sudah direkomendasikan untuk pindah berjualan di pasar baru Pasar Boubou sedangkan Pasar Inpres Bajawa sudah bukan merupakan pasar lagi sebab sudah ditutup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada atas Instruksi Kepala Daerah Bupati Ngada Marianus Sae. “Kami melakukan ini atas agenda penataan dan penertiban sebab seluruh pedagang yang sudah direkomendasi untuk pindah ke Pasar Boubou harus berdagang disana. Pasar Inpres sudah bukan pasar lagi karena sudah ditutup oleh Pemerintah Daerah demi penataan dan pengembangan, selanjutnya kita akan menata dan mengatur sesuai agenda-agenda yang disiapkan oleh pemerintah,” kata Asisten III Pemda Ngada, Maria Idju.

Pantauan media ini, sejumlah tokoh ulayat Bajawa, Amatus Djawa, Lilo Sai, Hendrikus Liu Wea, Frederick Liu Wea, Benediktus Lengi, serta tokoh muda aktifis FKMND Fritz Doze hadir dalam insiden ini mendampingi para pedagang. “Sudah 23 orang anggota Satpol PP jadi terdakwa kasus, sekarang kamu ini datang lagi mau bongkar tempat dagangan orang-orang yang berdagang disini, bongkar sudah, kami mau lihat. Jangan semena-mena terhadap orang kecil, Pasar Inpres ini diperuntukan bagi warga, jangan asal membuat instruksi yang hanya untuk kepentingan politik penguasa,”ungkap Amatus Djawa.

Sementara tokoh ulayat lainnya, Lilo Sai menuduh semuah kisah buruk ini adalah kesalahan pemerintah, bukan kesalahan rakyat. “Ini semua adalah kesalahan pemerintah, bukan kesalahan rakyat atau kesalahan pedagang. Para pedagang bangkrut ekonomi, utang dimana-mana, tidak bisa bayar kredit, tidak bias bayar pinjaman, tidak bias biayai anak sekolah bahkan hidup melarat hanya karena tempat pasar yang sudah dibuatkan untuk mereka tetapi pemerintah menutupnya dengan segala kesombongan. Ini semua kesalahan pemerintah, bukan kesalahan rakyat”, tegas Lilo Sai.

Para pedagang berharap Bupati Ngada Marianus Sae segera merevisi kembali instruksinya dalam waktu dekat ini karena kebijakan penutupan Pasar Inpres Bajawa sangat merugikan para pedagang. (*BJW1)